Staf Kepresidenan bakal jelaskan soal kaos Garuda Teten Masduki

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dilaporkan oleh advokat bernama Mardiansyah ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Teten dinilai telah melecehkan lambang negara saat rapat kerja Kantor Staf Kepresidenan di Istana Cipanas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 Februari lalu. Dalam raker itu ada penggunaan banner dan kaos bergambar Burung Garuda dibuat mirip burung hantu.

Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy N Tuturoong ‎menanggapi laporan tersebut. Menurutnya, proses hukum yang akan membuktikan fakta dari tudingan Mardiansyah.

"Secara hukum tentu kami siap, apapun yang akan ditanyakan tentu akan dijawab dengan fakta. Proses menentukan desain kaos itu, proses pengambilan keputusan itu, proses yang terjadi, akan kita luruskan," kata Wandy dalam Konferensi Pers‎ di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/4).

Dijelaskan Wandy, desain kaos bergambar Burung Garuda dibuat mirip burung hantu‎ merupakan otoritas panitia pelaksana raker.

"Kalau kepala staf Presiden yang penting substansi dari kegiatan tersebut, bahwa bagaimana hal itu kami lakukan, inovasi apa yang akan kami lakukan, itu sepenuhnya diserahkan kepada tim untuk jalankan," ujar Wandy.

Sebelumnya, Teten dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Kamis (11/2).‎ Berdasarkan tanda bukti laporan Nomor: TBL/109/II/2016/Bareskrim, Teten dilaporkan atas dugaan telah melakukan penghinaan terhadap lambang negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf c Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Saat melaporkan dugaan pelecehan lambang negara ini, Mardiansyah meminta ‎Teten bertanggungjawab atas kecerobohannya soal desain baju kaos bergambar Burung Garuda dibuat mirip burung hantu.

"Sebab Burung Garuda menjadi Burung Hantu dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Teten Masduki harus bertanggungjawab," ujar Mardiansyah di Bareskrim Polri.

"Sesuai UU Nomor 24 tahun 2009, lambang negara merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana diamanatkan UUD 1945," pungkasnya.