Strategi jitu Kapolri gagalkan rencana makar di 2 Desember

Merdeka.com - Kepolisian melakukan 'operasi subuh' menangkapi para tokoh dituding ingin melakukan makar. Rachmawati Soekarnoputri dkk dicurigai akan menduduki DPR saat aksi damai 2 Desember.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku sudah mencium gelagat ini dari informasi intelijen yang diperolehnya. Beberapa kali pertemuan kelompok ini juga tak lepas dari pantauan aparat.

Tito membeberkan alasan tidak melakukan penangkapan beberapa hari sebelum aksi 2 Desember. Dikhawatirkan kelompok ingin makar ini akan memutarbalikan fakta jika penangkapan beberapa hari sebelum aksi.

"Kita lakukan penangkapan kenapa tidak sehari, dua hari, tiga hari sebelumnya, karena ini akan dipelintir kemudian di media sosial. Bapak-bapak paham betul kekuatan media sosial," kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (5/12).

Menurut Tito, 'sadisnya' media sosial berpotensi mempengaruhi opini publik dalam merespons penangkapan tersebut. "Bisa membalikan semua, maka yang terjadi di balik penangkapan seolah-olah dilakukan penggembosan massa aksi bela Islam," tuturnya.

"Kita setting penangkapan subuh agar tidak ada lagi waktu untuk goreng-goreng, provokasi massa," tambah mantan Kapolda Papua itu.

Dia juga menegaskan sudah memiliki barang bukti. Dia menolak jika dikatakan penangkapan hanya karena kelompok ini melakukan kritik keras ke pemerintah. "Kita paham pada saatnya itu kritik, mana yang provokatif membahayakan," tuturnya.

"Kalau sudah dobrak sana, dobrak sini kita tangkap, hukum harus tegas bukan tutup ruang protesnya, bukan karena kritik ke pemerintah," tegasnya.

Selain penangkapan, Tito juga sudah menyiapkan skema mulai dari rute demo sampai speaker untu orasi. Untuk lokasi demo sejak awal Tito tegas menolak peserta aksi tumplek sampai Thamrin dan Sudirman. Ternyata ini semua ada alasannya.

Menurut dia, kelompok makar ingin membelokkan ratusan ribu massa yang tergabung dalam GNPF untuk menduduki gedung DPR dan MPR. Tito menjelaskan, pernyataan Polri soal makar bukan ditujukan kepada GNPF yang menuntut penegakan hukum terhadap Basuki T Purnama (Ahok).

"Kami tahu Anda, kira-kira begitu, tolong hentikan, jangan manfatkan massa GNPF yang murni ingin proses hukum terhadap saudara Basuki. Polri komit untuk proses hukum itu sudah kita buktikan," tutur dia.

Tito melanjutkan, Polri melihat kelompok makar ini intens berkooptasi dengan GNPF. Oleh sebab itu, Polri membangun dialog dengan massa GNPF. Sebab, Tito mengaku tahu bagaimana cara kelompok makar ini ingin tunggangi massa GNPF.

"Kalau begitu, jangan gunakan Jalan Sudirman Thamrin, kalau mereka gunakan jalan Sudirman Thamrin, dengan massa yang begitu besar, ekornya ada di DPR/MPR, sampai Semanggi, patung Senayan, belok dia ke depan Hotel Mulia dan seterusnya, sampai ke belakang DPR, berikutnya naik Semanggi dan pelintir sedikit saja mudah sekali jumlah massa besar mudah sekali (masuk DPR)," lanjut dia.

Soal speaker, kata Tito merupakan magnet utama bagi demonstran. Sehingga, speaker dipusatkan pada panggung utama untuk menghindari provokator yang berpotensi memanaskan situasi dan membuat kericuhan.

"Sehingga magnet utama dari pengendalian massa itu adalah speaker, kami yang siapkan speaker sehingga tidak terlalu banyak yang orasi menggunakan mobil, dan itu berbahaya sekali. Jadi cukup satu saja suara," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Magnet kedua yang dapat menarik perhatian peserta aksi adalah panggung. Oleh sebab itu, Polri harus berada di atas panggung untuk memastikan aksi berjalan damai dan tertib sesuai kesepakatan.

"Ini adalah komando untuk semua. Nah, oleh karena itu kami hadir di sana. Bukan ingin populer, tapi ingin mengendalikan mereka yang sudah berkomitmen dengan kami," jelasnya.

Tito juga menjelaskan alasan Polri mengeluarkan maklumat kepada perusahaan otobus (PO) di daerah-daerah di Indonesia untuk tidak memfasilitasi pemberangkatan massa.

Tito mengaku sempat dilematis membuat keputusan tersebut. Akhirnya, Tito beranggapan, ada pertimbangan yang lebih penting, yakni, Polri akan melanggar UU Ketertiban Umum jika tidak mengeluarkan maklumat itu.

Untuk itu, Tito mengeluarkan maklumat agar tidak mengakomodasi pendemo untuk berangkat ke Jakarta. Upaya ini pun telah dikoordinasikan dengan pihak panitia aksi yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.

"Maklumat kita lakukan. Dan PO-PO bus kita minta tidak turut serta karena kalau mereka mengakomodir sama saja turut serta ikut melakukan pelanggaran. Sehingga PO bus tidak mengakomodir. Ini kita lakukan," pungkas Tito.