Sopir teriak 'dicekik' angkutan online karena diizinkan Jokowi

Merdeka.com - Setahun terakhir, pertumbuhan angkutan umum berbasis aplikasi sangat pesat. Hal ini tak lain karena kehadirannya di masyarakat disambut baik.

Namun di sini lain, perusahaan dan sopir angkutan umum lainnya sangat terkena dampak. Mereka kehilangan penumpang yang beralih menggunakan angkutan umum di mana mereka bisa berinteraksi langsung dengan si pengemudi.

Sebenarnya penolakan terhadap angkutan berbasis aplikasi sudah lama terlihat. Paling menonjol ketika eksistensi ojek pangkalan tergerus keberadaan ojek online. Kedua angkutan ini sering sekali bergesekan di lapangan.

Melihat menjamurnya angkutan aplikasi, akhir tahun lalu Kementerian Perhubungan pernah mengeluarkan instruksi agar mereka berhenti beroperasi. Larangan itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Ojek dan taksi online dianggap tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

"Apapun namanya, pengoperasian sejenis, GO-JEK, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono.

Rupanya keputusan ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan khususnya pengguna angkutan aplikasi. Presiden Joko Widodo ikut turun tangan dan memanggil Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan. Usai pertemuan itu, mendadak aturan yang baru diberlakukan 12 jam dicabut kembali.

"Presiden Jokowi mengatakan, karena transportasi massal kita belum baik harus ditata. Tadi saya kira banyak masukan dari Nadiem (CEO PT GO-JEK) bagaimana menata transformasi informal ini," ujar Kepala Staf Kepresidenan Taten Masduki, di Bina Graha Istana. (mdk/bal)