Follow
Stafsus Erick Thohir Tak Tahu Pegawai Tak Lulus TWK KPK Disalurkan ke BUMN
Merdeka.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku tak tahu rencana penyaluran pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja di perusahaan pelat merah.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, pihaknya belum menerima permintaan penyaluran pekerjaan tersebut dari pihak KPK. Arya menyatakan sejauh ini tak ada pembahasan terkait dengan pihak lembaga antirasuah.
"Belum ada (pembahasan) sampai saat ini," ujar Arya saat dikonfirmasi, Rabu (15/9).
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
-
Mengapa BKPM belum menerima pertanyaan dari investor? Dia juga menyampaikan sejak pengunduran diri Kepala dan Wakil OIKN hingga hari ini, BKPM juga belum menerima pertanyaan dari investor.
-
Kenapa KPK tidak campur tangan pencalonan Karna Suswandi? 'Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan,' kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, dikutip Sabtu (31/8).
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
Arya belum berani memastikan apakah pihaknya akan menerima pegawai nonaktif KPK bekerja di BUMN atau tidak. "Karena belum ada pembicaraan, jadi belum bisa menanggapi," kata dia.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa mengatakan, penyaluran pekerjaan ke BUMN bagi pegawai KPK merupakan rencana lama.
"Penyaluran kerja bagi pegawai KPK tersebut sebetulnya juga sesuai dengan program KPK yang telah lama dicanangkan," ujar Cahya dalam keterangannya, Rabu (15/9).
Cahya berharap, dengan disisipkannya pegawai KPK di beberapa instansi di luar KPK, pegawai tersebut bisa memberikan nilai-nilai antikorupsi untuk instansi tersebut. Cahya meminta penyaluran kerja ini dinilai sebagai sesuatu yang positif.
"Yaitu untuk menempatkan insan KPK sebagai agen-agen antikorupsi di berbagai instansi dan lembaga," kata dia.
Namun demikian, Cahya menyebut KPK hanya akan menyalurkan pegawai yang berniat untuk disalurkan. Pegawai akan disalurkan ke instansi lain di luar KPK sesuai dengan pengalaman kerja masing-masing.
"Salah satu pegawai yang telah menyampaikan surat permohonan untuk disalurkan ke institusi lain menyatakan, keinginan terbesarnya adalah menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di tempat lain di luar KPK," kata dia.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nusron khawatir tugas negara menjadi mandek karena kesibukan kampanye.
Baca Selengkapnya
Beredar catatan yang menjelaskan soal kronologi pemerasan yang dilakukan Firli Bahuri.
Baca Selengkapnya
Ramadhan belum bisa membenarkan apakah tujuan dari Erick membuat SKCK terkait kepentingannya untuk kontestasi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut NasDem, SYL dipastikan akan segera kembali pada 5 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya
Salah satu kandidat terkuat Bacawapres tahun 2024 Erick Thohir mengaku sampai saat ini belum ada tawaran yang masuk kepada dirinya untuk menjadi cawapres.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir bicara terkait peluang dalam bursa calon wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Nawawi berencana mengadakan rapat antar pimpinan membahas soal bantuan hukum terhadap Firli.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku belum mengetahui informasi terkait rencana reshuffle kursi Menteri ESDM tersebut.
Baca Selengkapnya
Alasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca Selengkapnya
Bahlil juga menyatakan tidak pergi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, karena memiliki banyak agenda di lembaga penanaman modal yang dipimpinnya.
Baca Selengkapnya
Soal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca Selengkapnya