Strategi Wali Kota Pariaman Tekan Kasus Covid-19 dan buat Ekonomi Bergairah Lagi

Merdeka.com - Wabah Covid-19 menghantam seluruh sektor. Mulai dari kesehatan sudah pasti, pendidikan, terlebih perekonomian. Wali Kota Pariaman Genius Umar mempunyai strategi sendiri untuk menekan jumlah penyebaran kasus Covid-19 di wilayah namun, terus membuat perekonomian bergairah kembali setelah anjlok hampir 3 bulan ini.

Mengingat dari sektor pariwisata dan budaya , Kota Pariaman mempunyai daya tarik tersendiri. Yakni pesona pantai landai, seperti Pantai Gandoriah, Pantai Kata serta sejumlah wisata bahari lainnya.

Berikut petikan wawancara khusus merdeka.com dengan Wali Kota Pariaman Genius Umar:

Ada 446 kabupaten atau kota di Indonesia terdampak pandemi Covid-19, apakah Kota Pariaman termasuk dalam daftar itu?

Jadi begini, selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sebelum PSBB, kita ada satu yang positif kemudian dua minggu kemudian telah negatif. Dalam masa PSBB itu, tidak ada tambahan positif kita, jadi semua negatif. Sampai sekarang Pariaman telah masuk zona hijau.

Sejak tanggal 8 Juni 2020, kita mulai melaksanakan new normal. Jadi kita telah membuat protap new normal di bidang pariwisata, kemudian bagaimana di pasar protap new normalnya, kemudian bagaimana di sekolah protokol new normalnya telah kita buat. Kemudian kita sosialisasikan ke masyarakat.

Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada tambahan warga kita yang positif. Di samping itu juga, selama PSBB dulu, kita jaga semua di perbatasan dan ada sembilan titik di Kota Pariaman. Dan di masa new normal ini, sembilan perbatasan kita buka tetapi posko kita pindahkan ke posko utama wali kota. Kemudian posko di pasar di dua titik, kemudian di tempat pariwisata.

Selanjutnya untuk masa new normal, tempat pariwisata kita ini, kita buat protap atau standar bakunya. Yaitu, pas mau masuk ke gerbang kita tentukan titiknya ada dua gerbang untuk wisata pantai Pariaman. Yaitu, Gerbang Pantai Gandoriah dan Pantai Kata. Ini adalah destinasi utama Kota Pariaman.

Di pantai ini banyak taman-taman kota dengan konsep waterfront dan juga depannya ada pulau-pulau kecil segala macam. Nah, tempat wisata Kota Pariaman ini merupakan tujuan utama dari warga Pariaman untuk menikmati pesisir dan juga warga Pekanbaru untuk menikmati pesisir. Saat normal kita berhenti selama tiga bulan, sehingga saya pikir di samping ekonomi juga mengalami turbulensi dan ekonomi kita terganggu.

Dan namun juga kebutuhan masyarakat terhadap pariwisata yang telah menjadi kebutuhan pokok itu juga terganggu sehingga kita membuka pariwisata kembali tapi dengan konsep new normal. Artinya adalah, kita tetap waspada dengan virus corona ini, tetapi di sisi lain ekonomi kita harus berjalan. Saya ulangi kembali, kita masuk ke tempat wisata, ada pemeriksaan, diperiksa dengan thermogun, kemudian petugas memeriksa, kemudian ada cuci tangannya dan ada karcis masuk. Sehingga dalam masa new normal ini, kita juga bisa menghitung jumlah wisatawan yang masuk ke Kota Pariaman itu.

Kalau hari biasa rata-rata sampai 2.000 sampai 3.000 per harinya dan hari libur seperti Sabtu dan Minggu bisa mencapai 10.000 per harinya. Nah, saya pikir ini sudah mulai tumbuh kembali.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap imbauan menerapkan protokol kesehatan di fase new normal seperti apa?

Jadi begini, masyarakat paham di masa PSBB itu virus ini sangat berbahaya dan memang kepatuhannya saya pikir baru mencapai 50 persen. Mungkin sama di daerah lain juga. Jadi, kalau di pasar semuanya memakai masker, tetapi taruh di dagunya saja. Jadi kalau saya datang baru dia pakai masker. Jadi masih dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah.

