Solusi nyeleneh pemerintah saat harga beras dan daging mahal
Merdeka.com - Seiring semakin mahalnya harga beras di Bali, Gubernur Made Mangku Pastika meminta agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan. Hal ini perlu dilakukan karena adanya peningkatan angka kemiskinan di Bali. Pastika juga langsung meminta kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani agar alokasi beras untuk rumah tangga miskin (raskin) di Bali dinaikkan.
"Tadi saya sudah berkonsultasi dengan DPRD Bali dengan Bappeda Bali untuk menambah kuota raskin di Bali karena dari data yang dikeluarkan oleh BPS Bali jumlah orang miskin naik dari sebelum yakni 4,7 persen menjadi 5,2 persen," ujar Pastika saat acara penyaluran program raskin/rastra tahun 2016 tingkat nasional di Bali, beberapa waktu lalu.
Puan Maharani yang hadir dalam acara penyaluran raskin langsung menjawab permintaan Gubernur. Sambil berseloroh, Puan meminta rakyat miskin untuk diet dan tidak makan terlalu banyak.
-
Siapa yang membantu Mentan untuk memperkuat pangan? Prabowo bahkan menugaskan secara khusus jajaran kerjanya untuk membantu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat pangan.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk fakir miskin? Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
-
Bagaimana cara membuat nasi goreng miskin? Nasi gorengnya pun tidak memakai toping apapun, selain telur yang tercampur bersama bawang merah, bawang putih dan cabai yang dirajang halus.
-
Siapa yang butuh makanan untuk gemuk? Beberapa anak memiliki kecenderungan memiliki tubuh yang kurus.
-
Siapa yang butuh makanan pengganti nasi? Contohnya, ada wanita yang kesulitan mengonsumsi nasi saat sedang hamil muda.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
"Jangan banyak-banyak makan lah, diet sedikit tidak apa-apa," gurau Puan.
Menurut Puan, pemerintahan Jokowi-JK saat ini tengah berupaya untuk mengurangi impor beras dari berbagai negara. Untuk itu, dia mengimbau agar masyarakat bisa mengonsumsi pangan alternatif yang tidak hanya berasal dari beras.
Menurut data BPS Bali, penyebab meningkatnya angka kemiskinan di Bali karena mahalnya harga beras di pasaran. Produksi beras semakin menurun karena badai Silikon. Selain itu, jumlah raskin sebanyak 15 kilogram perbulan dinilai tidak cukup.
Puan menyebut, masalah kemiskinan di Bali dan daerah lainnya juga terjadi karena banyaknya raskin yang disalahgunakan dan dipolitisasi.
"Jangankan Pilkada, di Pilkades juga menggunakan Raskin. Kata calon kepala desa, kalau kamu pilih aku, maka saya akan mengurus beras Raskin. Ada lagi kepala desa yang bagi rata, karena ditekan oleh oknum tertentu dan sebagainya," tutupnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan juga meminta Pemerintah mengoptimalkan operasi pasar.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui ada kelas menengah yang jatuh dalam jurang kemiskinan
Baca SelengkapnyaHarga beras saat ini tengah melonjak sebagai dampak dari kemarau panjang.
Baca SelengkapnyaTulus menduga ajakan untuk meninggalkan konsumsi beras juga karena menipisnya stok beras dalam negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan agar produksi beras dan kebutuhan pokok lain ditingkatkan, sehingga harganya lebih mudah dikendalikan.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menangani kelangkaan beras.
Baca SelengkapnyaHal itu sebagai upaya melancarkan alur pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi, saat memberikan bantuan sosial di Sukoharjo, blak-blakan alasan harga pangan mahal dan pemberian bansos oleh pemerintah.
Baca SelengkapnyaHal ini merespon kenaikan harga beras seiring menipisnya stok akibat El Nino.
Baca SelengkapnyaPada masa pendudukan Jepang, masyarakat dipaksa memakan roti dan bubur sebagai pengganti nasi.
Baca SelengkapnyaSaat ini harga beras kualitas premium rata-rata telah mencapai Rp18.000 per kilogram. Angka ini naik hingga 20 persen dari harga normal tahun 2023.
Baca SelengkapnyaOpsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.
Baca Selengkapnya