Soekarwo minta warga beri izin bangun tanggul permanen
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta warga korban lumpur panas Lapindo Brantas di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo tetap tenang, dan mengizinkan pembangunan tanggul permanen di desanya.
Untuk itu, orang nomor satu di Jawa Timur ini meminta warga segera membuka pemblokiran jalan, agar pihak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bisa segera mendatangkan alat beratnya untuk pembangunan tanggul di sisi utara pusat semburan lumpur tersebut.
"Ini agar luapan lumpur tidak semakin meluas ke desa-desa lainnya. Jadi kalau bisa, warga segera membuka blokirannya," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Kamis (11/9).
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi menangani jalan rusak di Lampung? Perintah Jokowi Tegas! Perbaikan jalan rusak di Lampung, langsung diambil alih Kementerian Pekerjaan Umum.
-
Kenapa Jokowi gerah dengan jalan rusak di Lampung? Kerusakan Jalan di Lampung cukup parah hingga viral di media sosial.
-
Kenapa Jokowi menyindir Gubernur Lampung? Jokowi sempat menyindir Gubernur Lampung. Kepada awak media, ia mengatakan jalanan yang baru saja ia lewati mulus dan halus. "Jalannya mulus, halus. Bahkan Pak Zul (Mendag Zulkifli Hasan) sampai tertidur. Semua yang di mobil tertidur saking mulusnya," sindir Jokowi.
-
Kenapa Soepardjo ke Jakarta jelang G30S/PKI? Jelang Pecahnya G30S/PKI, Soepardjo Mendapat Radiogram: Anak Sakit Dia terbang ke Jakarta. Tak cuma menemui keluarganya, Ternyata Soepardjo juga menemui tokoh-tokoh Gerakan 30 September.
-
Apa yang Samsul harapkan untuk Jakarta? Di usia Jakarta yang akan menyentuh angka 497 tahun, Samsul berharap ke depannya agar Jakarta dapat memperbanyak taman dan memperbaiki taman-taman yang sudah ada. Menurutnya, taman adalah fasilitas umum yang seharusnya bisa dinikmati oleh para warga sekitar untuk beraktivitas.
Pakde Karwo juga mengimbau warga Desa Gempolsari untuk tetap tenang dan bersabar serta tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyampaikan tuntutannya soal ganti rugi.
"Soal ganti rugi itu nanti bisa dibicarakan, kalau perlu saya hantar ke Jakarta. Jangan sampai menggunakan cara-cara yang bisa menimbulkan gejolak," pintanya.
Sekadar tahu, penolakan warga atas pembangunan tanggul permanen itu, dibuktikan dengan memblokir jalan di titik 35 Desa Pajarakan, Kecamatan Jabon, di titik 41 Desa Besuki, Kecamatan Porong, dan titik 42 Desa Renokenongo. Pemblokiran dilakukan sebagai bentuk protes pembayaran ganti rugi.
"Sebenarnya lahan sudah ada dan sudah dibebaskan, maunya dibangun permanen, tapi didemo terus oleh warga, jadi ya hanya bisa dibuatkan tanggul dari sesek (anyaman bambu)," terang Kepala Desa Gempolsari, Abdul Haris.
Sebelumnya, warga Gempolsari yang merupakan warga di luar peta terdampak, menuntut ganti rugi penuh atas meluapnya lumpur panas Lapindo Brantas yang saat ini sudah menggenangi 20 rumah warga.
Warga mengaku, saat ini, ganti rugi yang diterimanya baru 20 persen saja. Warga meminta pembayaran itu segera dilakukan. Namun, dikhawatirkan, kengototan warga ini, bisa menimbulkan konflik horizontal antar warga. Sebab, warga dalam peta terdampak, saat ini, juga masih belum menerima ganti rugi penuh dari PT Lapindo Brantas. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaCawagub Jakarta Suswono mengatakan, konflik agraria terkait pembangunan di Jakarta muncul karena aspek keadilan diabaikan.
Baca SelengkapnyaAdapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaDebat ketiga Pilkada Jakarta mengambil tema tentang tata ruang.
Baca SelengkapnyaJokowi sudah menyimpan data penduduk yang bersedia direlokasi.
Baca SelengkapnyaJokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono menjanjikan akses warga Jakarta untuk mengadukan persoalan secara langsung ke kantor Gubernur Jakarta.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).
Baca SelengkapnyaMaruarar menjelaskan pihaknya akan menggunakan cara halus untuk memindahkan warga yang menempati lahan tersebut
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca Selengkapnya