Bahkan, pernah beberapa kali saya pergi ke tempat wisata semuanya tidak memakai masker. Kemudian saya teriak sehingga dia pakai masker. Ketika saya pergi, dia buka lagi. Akhirnya saya kirim mobil pemadan kebakaran untuk menyemprot dengan air sehingga yang di pantai bisa lari. Nah itu lebih kuat penegakkan hukumnya.

Saya pikir rasa tanggung jawab untuk dia sendiri untuk menjaga kesehatan dari virus corona ini baru mencapai tingkat 50 persen seperti itulah.

Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan?

Kita petugas Gugus Tugas Covid-19 Pariaman ini terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP. Nah, kalau ada yang melanggar, di kantor kita ini dibuat oleh petugas keamanan memang ada (sanksi). Seperti disuruh push up, hafal Pancasila seperti itu. Tapi saya pernah juga beberapa kali, saya semprot pakai mobil pemadam kebakaran. Seperti itu saja sanksinya.

Sanksi lain dari itu saya pikir tidak bisa kita terapkan. Kalau kita berikan denda masyarakat sedang susah, sehingga sanksinya sambil pendekatan persuasif. Kita suruh dia entah push up atau apa, yang penting dia bisa paham bahwa dia salah kalau melanggar standar protokol new normal. Seperti itu.

Seluruh sektor wisata di Kota Pariaman sudah new normal?

Seluruh sektor wisata sudah kita buka semua. Sejak tanggal 8 kita langsung mulai. Ini karena sumber daya ekonomi masyarakat kita atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) itu berasal dari sektor wisata. Itu PDRB utama kita.

Pengunjung wisata sendiri cukup tinggi hanya kereta api ke Pariaman sekarang masih tutup. Saya telah surati PT KAI untuk membuka kembali. Kalau PT KAI buka, maka di jalur kereta api itu cuma ada dari Padang ke Kota Pariaman sehari membawa sekitar 2.800 orang wisatawan. Ini adalah suatu keuntungan bagi Kota Pariaman untuk menumbuh kembangkan wisata kembali.

Tapi walaupun demikian, beberapa objek wisata masih dalam kita benahi karena tiga bulan libur ada yang rusak, ada kondisi kurang bersih dan segala macam sehingga kami juga menggerakkan para pelaku wisata, pedagang, kemudian pengusaha kapal, ABK kapal yang mengangkat dan membawa penumpang ke pulau untuk kita lakukan gotong royong di pulau-pulau yang jadi destinasi wisata kita.

Dan juga di pantai-pantai di Kota Pariaman. Tapi over all secara keseluruhan sekitar 80 persen kesiapan destinasi Kota Pariaman sudah siap. Hari ini pun, kita sedang berlangsung gotong royong di Pulau Tangah satu sisi lain pulau wisata kita. Dalam beberapa minggu ke depan ini kita terus berbenah, lebih dari tiga bulan tempat wisata kita tutup.

Bagaimana cara pemerintah Kota Pariaman memastikan wisatawan yang datang bebas dari Covid-19?

Kita hanya melakukan pemeriksaan di pintu gerbang, kita periksa suhunya. Jadi, kalau suhunya panas kita lebihkan treatmentnya, kemudian ketika kita melakukan pemeriksaan di pintu gerbang kita akan mengetahui di mana sumber dan asal pengunjung tadi.

Kalau dia dari zona merah kita lakukan treatment tambahan untuk hal tersebut. Tapi kita berharap tidak ada tambahan positif yang berasal dari wisatawan ini.

Ada kekhawatiran wisatawan yang datang justru orang tanpa gejala (OTG) Covid-19?

Saya terus terang tidak ada kekhawatiran karena kita telah melewati masa PSBB tiga bulan setengah dan memberikan dampak ekonomi yang sangat luar biasa. Bisa-bisa tiap hari warga datang ke rumah saya untuk minta sembako karena ekonominya turun. Tapi kita harus mencari di mana titik equilibrium atau keseimbangan antara fungsi kita untuk tetap menjaga kesehatan masyarakat tetapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan ekonominya.

Paling kalau kita lakukan tes swab semua pengunjung saya kira agak berat dilakukan. Tapi minimum di pintu gerbang telah kita lakukan pemeriksaannya.

