Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Stafsus Mensesneg: Polisi Tahu Siapa Ormas yang Punya Record Melanggar Hukum

Stafsus Mensesneg: Polisi Tahu Siapa Ormas yang Punya Record Melanggar Hukum Faldo Maldini. ©Youtube/Faldo Maldini

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur salah satu Kapolres yang sowan kepada sesepuh organisasi masyarakat (Ormas) di daerah yang sering membuat keributan. Terkait siapa ormas tersebut Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini meminta agar ditanyakan langsung kepada pihak kepolisian.

"Siapa kah sesepuhnya ormas yang dimaksud? Ya pasti banyak tanya ke polisi saja, di banyak tempat ada. Polisi tahu siapa saja sesepuh ormas yang punya record melanggar hukum, ada datanya di kepolisian pasti. Ini kan gejala umum di banyak tempat," kata Faldo dalam pesan singkat,Jumat(3/12).

Walaupun begitu Faldo menjelaskan pernyataan Jokowi jelas kewibawaan lembaga negara tidak boleh digadaikan. Berkolaborasi dan dekat dengan masyarakat sangat perlu, namun yang juga penting adalah menjaga marwah lembaga.

Orang lain juga bertanya?

"Saya kira pesan Presiden jelas, institusi penegak hukum harus independen, jangan asal pukul, namun tidak boleh kalah dengan kekuatan orang per orang juga. Kepercayaan pada kepolisian hari ini besar. Tanggung jawabnya juga berat.

"Kita semua tentu tidak ingin ada anggapan polisi takut sama tokoh-tokoh tertentu. Kita tidak ingin penegakan hukum kita diintervensi lewat berbagai tekanan. Ini kan masalah besar dalam mencapai keadilan," bebernya.

Untuk diketahui Jokowi sempat menegur salah satu Kapolres yang sowan kepada sesepuh organisasi masyarakat(Ormas) di daerah yang sering membuat keributan. Kapolres tersebut pun menjelaskan tindakan yang dilakukan agar kondisi daerah bisa kondusif.

"Ada kapolda baru, ada kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini? Saya tanya ke kapolres, kenapa bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif," kata Jokowi saat memberikan kepada Kesatuan Wilayah Tahunan 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menilai cara yang dilakukan Kapolres kurang baik. Sebab itu dia meminta kepada kepada jajaran polri agar melakukan pendekatan dengan baik, tanpa menggadaikan kewibawaan.

"Tetapi apakah cara itu betul? Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan," bebernya.

Tidak hanya itu Jokowi juga berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!
VIDEO: Jokowi Keras Sentil Jaksa, Polisi & KPK, Minta Tak Lagi Permainkan Hukum!

Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Polri Jadi Cooling System dan Perekat Kebinekaan
Jokowi Minta Polri Jadi Cooling System dan Perekat Kebinekaan

Presiden Joko Widodo (Widodo) menyebut, bahwa Polri harus bisa menjadi cooling system sekaligus perekat kebinekaan.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Manfaatkan Secara Profesional!
Jokowi: Kewenangan Kejaksaan Sangat Besar, Manfaatkan Secara Profesional!

Jokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Pejabat TNI-Polri Tak Main Judi Online hingga Narkoba: Hal yang Saudara Anggap Sepele Itu Bisa Ganggu Stabilitas
Jokowi Minta Pejabat TNI-Polri Tak Main Judi Online hingga Narkoba: Hal yang Saudara Anggap Sepele Itu Bisa Ganggu Stabilitas

Hal itu disampaikan Jokowi kepada Pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9).

Baca Selengkapnya
Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Jokowi: Jangan Ada Lagi Aparat Kejaksaan Permainkan Hukum
Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Jokowi: Jangan Ada Lagi Aparat Kejaksaan Permainkan Hukum

Jokowi juga meminta aparat Kejaksaan tidak bermain proyek.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Polri Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum
Jokowi: Polri Harus Profesional dan Tidak Tebang Pilih dalam Penegakan Hukum

Kepada seluruh anggota Polri, Jokowi berpesan agar tidak tebang pilih dalam penegakan hukum

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tegas Luhut
VIDEO: Nada Tegas Luhut "Sesama Pembantu Presiden Jangan Khianati Ketentuan!"

Luhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun

Baca Selengkapnya
Jokowi Nilai Polri Berperan Penting: Tidak Ada Liburnya, Ada di Mana-Mana
Jokowi Nilai Polri Berperan Penting: Tidak Ada Liburnya, Ada di Mana-Mana

Dia berterimakasih atas kerja keras Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan.

Baca Selengkapnya
Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Jaksa Agung Singgung Banyak Penjahat Berupaya Melemahkan Penegakan Hukum
Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Jaksa Agung Singgung Banyak Penjahat Berupaya Melemahkan Penegakan Hukum

Burhanuddin menyebut, dalam waktu lima tahun belakang pihaknya mampu mencetak sejarah dengan menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercayai.

Baca Selengkapnya
Pesan Habib Luthfi ke Masyarakat: Jangan Besarkan Masalah Akhirnya Ganggu Kinerja Polri
Pesan Habib Luthfi ke Masyarakat: Jangan Besarkan Masalah Akhirnya Ganggu Kinerja Polri

Menurut Habib Luthfi, sampai saat ini Polri telah berhasil menjaga stabilitas keamanan selama gelaran Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Presiden Jokowi
VIDEO: Presiden Jokowi "Rakyat Melihat Gerak-gerik Tindak-tanduk Polri"

Presiden Jokowi memberi peringatan tegas kepada Kepolisian Republik Indonesia pada Hari Bhayangkara ke-78.

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya