Soroti Aksi Satpol PP Semarang, DPR Minta Aparat Humanis Saat Penertiban PPKM Darurat
Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf menyoroti tindakan arogan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang dalam penertiban sejumlah warung usaha saat razia di masa PPKM Darurat. Bukhori menilai perilaku arogan oknum Satpol PP tersebut tak bisa dibenarkan meski memiliki tujuan baik.
"Saya bisa memahami komitmen lurus aparat dalam menegakan aturan. Walaupun demikian, tanggung jawab kita terhadap hukum tidak semestinya menghilangkan tata krama kita dalam memanusiakan manusia," kata Bukhori, Kamis (8/7).
Dia menyesalkan tindakan aparat yang dinilai represif dan bertindak terlalu jauh dengan cara menyita properti usaha. Hingga menyemprot sejumlah pertokoan yang dinilai melanggar PPKM darurat di Kota Semarang.
-
Kenapa kemampuan mendengarkan penting? Pentingnya kemampuan mendengarkan ini adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan menghindari konflik yang tidak perlu. Emosi manusia sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka merasa didengar dan dipahami oleh orang lain.
-
Kenapa hukum penting untuk masyarakat? Adanya hukum membuat kehidupan sosial masyarakat lebih teratur dan tertib. Berikut adalah tujuan dan fungsi hukum selengkapnya.
-
Kenapa Polri mendapatkan kepercayaan masyarakat? 'Alhamdulillah Polri mendapatkan 73,1% dari 1.200 responden di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke di 38 provinsi,' ucap Khusniyati. Menurut Khusniyati, angka tersebut membuktikan bahwa Polri dekat dengan masyarakat. Hal ini tak lepas dari kerja keras Polri dibawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Bagaimana Polri tingkatkan kepercayaan publik? Sebelumya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, bahwa kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
-
Bagaimana pengendalian sosial membantu masyarakat? Pemberlakuan pengendalian sosial diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang atau membangkang.
-
Siapa yang diharapkan paham standar layanan publik? Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi berharap terciptanya pemahaman mengenai batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, serta kewenangan seluruh pihak terkait penyelenggaraan pelayanan publik ketenagakerjaan.
"Cara-cara primitif ini harus dihentikan dan tidak boleh terulang. Aparat adalah perpanjangan tangan dari negara yang dituntut memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ketegasan itu penting, namun yang tidak kalah penting adalah ketegasan melalui keteladanan, pengayoman, dan kesantunan," paparnya.
Bukhori meminta aparat berlaku lebih humanis dan rasional dalam menyikapi dinamika masyarakat untuk menaati aturan pemerintah. Dia meminta aparat lebih sabar dan santun dalam menegur masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sebab, sejumlah aturan larangan selama PPKM darurat bersinggungan dengan aspek nafkah masyarakat.
"Rakyat, khususnya para pedagang kecil ini, sesungguhnya tidak memiliki banyak pilihan. Nafkah mereka tidak ditanggung oleh negara. Wajar apabila masih didapati sebagian dari mereka tetap membuka usaha atau memaksa berjualan demi mencukupi kebutuhan nafkah mereka. Situasi serba sulit saat ini," tuturnya.
Dia menuturkan, kepekaan sosial aparat untuk sudi mendengar dan mengerti keadaan masyarakat adalah hal paling esensi di samping ketegasan pada aturan. Hal ini demi menumbuhkan kepercayaan rakyat pada negara hingga komitmen masyarakat untuk patuh pada aturan.
Bukhori pun mengapresiasi respons cepat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang segera menegur Kepala Satpol PP Kota Semarang. Menurutnya, sikap Walkot Semarang sudah tepat dan perlu menjadi perhatian serius anak buahnya.
"Sudah tepat dan perlu pastikan tidak lagi berulang. Rakyat akan mencintai pemimpin yang melindungi dan menyayangi rakyatnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Dalam sebuah video yang viral yang diunggah akun @smart.gram, tampak mobil pemadam kebakaran menyemprot sejumlah kios yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kios-kios yang berada di kawasan Mijen, Semarang itu disemprot menggunakan mobil damkar karena beroperasi hingga malam hari.
Tak hanya itu, perabotan seperti meja, kursi, bahkan barang dagangan ikut dibawa petugas PPKM itu.
Cara penindakan yang dilakukan oleh petugas PPKM ini pun mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Mereka menyayangkan aksi oknum penegak aturan itu yang sampai membawa perabotan yang dimiliki pedagang.
Pada akhirnya kabar ini sampai juga pada Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Pria yang akrab disapa Hendi itu memberi peringatan pada para petugas agar bisa bertindak sewajarnya dalam menegakkan aturan. Berikut selengkapnya.
Melalui akun Instagramnya, Wali Kota Hendi memberi teguran kepada jajarannya, terutama petugas Satpol PP di Pemerintah Kota Semarang yang telah menyemprot warung-warung itu dan menyita barang-barang. Menurutnya, apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan perintahnya.
“Saya rasa masih banyak hal yang kita lakukan supaya semua bisa menurut dengan aturan. Bermainlah yang efisien. Sampaikan pada masyarakat dengan santun. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang karena anda semua capek, muncullah hal-hal yang kontraproduktif,” kata Hendi melalui akun Instagramnya pada Selasa (7/7).
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Satpol PP dan Satlinmas jumlahnya sangat banyak, tolong rekan-rekan menjaga integritas," kata Mendagri Tito
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat makin membutuhkan kehadiran negara.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu serentak tahun 2024 yang tinggal menghitung hari, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran tinjau persiapan personel polri di Polda Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaPesan Kapolda Riau untuk para polisi agar tidak bersikap 'sok-sokan'
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 agar berfokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Baca SelengkapnyaKaryoto menekankan pentingnya untuk memeriksa kembali kondisi pribadi.
Baca SelengkapnyaDPR RI menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati HUT ke-79. Rapat ini sekaligus penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun 2023-2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi peringatan tegas kepada Kepolisian Republik Indonesia pada Hari Bhayangkara ke-78.
Baca Selengkapnya