Ada cerita menarik dari Pariaman. Di sana ada desa Sikabu yang merupakan kampung tangguh Covid-19. Bagaimana cerita di balik pembentukkan desa ini?

Ini kita memiliki Gugus Tugas Covid-19 tingkat kota. Kita bekerja dengan sangat keras dari siang dan malam. Saya pikir kalau pemerintah kota saja tidak akan efektif juga. Kenapa? Karena Covid-19 ini tidak bisa kita targetkan selesai 3 bulan, entah 6 bulan, entah setahun, entah 2 tahun, belum tentu virus ini selesai. Untuk itu, kita harus mengalir di aliran deras Covid-19 ini.

Sehingga saya mengimbau kepada semua desa untuk membentuk gugus tugas tingkat desa masing-masing untuk mengerjakan apa yang tela dilakukan gugus tugas kota, tetapi dengan batasan geografi di tingkat desa masing-masing. Sehingga di Desa Sikabu ini, masyarakat membuat beberapa hal. Pertama, untuk dampak ekonomi, desa ini memiliki kesiapsiagaan pangan, yaitu memiliki ketahanan pangan, memiliki sumber pertanian padi, dan berbagai lahan tanam lainnya ditanam secara bersama-sama masyarakat oleh kelompok tani dengan didampingi oleh aparat kementerian desa.

Sehingga ketahanan pangan ini memberikan ketahanan ekonomi kepada masyarakat dan ini bisa memastikan bahwa warga di Desa Sikabu ini bisa cukup pangannya, terpenuhi kebutuhan pangannya. Nah kemudian dari segi keamanan, desa ini memiliki CCTV pengamanan untuk memantau jalur masuk keluar di Desa Sikabu dan terkoneksi secara online di kepala desa dan juga mengaktifkan selalu ronda kampung atau ronda desa tersebut dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Sehingga ketika ada orang baru datang dari rantau datang ke desa ini akan langsung terpantau oleh CCTV atau sistem ronda yang ada atau sistem pelaporan yang ada di dusun masing-masing. Sehingga yang baru datang bisa terpantau. Kemudian desa ini memiliki tempat isolasi atau rumah isolasi yang disiapkan sehingga orang yang baru datang bisa dikirim ke rumah isolasi. Secara mandiri desa ini melakukan.

Kemudian desa ini mencanangkan kampung bebas narkoba dengan slogan kampung bebas narkoba. Sampai saat ini, belum ada catatan negatif di warga Sikabu ini yang terpapar narkoba. Kemudian juga keterpaduan desa ini baik perangkat desa, kemudian unsur yang ada di tingkat desa, bidan desa, kemudian BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas yang ada. Jadi seluruh instansi yang ada di situ terpadu secara bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk membuat desa ini semakin tangguh.

Kemudian, tadi ada saya ceritakan, desa ini memiliki rumah isolasi, baik memanfaatkan rumah dinas, bidan desa, kemudian rumah yang ada di kampung itu ditetapkan sebagai rumah isolasi kalau suatu waktu terjadi puncak ketika perantau pulang kampung. Mungkin gagal di rantau sehingga harus pulang dan tinggal di kampung kita tempatkan di ruang isolasi.

Ini juga sama meringankan bagaimana dana desa juga membantu untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) di desa tersebut. Sejauh ini tidak ada masalah, baik pembagian BLT maupun pendataannya.

Kapan Desa Sikabu ini dibentuk?

Sebetulnya sebelum Indonesia terkonfirmasi ada Covid-19 desa ini sudah memiliki kelembagaan. CCTV sudah ada, sistem rondanya juga sudah ada. Kemudian sistem kesehatan di tingkat desa dan bidan desa sudah dilakukan. Sistem ketahanan pangannya sudah ada sebelum adanya virus corona ini. Dengan adanya virus corona ini tinggal ditambahkan substansi sehingga kita tetapkan desa ini desa tangguh Covid-19. Seperti itu.

Penyaluran BLT di Kota Pariaman sudah menyasar berapa kepala keluarga?

Untuk BLT saya pikir di Kota Pariaman nyaris tidak ada masalah. Jadi saya membuat pola yang terbalik. Kalau orang melakukan data siapa yang akan mendapat BLT, kalau saya yang saya lakukan adalah siapa yang semestinya tidak boleh menerima BLT dulu. Yang tidak boleh menerima BLT adalah pegawai negeri, TNI, Polri, anggota DPRD, kemudian kepala desa dan seluruh perangkat desa yang dibayar oleh pemerintah daerah.

