Solo rangking satu kasus narkoba di Jateng, BNNP disentil Jokowi

Merdeka.com - Berdasarkan pemetaan oleh Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa tengah (BNNP Jateng) Kota Surakarta menempati rangking pertama sebagai kota yang marak dengan kasus narkobanya. Fakta ini mengundang perhatian Presiden Joko Widodo yang berasal dari Kota Solo.

Kepala Badan Nasional Narkotika Jawa Tengah (BNNP Jateng) Brigjend Tri Agus Heru Prasetyo mengaku sempat disentil oleh Jokowi karena tidak adanya kantor Badan Nasional Narkotika Kota (BNNK) Solo. Padahal, Solo menempati rangking teratas dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah yang rawan terhadap kasus dan peredaran narkoba.

"Pemberantasan kami didasari dari pemetaan wilayah. Hasil pemetaan wilayah, Kota Surakarta menempati rangking pertama. Ini wilayahnya Pak Jokowi njih pak. Maka beliau agak sedikit menyinggung, menyentil kita kenapa di Surakarta Kantor BNNK-nya belum ada,?" ujar Tri Agus Heru Prasetyo saat acara Halaqoh Ulama; Peran Ulama dan Ormas Islam Dalam Pemberantasan Narkoba -MUI Propinsi Jawa Tengah di Hall Hotel Pendanaran Jalan Pandanaran, Kota Semarang, Jawa Tengah Sabtu (22/10).

Tri Agus berjanji segera mungkin mendirikan kantor BNNK di Solo. Sehingga upaya pemberantasan di Jawa Tengah di kampung halaman Jokowi khususnya akan berjalan secara maksimal.

"Ini jadi PR (Pekerjaan Rumah) kita. Beliau juga menyinggung tidak adanya BNNK di Surakarta," ungkapnya.

Tri Agung usai acara mengungkapkan, dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah, sampai saat ini hanya ada sebanyak tujuh BNNK (Kabupaten/Kota) yang ada. Tujuh BNNK yaitu di BNNK Temanggung, BNNK Cilacap, BNNK Batang, BNNK Kendal, BNNK Purbalingga, BNNK Banyumas dan BNNK Tegal.

"Baru tujuh, mudah-mudahan ada penambahan cukup banyak untuk tahun ini. Sekarang, (BNNK Solo) mudah-mudahan tahun ini terealisasi. Sudah ada tanah hibahnya. Memang di sana cukup rawan. Terus keinginan dari Pak Wali kota juga sangat besar," terangnya.

Tri Agung menambahkan, sebetulnya upaya BNNP Jateng untuk membangun beberapa kantor BNNK di kabupaten/kota di Jawa Tengah sangat besar. Apalagi, saat ini kasus peredaran narkoba di Jawa Tengah semakin marak. Hanya saja, dalam proses pembangunannya beberapa persyaratan teknis sering terjadi tidak adanya dokumen pelengkap yang harus disampaikan ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur sipil Negara dan Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) sering menjadi kendala.

"Sebetulnya masalah teknis, karena seringkali kita mengajukan usulan pembentukan BNNK tidak disertai dengan dokumen sehingga di Kementerian PAN ini, itu menjadi masalah yang tidak bisa diproses. Itu saja masalahnya," pungkasnya. (mdk/hhw)