Spanduk fatwa fardu 'ain pilih Khofifah-Emil, Panwaslu Sidoarjo harus kejar substansi
Merdeka.com - Organisasi sayap PDIP Perjuangan, Taruna Merah Putih (TMP) Sidoarjo mengawal proses dugaan pelanggaran pidana pemilu spanduk berisikan fatwa fardu ain memilih Khofifah-Emil di Pilgub Jatim yang diturunkan Panwaslu Sidoarjo, terpasang di wilayah Sidoarjo.
Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Sidoarjo, Heru Sastrawan meminta Panitia Pengawas Pemilu Sidoarjo agar tidak terfokus mencari pemasang spanduk fatwa fardu ain memilih Khofifah-Emil yang diturunkan di dua tempat di Sidoarjo.
Melainkan, pihaknya meminta agar Panwas fokus terhadap keluarnya fatwa untuk rakyat Jatim yang tidak memilih Khofifah-Emil maka khianati Allah SWT dan Rasul-Nya. "Esensinya itu sebenarnya ada di fatwa itu. Seharusnya fatwa itu yang harus lebih di dalami," ucapnya, Rabu (13/6).
-
Apa saja poin penting dalam Undang-Undang Pilkada Serentak 2024? Adapun poin-poin penting dalam Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Jadwal Serentak Pemilihan dijadwalkan pada waktu yang sama untuk semua daerah, yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam proses pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan jadwal yang serentak, diharapkan penyelenggara pemilu dapat lebih fokus dalam persiapan dan pelaksanaan, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan ketidakteraturan. 2. Pengetatan Syarat bagi Calon Undang-undang ini juga memperketat persyaratan bagi calon kepala daerah. Calon harus memenuhi kriteria tertentu yang lebih ketat dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, termasuk persyaratan pendidikan, pengalaman, dan integritas. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa calon yang maju dalam Pilkada memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai untuk memimpin daerahnya. 3. Penguatan Peran Pengawasan Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, undang-undang ini memperkuat peran lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan, mulai dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara. Bawaslu diberi wewenang lebih besar untuk melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Kenapa Pilkada penting? Pemilihan melalui Pilkada juga penting untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dengan memberikan kekuasaan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka sendiri, Pilkada mendorong partisipasi aktif masyarakat dan menghindari kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok.
-
Kenapa Pantarlih Pilkada 2024 penting? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan. Tugas dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama masa kerja yang telah ditentukan.
"Itu yang seharusnya di dalami. Mengapa, karena spanduk itu muncul berdasarkan fatwa itu. Bukan spanduk muncul tapi tidak ada fatwa. Kalaupun pemasang spanduk yang dicari yang silahkan saja, tapi substansi ujaran kebencian itu ada di fatwa itu," ungkap dia.
Menurut Heru, pihaknya menyayangkan adanya fatwa yang memicu provokasi terhadap situasi Pilgub Jawa Timur. Apalagi, lanjut dia, fatwa Fardu ain untuk mendukung Khofifah-Emil itu sengaja dikeluarkan oleh Kiai, mengharuskan memilih Khofifah-Emil dengan membawa fatwa fardu ain.
"Apalagi dalam fatwa itu yang tidak memilih Khofifah-Emil maka khianati Allah dan Rosul-Nya. Lha ini kalau ditafsiri agak ekstrim dari fatwa itu bagi muslim yang tidak milih Khofifah-Emil itu bisa masuk dalam golongan orang kafir, mengapa ? karena dianggap mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Lha ini kan rancau. Memangnya Khofifah dan Emil itu siapa?," jelasnya dengan nada heran.
Bukan hanya itu, ucap dia, fatwa tersebut diminta oleh KH Asep Saifuddin untuk diviralkan kepada masyarakat. "Itu malah minta diviralkan. Saya punya rekemanan itu. Lha kalau kayak begitu kan memang ada unsur kesengajaan fatwa itu dibuat," imbuh dia.
Oleh sebab itu, Heru berharap, Panwaslu Sidoarjo melimpahkan persoalan itu ke Sentra Gakkumdu agar diproses secara profesional. "Kami berharap agar ditangani secara profesional. Jangan hanya tertumpu pada yang memasang spanduk itu, namun fatwa itu yang perlu dikejar," ungkapnya.
"Kami kawal betul kasus ini agar tidak merusak demokrasi di Jawa Timur khususnya di Sidoarjo yang kondisinya sudah adem ayem. Sebenarnya kami waktu awal itu bermaksud ngluruk ke Panwaslu. Namun, kami dicegah Bung Tito (Ketua DPC PDI Sidoarjo) karena demi menjaga agar jawa timur khususnya sidoarjo tetap kondusif, kami diminta menpercayakan kepada Panwas untuk diproses sesuai aturan," tutup dia.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Khofifah masih bungkam soal wilayah khusus yang dipetakan olehnya dalam pilgub jatim.
Baca Selengkapnya"Jika tidak memilih AMIN saya meragukan ke-NU-annya," kata Cak Imin.
Baca SelengkapnyaKhofifah mengimbau agar jangan sampai karena berbeda pilihan nantinya persatuan dan kesatuan bangsa justru terganggu.
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah mengingatkan semua pasangan calon kepala daerah yang diusung partainya di Jatim memahami konsep Ahlussunnah Wal Jamaah.
Baca SelengkapnyaNusron juga menjawab dukungan partai ke Khofifah di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKhofifah bertemu petinggi PDIP Said Abdullah membahas Pilkada Jawa Timur sebelum diusung Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaKeterlibatan Prabowo yang juga dalam mengkampanyekan Luthfi - Yasin berdampak pada strategi pemenangan paslon yang diusungnya.
Baca SelengkapnyaKepemimpinan pasangan Khofifah-Emil harus menang. Sebab, pembangunan yang sudah dilakukan harus dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaEffendi Simbolon penuhi panggilan DPP PDIP, untuk mengklarifikasi ucapannya soal Prabowo menjadi "nakhoda" di Indonesia
Baca SelengkapnyaDitanya apakah Khofifah cocok menjadi Cawapres, Gus Miftah langsung menyatakan jika sosok wanita kelahiran 19 Mei 1965 ini sangat pantas.
Baca Selengkapnya“Jawa Timur aman, PKB menang di Jawa Timur," kata Cak Imin
Baca Selengkapnya