Soroti Persoalan SD Pondok Cina Depok, Komnas HAM akan Panggil Wali Kota

Merdeka.com - Kisruh relokasi SDN Pondok Cina 1 Kota Depok menjadi sorotan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sore tadi komisioner Komnas HAM mendatangi lokasi dan berdialog dengan wali murid. Komnas HAM akan segera memanggil Wali Kota Depok Mohamad Idris untuk membahas permasalahan tersebut agar tidak berlarut.

"Komnas HAM akan segera memanggil Wali Kota dan mungkin juga kita akan sinergi juga dengan Gubernur seperti apa rencana ke depannya. Kami tentu berharap agar tidak dilakukan pemusnahan atau relokasi ke sekolah sampai dengan ada persiapan yang matang, ada tempat yang sesuai yang kondusif sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang," kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Putu Elvina usai dialog dengan wali murid, Senin (12/12).

Dikatakan, pihaknya mendapat laporan mengenai persoalan ini dari salah satu wali murid. Isu ini bahkan menjadi sorotan banyak pihak.

"Komnas HAM merespons laporan dari wali siswa terkait rencana relokasi SDN Pondokcina 1, yang tentu saja beberapa siswa merasa bahwa relokasi tersebut tidak dilakukan dengan baik. Baik itu dari segi akses, penempatan dan lain sebagainya. Sehingga ini menimbulkan kekerasan baru sebenarnya oleh sistem, karena penempatan atau relokasi tersebut yang tidak direncanakan dengan baik," ujarnya.

Dari keluhan yang didengar, diketahui bahwa beberapa siswa kesulitan mendapatkan layanan pendidikan. Padahal hak untuk mendapatkan layanan pendidikan adalah hak dasar yang dijamin Undang Undang.

"Dan kewajiban untuk melakukannya itu terletak pada pemerintah kota. Sehingga, kalau kemudian ada upaya untuk membangun apakah itu rumah ibadah dan lain sebagainya, harus dipastikan bahwa bangunan yang akan dijadikan rimah ibadah tersebut, apakah bangunan yang digunakan atau tidak," tegasnya.

Jika relokasi tidak dilakukan dengan baik, maka ada indikasi para siswa mendapatkan kekerasan dan terjadi kelalaian yang disebabkan oleh sistem yang dibangun. Sehingga hak pendidikan mereka terganggu. Hal tersebut tentu sangat tidak diinginkan oleh siapapun.

"Nah kondisinya sekarang ini adalah sekolah yang aktif dengan rombongan belajar sekitar 12, dan siswa hampir 300 lebih. Sehingga kalau tidak dilakukan relokasi yang baik, maka ada indikasi anak-anak tersebut akan mendapatkan, selain kekerasan tentu saja kelalaian oleh sistem yang dibangun, sehingga masalah atau hak pendidikan mereka terganggu. Ini yang tidak diinginkan kita," terangnya.

Komnas HAM mendorong wali kota dan gubernur untuk mempertimbangkan baik-baik rencana relokasi tersebut. Karena kata dia, Depok atau pun beberapa kota lainnya tidak seimbang antara jumlah anak dan sarana sekolah.

"Kecuali kalau Kota Depok surplus bangunan sekolah, sehingga akan mudah. Tapi pada saat anak itu dititipkan atau menumpang di sekolah lain, hingga terjadi perubahan jam belajar, kemudian tempat baru, akses baru, ini yang berpotensi menciderai hak mereka untuk mendapatkan pelajaran yang optimal," beber Putu Elvina.

Dia menuturkan, wali murid mengaku tidak keberatan dengan rencana relokasi. asalkan, relokasi tersebut menjamin keberlangsungan pendidikan dan memastikan bahwa anak terlayani dengan baik. "Kemudian tidak ada intimidasi dalam proses relokasi tersebut," pungkasnya.