Sopir taksi online ingin temui Menhub sebelum demo di Istana
Merdeka.com - Sebanyak 5.000 sopir taksi online menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/1). Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Perwakilan Aliansi Nasional Driver Online, Baja mengatakan, massa terlebih dahulu berkumpul di lapangan IRTI (Ikatan Restoran dan Taman Indonesia) Monas sekira pukul 10.00 WIB. Massa kemudian melakukan long march dari IRTI Monas menuju Istana Negara.
"Sebelum ke depan Istana kami akan singgah sebentar di Kemenhub. Minggu lalu pak Dirjen berjanji akan memfasilitasi kita bertemu Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi)," kata Baja.
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang menjadi driver taksi online? 'Kami jual aset, dan suami berusaha cari kerja lagi. Karena pandemi, akhirnya dia jadi driver taksi online,' ungkap Ira.
-
Kenapa pelaku membunuh driver taksi online? “Saya tulang punggung keluarga, setelah bapak dipenjara tersangkut kasus pidana ganjal ATM di Yogya. Ibu juga bingung minta saya untuk biayai kuliah adik yang di Bandung,“ kata Baaghastian.
-
Siapa yang berencana untuk memblokir aplikasi Online Travel? Dalam hal keenam PSE Lingkup Privat asing tersebut tidak memberikan respon atas surat peringatan yang dimaksud, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut.
Baja menegaskan, Presiden harus mencabut Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Peraturan tersebut dinilai memberatkan individu dan mengancam hilangnya kemandirian sopir taksi online.
Kemenhub sendiri, lanjut dia, tidak mengikuti aturan yang mereka buat dalam Permenhub Nomor 108 yang mensyaratkan uji KIR bagi taksi online dalam beroperasi.
"Faktanya di lapangan uji KIR masih diketrik dengan alasan belum ada surat dari Kemenhub ke Dishub Pemprov di daerah-daerah sebagai pelaksana uji KIR," ujarnya.
Sebelumnya, para sopir taksi online menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Kemenhub, Jakarta. Mereka mendesak hal yang sama, yakni meminta Menteri Perhubungan agar segera mencabut Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.
Saat itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengaku prihatin masih ada sopir taksi online yang menolak Permenhub tersebut. Padahal, aturan itu diklaim bisa melindungi taksi online.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ribuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.
Baca SelengkapnyaGrab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaMaxim Indonesia mengimbau mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaOjek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek, hari ini Kamis (29/8) akan melakukan demo
Baca SelengkapnyaOjol berencana menggelar unjuk rasa pada hari ini soal pemotongan tarif yang dianggap membebankan mitra driver.
Baca SelengkapnyaRatusan pengemudi ojek online memadati kawasan Patung Kuda untuk menajih janji pemerintah.
Baca SelengkapnyaUsai mendengarkan keterangan dari perwakilan Kominfo, massa membubarkan diri dengan tertib
Baca SelengkapnyaBiaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaDemontrasi berpotensi menghambat pengguna layanan aplikasi karena pengemudi ojol menolak bekerja.
Baca SelengkapnyaKapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut, sebanyak 1.784 personel gabungan dikerahkan.
Baca SelengkapnyaMereka menyuarakan sejumlah tuntutan, salah satunya meminta tarif dan insentif yang layak.
Baca Selengkapnya