Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soekarwo minta warga beri izin bangun tanggul permanen

Soekarwo minta warga beri izin bangun tanggul permanen lumpur lapindo. ©2014 merdeka.com/moch andriansyah

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta warga korban lumpur panas Lapindo Brantas di Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo tetap tenang, dan mengizinkan pembangunan tanggul permanen di desanya.

Untuk itu, orang nomor satu di Jawa Timur ini meminta warga segera membuka pemblokiran jalan, agar pihak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) bisa segera mendatangkan alat beratnya untuk pembangunan tanggul di sisi utara pusat semburan lumpur tersebut.

"Ini agar luapan lumpur tidak semakin meluas ke desa-desa lainnya. Jadi kalau bisa, warga segera membuka blokirannya," kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu, Kamis (11/9).

Pakde Karwo juga mengimbau warga Desa Gempolsari untuk tetap tenang dan bersabar serta tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk menyampaikan tuntutannya soal ganti rugi.

"Soal ganti rugi itu nanti bisa dibicarakan, kalau perlu saya hantar ke Jakarta. Jangan sampai menggunakan cara-cara yang bisa menimbulkan gejolak," pintanya.

Sekadar tahu, penolakan warga atas pembangunan tanggul permanen itu, dibuktikan dengan memblokir jalan di titik 35 Desa Pajarakan, Kecamatan Jabon, di titik 41 Desa Besuki, Kecamatan Porong, dan titik 42 Desa Renokenongo. Pemblokiran dilakukan sebagai bentuk protes pembayaran ganti rugi.

"Sebenarnya lahan sudah ada dan sudah dibebaskan, maunya dibangun permanen, tapi didemo terus oleh warga, jadi ya hanya bisa dibuatkan tanggul dari sesek (anyaman bambu)," terang Kepala Desa Gempolsari, Abdul Haris.

Sebelumnya, warga Gempolsari yang merupakan warga di luar peta terdampak, menuntut ganti rugi penuh atas meluapnya lumpur panas Lapindo Brantas yang saat ini sudah menggenangi 20 rumah warga.

Warga mengaku, saat ini, ganti rugi yang diterimanya baru 20 persen saja. Warga meminta pembayaran itu segera dilakukan. Namun, dikhawatirkan, kengototan warga ini, bisa menimbulkan konflik horizontal antar warga. Sebab, warga dalam peta terdampak, saat ini, juga masih belum menerima ganti rugi penuh dari PT Lapindo Brantas. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?
Sengketa Tanah Warga di IKN, Pemerintah Pilih Mengalah atau Menggusur?

Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperti Ini

Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini

Baca Selengkapnya
Jurus Suswono Atasi Konflik Agraria di Jakarta: BUMD Kita Tugaskan Bangun Hunian Tanpa Ambil Untung
Jurus Suswono Atasi Konflik Agraria di Jakarta: BUMD Kita Tugaskan Bangun Hunian Tanpa Ambil Untung

Cawagub Jakarta Suswono mengatakan, konflik agraria terkait pembangunan di Jakarta muncul karena aspek keadilan diabaikan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN

Adapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Soal Nasib Pembangunan Giant Sea Wall, Pramono dan Ridwan Kamil Setuju Dilanjut, Pongrekun Beri Catatan
Soal Nasib Pembangunan Giant Sea Wall, Pramono dan Ridwan Kamil Setuju Dilanjut, Pongrekun Beri Catatan

Debat ketiga Pilkada Jakarta mengambil tema tentang tata ruang.

Baca Selengkapnya
Arahan Jokowi Terkait Penanganan Erupsi Gunung Ruang
Arahan Jokowi Terkait Penanganan Erupsi Gunung Ruang

Jokowi sudah menyimpan data penduduk yang bersedia direlokasi.

Baca Selengkapnya
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat
Soal Lahan IKN, Presiden Jokowi Ingin Utamakan Kepentingan Masyarakat

Jokowi dan para menteri langsung mengunjungi IKN guna menyelesaikan masalah lahan

Baca Selengkapnya
Moeldoko Klaim Warga Rempang Banyak yang Sadar Salah Beli & Tertipu Akhirnya Serahkan Lahan ke Pemerintah
Moeldoko Klaim Warga Rempang Banyak yang Sadar Salah Beli & Tertipu Akhirnya Serahkan Lahan ke Pemerintah

Moeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.

Baca Selengkapnya
Debat Pilkada Jakarta, Cawagub Suswono Janji Warga Bisa Langsung Mengadu ke Gubernur
Debat Pilkada Jakarta, Cawagub Suswono Janji Warga Bisa Langsung Mengadu ke Gubernur

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono menjanjikan akses warga Jakarta untuk mengadukan persoalan secara langsung ke kantor Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya
Langganan Banjir, Pramono Bakal Bebaskan Lahan Bantaran Kali Krukut
Langganan Banjir, Pramono Bakal Bebaskan Lahan Bantaran Kali Krukut

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung meninjau bantaran kali Krukut di Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa (15/10).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menteri Ara Anti-Slow, Ingat Ucapan Prabowo Siap Capek Putar Otak Bikin Gebrakan
VIDEO: Menteri Ara Anti-Slow, Ingat Ucapan Prabowo Siap Capek Putar Otak Bikin Gebrakan

Maruarar menjelaskan pihaknya akan menggunakan cara halus untuk memindahkan warga yang menempati lahan tersebut

Baca Selengkapnya
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri

Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.

Baca Selengkapnya