Follow
Soekarwo soal Pilkada serentak: Jatim punya ciri khas sendiri
Merdeka.com - Jawa Timur beda dengan provinsi lain. Jawa Timur punya ciri khas sendiri dalam menyelesaikan semua persoalan, termasuk konflik Pilkada. Semua masalah harus diselesaikan ala Jawa Timuran.
Penegasan ini dikatakan Gubernur Soekarwo saat menghadiri rapat koordinasi terkait Pilkada serentak 2018. "Jawa Timur untuk Jawa Timur, bukan provinsi lain," tegas Soekarwo pada pertemuan yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (13/11).
Selain gubernur, hadir di acara itu antara lain, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Rudi Wibowo, dan Ketua KPU Jatim Eko Sasmito.
-
Bagaimana cara penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan? Umumnya dan termasuk Indonesia, dalam menyelesaikan sengketa pemilu dibagi menjadi dua terminologi. Pertama adalah penyelesaian sengketa pemilu selama proses pemilu itu sendiri. Kedua adalah penyelesaian sengketa hasil pemilu. Nantinya pemerintah akan membagi peran kedua terminologi pada instansi yang berbeda.
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Bagaimana Pasuruan mempersiapkan Pilkada? 'Mari kita bersama-bersama doakan para pahlawan demokrasi yang telah gugur. Saya juga ucapkan terimakasih kepada para penyelanggara pemilu dan stake holder yang sudah menciptakan pemilu yang kondusif dan damai, ' ujar Mas Adi.
-
Bagaimana cara meredam potensi konflik setelah pengumuman hasil Pilpres? 'Ada manfaatnya juga petinggi parpol tidak membuat eskalasi konflik lebih besar. Dan hari ini tidak banyak pernyataan keluar dari elite partai politik yang mengomentari atau membangun opini ketika hari pertama persidangan MK ini,' kata Anto.
-
Kenapa mekanisme kelembagaan dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa Pemilu? Maka dari itu, adanya mekanisme kelembagaan penting untuk bisa menyelesaikan sejumlah sengketa pemilu. Bukan hanya untuk sengketa pemilu saja, mekanisme ini juga bisa digunakan untuk melindungi hak-hak warga negara.
-
Bagaimana cara menjaga kerukunan di pemilu dengan dialog? Mengadakan dialog antara partai politik, calon, dan pemangku kepentingan lainnya dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama. Dialog semacam ini dapat membuka ruang bagi berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai.
Di acara yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur tersebut, Soekarwo juga menjelaskan, di Pilkada serentak nanti, Jawa Timur harus mampu menjalankan proses demokrasi sesuai ciri khasnya sendiri.
Kata Soekarwo, pun begitu pula jika ada permasalahan. "Harus diselesaikan dengan gaya Jawa Timuran. Pencegahan dini konflik Pilkada dilakukan di tingkat kelurahan/desa dan diselesaikan di tingkat kecamatan."
Jawa Timur, lanjutnya, punya cara sendiri dalam menangani setiap apapun persoalan, termasuk pesta demokrasi. "Jawa Timur punya kultur sendiri dan wartawan sebagai tiang demokrasi keempat, kalau ada masalahpun dengan dialog, dan kulturnya wartawan se Jawa Timur sudah paling top," tandas politikus akrab disapa Pakde Karwo itu.
Gubernur yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini juga menegaskan, apa yang disampaikan dalam rapat ini bukan semata diskusi. "Tetapi ini perintah untuk dilaksanakan seluruh jajaran ke bawah agar pelaksanaan Pilkada serentak di Jatim aman dan sukses. Kalau diskusi ada waktu lain," tandasnya.
Sementara Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Machfud Arifin menyampaikan, pada pelaksanaan Pilkada serentak nanti, untuk masalah pengamanan, pihaknya akan menyiapkan 2/3 kekuatan yang dibantu TNI.
Kata jenderal polisi bintang dua ini, mengacu pada Pilkada-Pilkada sebelumnya. Di mana ada beberapa daerah yang menjadi atensinya. Seperti kawasan Tapal Kuda. Alasannya karena di beberapa daerah ini rawan konflik.
"Ke depan, kita akan lebih waspada lagi dan dilakukan kesadaran masyarakat yang baik. Termasuk mengantisipasi keinginan, Pilkada yang ada ibu kota (Jakarta) akan dibawa ke sini (Jatim)," tegas Machfud.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.
Baca Selengkapnya
Kemendagri telah memiliki situation room yang berfungsi untuk memonitor potensi persoalan yang terjadi di masa Pilkada.
Baca Selengkapnya
Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca Selengkapnya
Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca Selengkapnya
Jawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca Selengkapnya
Said juga mengajak seluruh kader, serta cakada dan cawakada yang diusung oleh PDI Perjuangan bekerja menggalang suara rakyat dengan sehebat-hebatnya.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi pengarahan terkait urusan anggaran dan keamanan untuk Pilkada serentak di depan seluruh kepala daerah
Baca Selengkapnya
Pemerintah sudah memetakan tingkat kerawanan Pilkada serentak.
Baca Selengkapnya
Polri sudah melakukan pemetaan terhadap beberapa wilayah yang rawan akan terjadinya gangguan selama proses Pilkada.
Baca Selengkapnya
Gibran menegaskan, perbedaan menjadi hal yang lumrah di Indonesia, termasuk perbedaan pilihan pemimpin.
Baca Selengkapnya
Menko Hadi sangat berharap agar Pilkada kali ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.
Baca Selengkapnya