Strategi Jokowi Cegah Penyelewengan Dana Desa
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertimbangkan menggelontorkan dana operasional untuk kepala desa. Jokowi meyakini, keberadaan dana operasional bakal mengikis praktik penyelewengan dana desa.
"Sehingga diperlukan juga dana operasional sehingga mengontrol, mengawasi, penggunaan dana desa di lapangan itu. Jangan sampai nanti enggak ada dana operasional. Sehingga cari-cari dengan jurus yang merupakan penyelewengan," kata Jokowi di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4).
Jokowi mengingatkan pentingnya peran kepala desa untuk mengawasi penggunaan dana desa. Tanggung jawab kepala desa sangat besar seiring dengan pentingnya fungsi dana desa.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
"Dana desa yang kita gelontorkan ke desa itu sudah Rp 257 triliun, artinya kepala desa mempunyai tanggungjawab yang besar. Dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa untuk apapun," ungkapnya.
Kepala Negara juga berencana menyederhanakan proses pelaporan akhir dana desa. Sehingga memudahkan kepala desa untuk mengisi laporan pertanggungjawaban dana desa.
"Laporan juga sama. Kita tahu, kepala desa kan pendidikannya macam-macam. Jadi laporan enggak usah tebal dan ruwet. Kita orientasi bukan prosedur. Orientasi hasil. Hasilnya jelas. Laporan kan administratif," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Jokowi mendapatkan aspirasi untuk memberikan dana operasional bagi kepala desa. Usul itu muncul saat Jokowi menghadiri acara pengarahan Presiden RI kepada Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Aspirasi itu muncul saat Jokowi memanggil tiga orang peserta yang merupakan kepala desa di salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat bernama Zuliatman. Dia meminta adanya dana operasional untuk kepala desa karena sering mengeluarkan sumbangan pribadi pada warga desanya.
"Kepala desa semua diurus, orang hamil diurus, nikah diurus, meninggal diurus," kata Zuliaman di lokasi, Rabu (10/4). (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaDPP Apdesi yang ikut menemui Jokowi sebanyak 15 orang yang berasal dari tiga organisasi.
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung bahwa anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, uang yang ada malah dipakai untuk hibah-hibah politis.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca Selengkapnya