Status Dewan HAM PBB Buat Indonesia di Tengah Gugurnya 5 Demonstran
Merdeka.com - Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022 dalam Sidang Umum ke-74 di Markas PBB New York. Indonesia terpilih dengan suara tertinggi yakni 174 suara, bersama dengan Jepang, Korea Selatan dan Kepulauan Marshall.
Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB bisa menjadi cambuk dalam penanganan kasus HAM di dalam negeri. Seperti dalam penanganan kasus tewasnya lima mahasiswa dan pelajar usai mengikuti demonstrasi penolakan RUU KUHP dan UU KPK, 24-26 September 2019.
5 Orang Gugur Usai Demonstrasi Penolakan RUU KUHP dan UU KPK
-
Siapa yang menjadi juru bicara Indonesia di PBB? Untuk memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, Presiden Soekarno meminta LN Palar untuk menjadi juru bicara Indonesia di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
-
Kenapa Kemenkumham merayakan Hari HAM? Hal ini sekaligus menjadi sebuah pengingat yang kuat akan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan merayakan keberagaman Indonesia yang sangat berlimpah.
-
Kapan Kemenkumham merayakan Hari HAM? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly dalam puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75 mengatakan, keberagaman juga menjadi tantangan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, serta status sosial ekonomi, dapat berkembang dan berkontribusi.
-
Bagaimana Indonesia terpilih? Indonesia meraih 144 suara yang dihadiri oleh 190 negara dari 193 negara.
-
Apa fokus utama Kemenkumham dalam Hari HAM? Keberagaman yang dimilik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul. Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
-
Bagaimana Komnas HAM mengungkap pelaku? 'Ada penggalian fakta tentang peran-peran Pollycarpus atau peran-peran orang lain yang ada di tempat kejadian perkara atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan Munir atau yang menjadi alasan TPF ketika itu untuk melakukan prarekonstruksi, melacak percakapan nomor telepon dan lain-lain lah,' kata Usman di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Demonstrasi penolakan RUU KUHP dan UU KPK memakan korban luka dan jiwa. Total ada lima korban meninggal pasca demo berujung ricuh dengan polisi itu.
Mereka adalah Maulana Suryadi (23), Akbar Alamsyah (19) dan Bagus Putra Mahendra (15) di Jakarta dan dua mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, yakni Immawan Randi (21) serta Muhammad Yusuf Kardawi (19). Sementara korban luka tak diketahui persis berapa banyak jumlahnya. Salah satu yang paling parah adalah mahasiswa Universitas Al Azhar Indonesia, Faisal Amir.
Untuk menyelidiki masalah ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 10 Oktober lalu memutuskan membentuk tim khusus. Komnas HAM mengaku sudah memantau kasus ini sejak 26 September 2019.
Saat itu mereka hanya melakukan pemantauan situasi terhadap dugaan adanya tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi saat demonstrasi di Jakarta.
Menlu Klaim Indonesia Terus Berjuang Menegakkan HAM
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan berjuang untuk penegakan HAM dan keadilan sosial di dalam negeri. Caranya melalui rencana aksi nasional di bidang HAM untuk periode 2020-2024. Aksi ini merupakan kinerja pembangunan HAM di dalam negeri.
"Untuk semua negara yang telah memberikan dukungannya bagi Indonesia, kami memastikan bahwa Indonesia akan menjadi mitra sejati untuk pembangunan HAM dan keadilan sosial," kata Menteri Retno.
"Sebagai anggota, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih maksimal," tambahnya.
Wapres JK: Jangan Kita Jadi Anggota Dewan HAM tapi Ada Pelanggaran di Dalam Negeri
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyambut baik atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. JK meminta agar pemerintah tidak berpuas diri lantaran ada sejumlah risiko di balik terpilihnya Indonesia.
"Harapannya tentu kita akan berfungsi. Tetapi jangan lupa ada juga risikonya," katanya saat ditemui di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (18/15).
Dia menekankan, dengan terpilihnya Indonesia, maka pemerintah harus menjaga HAM dalam negeri supaya lebih baik lagi.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ini merupakan keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB.
Baca SelengkapnyaDalam perannya selama dua periode mnjabat menteri luar negeri, Retno Marsudi memapu membawa Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
Baca SelengkapnyaAmnesty Internasional Indonesia menggelar audiensi bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (6/12).
Baca SelengkapnyaIsu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menyampaikan delapan rekomendasi agenda HAM yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMenurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan.
Baca SelengkapnyaSejumlah jajaran Sivitas Akademika UI juga turut menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok.
Baca SelengkapnyaAksi Kamisan pada awal Februari ini diikuti Forum Alumni Universitas Indonesia, para keluarga korban pelanggaran HAM berat serta para mantan aktivis 98.
Baca SelengkapnyaEks Ketua Komnas HAM mengatakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bukan isu lima tahunan yang kerap muncul ketika Pemilu.
Baca SelengkapnyaTaufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut berbagai persoalan hukum harus dilihat dari hulu dan penyebab masalah. Penentu dari persoalan hukum menurutnya adalah hakim.
Baca SelengkapnyaAhmad Basarah PDIP mengecam penganiayaan anggota TNI terhadap relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali.
Baca Selengkapnya