Sosialisasi Pemilu, Kemenlu Tak Yakin Semua WNI di Luar Negeri Terjangkau
Merdeka.com - Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya tak menjamin apakah sosialisasi terkait Pemilu 2019 sudah sampai kepada para WNI yang berada di negara orang lain. Penyebabnya, banyak WNI di luar negeri yang tidak terdata dan jaraknya jauh dari KBRI.
"Karena kan banyak juga WNI kita yang tidak teridentifikasi di sana statusnya undocumented gitu, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa sosialisasi itu sampai atau tidak ya itu semoga sampai," kata Iqbal usai melakukan sosialisasi Pemilu 2019 untuk perwakilan asing dan organisasi internasional di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
Ia pun menjelaskan, alasan tidak dapat melakukan sosialisasi secara 100 persen kepada para WNI. Karena faktor jarak yang cukup luas dari satu tempat atau negara ke tempat atau negara lain.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Di mana WNI di luar negeri mencoblos? Pemilihan dilakukan secara langsung di TPS Luar Negeri pada hari pemungutan suara.
-
Bagaimana KBRI membantu WNI yang mengalami masalah? 'Pertama, keberadaan para pekerja tidak terdaftar di pemerintah RI, baik di tingkat daerah maupun pusat, termasuk KBRI Phnom Penh. Apalagi jika para WNI tidak melapor. Dalam situasi ini, bagaimana pemerintah, khususnya KBRI, dapat memberikan dukungan yang optimal jika terjadi masalah?' tanya Dubes Santo.
-
Di mana WNI dievakuasi ke? Pagi ini, saya menerima laporan bahwa mereka telah sampai di Suriah, melalui Damaskus dengan selamat.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
"Iya luas sekali (masalahnya), kedutaan kita itu semua di ibu kota negara kan, sedangkan kalau kaya Rusia negaranya luas, Rusia itu 9 timezone. Jadi di luar jangkauan kita kalau ada yang di Siberia sana tidak terjangkau. Tapi, yang kita pastikan adalah bahwa kita lakukan yang terbaik yang kita bisa," jelasnya.
Iqbal menegaskan, dalam Pemilu 2019 nanti yang menjadi penyelenggaranya yakni Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan bukan Kedutan Besar Republik Indonesia (KBRI).
"PPLN itu bertanggungjawab langsung kepada KPU, tugas KBRI dan KJRI adalah memberikan dukungan semaksimal mungkin agar PPLN dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar dan secara profesional berintegritas dan netral," tegasnya.
Dia pun mengungkapkan, yang menjadi hambatan dalam melakukan informasi terhadap WNI soal Pemilu 2019 di luar negeri adalah jarak.
"Ya saya kira hambatan yang paling besar adalah jarak, sebaran-sebaran WNI kita dan kedua bahwa kita tidak punya akses sebagaimana halnya ketua RT, ketua RW, punya akses kepada WNI kita yang ada di dalam negeri, kan jaraknya jauh sekali," ungkapnya.
Upaya terakhir yang bisa dilakukan Kemenlu adalah memberikan informasi pemilu kepada para WNI melalui media sosial termasuk WhatsApp. "Informasi yang melalui digital melalui web, melalui WhatsApp itu selalu kita distribusikan kepada mereka, itu salah satu bagian dari strategi yang diterapkan oleh KPU di luar negeri," jelasnya.
Terkait jumlah pemilih di luar negeri, Iqbal memaparkan, paling banyak WNI di Malaysia. "Pasti di Malaysia paling banyak, hampir setengah itu ada di Malaysia, setengah pemilih kita ada di Malaysia," ujarnya.
Setelah Malaysia, pemilih WNI di luar negeri terbanyak adalah Taiwan. "Kemudian nomor 2, Taiwan, 3 di Arab Saudi, dan Hong Kong," tuturnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera turun tangan mencari tahu kebenarannya.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengeluarkan biaya tidak sedikit agar WNI di luar negeri bisa tetap ikut Pemilu.
Baca SelengkapnyaJika juga tak terdaftar, para WNI diminta untuk mendaftar melalui situs ppln.co.id.
Baca SelengkapnyaKemlu RI memantau dari dekat eskalasi perkembangan di kawasan Timur Tengah.
Baca Selengkapnya"KPU harus mengawasi KPUD. Panwas mengawasi. Bawaslu mengawasi, rakyat turun tangan, gunakan kameramu untuk menjaga suara," kata dia.
Baca Selengkapnyajumlah pekerja migran yang tercatat di Persaruan Emirat Arab mencapai 87 ribu orang. Namun yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 1.368 orang.
Baca SelengkapnyaDengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca SelengkapnyaMenjelang pemilu 2024, Acha Sinaga bercerita tentang kesedihannya karena tak bisa mengikuti Pemilu 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaAngka partisipasi pemilih hanya tercapai 71,92 persen dari target 75 persen.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi menyoroti medsos X milik Elon Musk. Ada apa?
Baca SelengkapnyaPemerintah menutup peluang diaspora di Korea Utara, Ukraina dan Sudan Ikut CPNS 2023.
Baca SelengkapnyaKPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Selengkapnya