SP3 dibatalkan, Ade Armando kembali menyandang status tersangka

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan praperadilan yang diajukan Johan Khan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan penodaan agama oleh Ade Armando. Atas putusan itu, maka polisi wajib melanjutkan proses penyidikan terhadap kasus tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan Jayamarta mengaku telah mengetahui putusan pengadilan tersebut.

"Ya betul. Saya dengar SP3 dibatalkan," kata Adi di Polda Metro Jaya, Selasa (5/9).

Pihaknya masih menunggu salinan putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bekal melakukan penyidikan kembali.

"Bahwa hal-hal apa yang tertuang dari salinan itu, akan kami tindak lanjuti ke depan," tambah dia.

Dengan adanya putusan tersebut, Ade akan kembali dijadikan tersangka. Penyidikan pun, kata dia, akan berjalan kembali.

"Iya tetap. Kan yang dibuka proses penyidikannya," jelas dia.

Pihak penyidik, kata Adi, belum merencanakan pemeriksaan Ade saat ini. Dia juga menjelaskan pihaknya sebelumnya mengeluarkan SP3 karena terdapat aturan yang tidak dapat dihukum dalam KUHP.

"Pasti kasus itu akan dihentikan. Dan penyidik mengambil langkah itu melalui pertimbangan dan gelar perkara yang didukung keterangan saksi dan ahli," pungkas dia.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggelar sidang praperadilan yang diajukan Johan Khan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan penodaan agama oleh Ade Armando. SP3 sebelumnya telah dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya.

"Melalui surat penghentian penyidikan No SP3/22/II/2017 Direskrimum 1 Februari2017 dan surat ketetapan nomor S.Tap/22/II/2017 Direskrimum tentang penetapan penghentian penyidikan tgl 1 Feb 2017. Menyalahi aturan ketentuan hukum acara. Khususnya pasal 1 (2) jungto pasal 1 (5) jungto pasal (14) KUHP. Padahal dia (Ade) sudah tersangka, tapi kenapa bisa keluar SP3 ini?" ujar pengacara Johan Khan, Juanda Eltari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/8).

Berdasarkan ketentuan tersebut, kata Juanda, tidaklah mungkin penyidikan dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana. Sebab, penetapan itu telah melalui tahan penyidikan, penyelidikan, dan penetapan tersangka yang menurut penyidik sangat terang tentang tindak pidananya.

"Ini menyalahi aturan ketentuan hukum acara. Khususnya pasal 1 (2) jungto pasal 1 (5) jungto pasal (14) KUHP. Kami minta dibatalkan dan dinyatakan tidak sah," tegasnya.

Dia menyesali tak adanya pengawasan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) yang tidak melakukan pengawasan terhadap kasus ini.

"Dengan demikian jelas termohon VI (Kejari) telah gagal melakukan pengawasan melekat terhadap kasus ini," pungkasnya. (mdk/dan)