Soekarwo tak larang warga Jatim ke Jakarta ikut aksi 2 Desember
Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur Soekarwo tak akan melarang warganya yang ingin ikut Aksi Bela Islam jilid III di Jakarta, 2 Desember mendatang. Sebab, demonstrasi merupakan hak konstitusi setiap warga negara.
"Kami tidak bisa melarang warga demo. Itu hak mereka dan telah dijamin konstitusi," tegas Soekarwo usai pengukuhan pengurus Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Jawa Timur di Kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (23/11).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Apa yang disampaikan Kapolda Jateng kepada warga Sukolilo? 'Mulai sekarang di wilayah Sukolilo jangan takut Polisi, silahkan berbondong bondong ke kantor Polisi untuk menyelesaikan masalah apapun ' 'Saya tidak ingin lagi kalau di sini (wilayah Sukolilo, Pati) dicap tidak baik, karena di Sukolilo masih banyak masyarakat yang taat hukum. Masih banyak masyarakat yang baik namun proses hukum tetap ditegakkan kepada oknum masyarakat yang melanggar hukum,' tambahnya.
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
Namun, Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini tetap mengingatkan warganya yang tetap ingin berdemo terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Demo adalah hak, tapi ada juga kewajiban. Kewajiban itu berbanding lurus dengan hak. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu tertib, jangan menutup jalan. Karena itu kan mengganggu ketertiban umum," kata Soekarwo mengingatkan.
Sementara terkait isu makar di aksi bela Islam jilid III ini, Soekarwo menyerahkan persoalannya ke TNI/Polri untuk menanganinya. "Itu (isu makar) bukan otoritas saya untuk mengomentari. Itu sudah ranah TNI, kepolisian dan intelijen," tutupnya.
Terpisah, Sekretaris Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur, Ustaz M Yunus mengaku, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan Tabligh Akbar dan Silaturahmi Umat menuju Aksi Bela Islam III tanggal 2 Desember di Masjid Al Falah Surabaya.
Ustaz yang juga Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur ini juga mengaku, di acara Tabligh Akbar yang digelar pada 27 November tersebut, juga akan dihadiri beberapa ulama seperti Ketua MUI Jawa Timur, KH Abdussomad Buchori, Ustaz Bachtiar Nasir, Habib Chmad Zein Alkaf dan lain sebagainya.
Sekadar tahu, pasca-aksi 4 November (411) lalu, polisi menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Sayangnya, mantan Bupati Belitung itu tidak ditahan. Pelbagai Ormas Islam pun, berencana kembali menggelar aksi lanjutan pada 25 November dan 2 Desember. Mereka menuntut Ahok segera ditahan.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gibran mengaku dirinya terbuka bila ada pihak yang ingin mengevaluasi dan mendapat kritik, termasuk adanya people power.
Baca SelengkapnyaAksi ini diikuti oleh lebih kurang 2.000 orang yang terdiri dari mahasiswa hingga elemen masyarakat lainnya.
Baca SelengkapnyaNana keluar dari pintu Istana Negara pukul 09.20 WIB, usai bertemu Jokowi.
Baca SelengkapnyaPuluhan anggota BEM Korwil Jateng DIY berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, Senin (18/12) sore.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Nasdem: Penyelenggara Negara Itu Harus Netral
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Jokowi turun langsung mengkampanyekan Luthfi-Yasin di Jateng.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaAktivis, mahasiswa, hingga publik figure melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di Gedung DPR-MPR Jakarta, Kamis (22/8).
Baca Selengkapnya