Sowan ke TemanAhok, Nusron ngaku sudah izin Setnov
Merdeka.com - Ketua Bappilu wilayah I Jawa dan Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid mengaku sebelum mendatangi sekretariat TemanAhok untuk membahas undang-undang (UU) Pilkada yang baru, dia lebih dulu meminta izin Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).
"Saya datang ke sini sudah minta izin Ketua Umum, dan Ketum mengizinkan. Udah gitu saja," kata Nusron di Sekretariat Teman Ahok, Jakarta, Kamis (9/6).
Dalam pertemuan tertutup itu, Nusron bersama dengan TemanAhok berdialog untuk mencari solusi dari UU Pilkada yang dianggap memberatkan pasangan independen. Di mana dalam UU tersebut, khususnya poin yang terkait jalur perseorangan, ada dua jenis verifikasi yang diatur dalam pasal 48 UU Pilkada.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Apa pesan Irhan Nugraha terkait Pilkada? 'Pemilu bukan perbuatan kesyirikan dan kekafiran, kita harus intropeksi yang salah harus diperbaiki,' tuturnya.
-
Siapa yang dikritik Golkar soal maju Pilgub DKI? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyindir, Anies Baswedan yang tengah mempertimbangkan maju kembali di Pemilihan Gubernur Jakarta.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
Pertama, verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kedua, verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya.
Nusron menilai UU Pilkada yang baru harus segera diantisipasi secara matang oleh TemanAhok. jika tidak, langkah Ahok maju di Pilgub DKI 2017 terhambat dan upaya mengumpulkan KTP sampai sejauh ini menjadi sia-sia.
"Enggak gampang kumpulkan tanda tangan sebanyak itu. Ini berbondong-bondong. Ini sesuatu yang perlu diingat," tutup Nusron. (mdk/gil)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.
Baca SelengkapnyaIwan memandang pertemuan antara Surya Paloh dengan Prabowo tidak membuat partai koalisi perubahan pecah.
Baca SelengkapnyaNusron menegaskan saat ini sudah banyak para tokoh sentral NU merapatkan barisan untuk pemenangan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSurya Paloh mengungkapkan isi pertemuanya dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8).
Baca SelengkapnyaNusron juga menjawab dukungan partai ke Khofifah di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menjalin komunikasi dengan kubu AMIN merespons dugaan intervensi penguasa dalam tahapan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTiga isu tersebut terkait penyelewengan aparatur negara, manipulasi hukum, dan cacat moral pasangan Prabowo dan Gibran
Baca SelengkapnyaSurya Paloh menanggapi soal ajakan capres Ganjar Pranowo untuk mengajukan hak angket ke DPR
Baca SelengkapnyaTKN tidak mempermasalahkan apabila parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD menolak tawaran gabung koalisi.
Baca SelengkapnyaHak Angket dan Sengketa Pemilu Digembosi Setelah Prabowo Bertemu Surya Paloh? Ini Jawaban Anies
Baca SelengkapnyaDemokrat membongkar duet Capres Cawapres Anies-Cak Imin
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, Sahroni mengatakan Ketum Partai NasDem, Surya Paloh tidak pernah memerintahkan para kadernya hal-hal negatif kepada lawan politiknya.
Baca Selengkapnya