Soekarwo klaim Kemensos bantu turunkan angka kemiskinan Jatim
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengklaim angka kemiskinan turun. Penurunan angka kemiskinan ini tak lepas dari gelontoran dana bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos). Ini dipaparkan Soekarwo saat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Bantuan Sosial Non Tunai 2017 bersama Mensos Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/3).
Dalam paparan, Soekarwo menyampaikan prosentase kemiskinan di Jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, ada penurunan persentasi jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sekitar 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016, menjadi 11,85 persen pada September 2016. Atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016, menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016.
-
Bagaimana Jawa Timur menurunkan angka kemiskinan? Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Apa yang dicapai Jawa Timur dalam hal kemiskinan? Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya turun secara signifikan sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir.
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Bagaimana Banyuwangi menekan angka kemiskinan? 'Apa yang kami rencanakan tersebut disesuaikan dengan arah pembangunan ke depan yang telah dicanangkan secara nasional, maupun oleh pemerintah provinsi, dengan menyesuaikan dengan dinamika lokal di Banyuwangi,' papar Ipuk. Ipuk mencontohkan dalam upayanya menekan angka kemiskinan. Seluruh komponen masyarakat dari tingkat kabupaten hingga unit terkecil di tingkat Rukun Tetangga dilibatkan. Tak terkecuali komponen sosial kemasyarakatan lainnya.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
"Bansos cukup efektif menurunkan angka penduduk miskin di Jawa Timur, utamanya bantuan beras sejahtera (Rastra)," ungkap Soekarwo.
Di hadapan Mensos dan seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Soekarwo juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kenaikan alokasi Bansos di tahun 2017, yang mencapai Rp 6,04 triliun. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, yang hanya Rp 4,83 triliun.
Sementara Khofifah mengatakan, penyaluran bansos secara nontunai ini merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif. Harapannya, kata Khofifah, langkah ini mampu berkontribusi besar bagi target keuangan inklusif pemerintah yang dipatok 75 persen di tahun 2019.
Di tahun 2017 ini, kata Khofifah lagi, ditargetkan tiga juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten. Mereka dipastikan akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini.
"Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)," kata Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.
"Di Jawa Timur sendiri, dari 44 kota kabupaten yang menerima BPNT, sembilan diantaranya ada di wilayah Jawa Timur, yaitu Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo," tekannya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mereka mendapat bantuan modal usaha hingga bagi hasil bea cukai tembakau
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan insentif fiskal yang diserahkan langsung Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat ekonomi Jakarta naik dan angka kemiskinan di DKI Jakarta turun di era Pj Gubernur DKI Heru Budi.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebutkan, keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan dengan seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade
Baca SelengkapnyaDalam tiga tahun, angka kemiskinan di provinsi paling timur Kalimantan ini, cenderung mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaDalam 10 tahun memimpin Jateng, Ganjar memiliki sejumlah catatan kinerja dalam mengentaskan kemiskinan.
Baca Selengkapnya