Follow
Sofyan Djalil tak masalah petinggi BUMN berlatar parpol
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil tak masalah petinggi BUMN berlatar partai politik atau tim sukses Jokowi-JK. Sebab, dia meyakini mereka terpilih lantaran memiliki kompetensi.
"Semua warga negara punya hak pada jabatan publik yang penting kompetensi. Jadi kompetensi orang beda-beda, dan ini hal yang umum. Dulu waktu jadi menteri BUMN, saya juga angkat 1-2 orang di sebuah BUMN," kata Sofyan, di Jakarta, Kamis (19/3).
Dia hanya menekankan bahwa petinggi BUMN itu sebaiknya sudah tidak lagi menjadi pengurus partai politik.
-
Apa hak utama warga negara dalam hukum dan pemerintahan? Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
-
Apa hak warga binaan Jawa Tengah di pemilu? Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, dalam sebuah perhelatan pemilu, salah satu indikator kesuksesaannya adalah partisipasi pemilih. Guna memastikan hak pilih warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) terlindungi pada Pemilu 2024, Pemprov Jateng melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham).
-
Siapa yang berperan penting dalam demokrasi Indonesia? Dalam sistem demokrasi parlementer, partai politik berperan penting. Partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.
-
Siapa saja yang berhak ikut dalam pemilu? Umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih, tanpa diskriminasi.
-
Mengapa kewajiban warga negara penting untuk negara? Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan menjamin bahwa setiap warga negara berperan aktif dalam mendukung stabilitas dan perkembangan negara.
-
Siapa yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu? Dengan adanya Pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam mengambil keputusan politik yang akan memengaruhi masa depan mereka.
"Tapi kalau sudah mengundurkan diri dari parpol nggak masalah. Anggota saja juga nggak apa-apa. Yang penting melihat kompetensi dan orang itu diangkat bukan karena partai politiknya tetapi karena kompetensinya," ungkapnya
Sekedar informasi, pemerintah sudah melakukan perombakan pucuk pimpinan sejumlah bank pelat merah. Menariknya terselip beberapa nama memiliki kedekatan dengan partai politik.
Semisal, Komisaris Independen Bank Mandiri Dwi Rembulan Sinaga. Dia adalah politisi PDI Perjuangan gagal melaju menjadi anggota DPR-RI pada pemilu legislatif 2009.
Kemudian, Komisaris Independen BNI Pataniari Siahaan. Dia merupakan politisi PDI-P menjadi anggota DPR periode 1999-2004 dan 2004-2009.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan mendukung penyataan Presiden Jokowi soal presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye
Baca Selengkapnya
Menurut Awiek, partai politik juga memiliki banyak orang yang profesional.
Baca Selengkapnya
Begitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca Selengkapnya
Kamhar menuturkan, polemik tentang politik dinasti ini selalu menjadi diskursus publik, utamanya menjelang pemilu dan pilkada.
Baca Selengkapnya