Kemudian seluruh organ yang ada di desa yang dibayar gajinya oleh pemerintah daerah. Kemudian orang-orang kaya yang di rumahnya ada mobil Fortuner. Kita jumlahkan itu.

Nah totalnya ada sekitar 17 persen dari penduduk Kota Pariaman. Sehingga 83 persen warga Kota Pariaman menerima BLT. Kemudian kita keluarkan yang menerima PKH, keluarkan lagi yang menerima BLT dari Kementerian Sosial, nah sisanya ada tiga sektor. Nanti kita bagi BLT dibayar oleh pemerintah kota, dibayar oleh pemerintah provinsi, kemudian dibayar oleh pemerintah desa.

Nah, kita lakukan pendataan sedemikian rupa kemudian kita umumkan di kantor desa daftar nama yang BLT. Pertama, yang menerima PKH siapa saja, kemudian yang menerima BLT dari Kementerian Sosial siapa saja, kemudian yang menerima BLT dari provinsi siapa saja, kemudian BLT pemerintah kota siapa saja dan siapa saja yang menerima BLT dari desa.

Di situ kita buat pengumuman, kalau ada yang belum masuk jangan ribut. Tinggal daftar ke desa, kita buat daftar tambahan yang belum menerima BLT ini, termasuk orang rantau yang baru pulang. Sehingga semuanya clear, jelas dan transparan. Kemudian di rumah kita tempel stiker daftar yang menerima BLT.

Nah, sebelumnya ada juga cerita menarik. Orang kaya dia ada mobil Fortuner di rumahnya datang juga ke kantor desa protes. Dia minta BLT juga. Boleh kita kasih BLT dengan catatan tempel stiker di rumahnya bahwa ini KK miskin yang menerima BLT. Akhirnya dia pulang dan nggak balik-balik lagi.

Sehingga, konsep kita tempel di rumahnya kemudian di situ ada kolom untuk BLT pusat, BLT provinsi, kolom PKH, kolom BLT kota, BLT desa. Kita berikan ceklis. Harus satu ceklis, kalau ceklisnya dua di rumah itu berarti datanya salah, kita perbaiki lagi.

Nah, kita awal-awalnya ada BLT pusat diterima mungkin pegawai negeri. Kemudian satu lagi diterima oleh kepala desa. Ada dua kasus, setelah kita cek ternyata datanya ini masuk sebelum dia jadi pegawai negeri dan sebelum jadi kepala desa. Kami tidak mempermasalahkan itu. Kita kasih blanko, namanya blanko menolak BLT.

Misalnya saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama siapa, jabatan PNS, saya merasa tidak berhak menerima BLT ini sehingga saya kembalikan kepada dinas sosial. Dan itu dikembalikan.

Jadi saya pikir clear. Kalau bekerja nggak mungkin semuanya 100 persen. Tetapi hampir 100 persen kita bisa melakukan itu sehingga semua masyarakat yang berhak menerima BLT di Kota Pariaman kecuali tadi orang yang harus tidak boleh menerima BLT yang datanya di awal kita cari.

Kita memiliki tim untuk pendataan ini. Timnya terdiri dari beberapa dinas, tingkat kota, kemudian semua camat di kecamatan dan kepala desa yang selalu mengupdate data-data seperti ini. Nah. dengan adanya virus Covid-19 ini, data kemiskinan di Kota Pariaman bisa clear dan jelas dan ke mana dan siapa yang menerima bantuan tersebut.

Apakah Pulau Tangah Pariaman sedang dikembangkan pariwisatanya? Alasannya apa?

Ya, Kota Pariaman memiliki 5 pulau, yaitu Pulau Bando, Pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujung, Pulau Kasiak dan Pulau Gosong. Nah sekarang pulau ini kita buat zonasinya, ada zona inti yaitu zona konservasi, kemudian zona yang lebih open space. Zona inti konservasi ini tidak boleh dibuka untuk wisata umum yaitu Pulau Kasiak karena fungsinya konservasi yaitu tempat pendadaran penyu atau tempat penyu bertelur di situ.

Nah pulau yang terbuka adalah Pulau Angso open space seperti taman di tengah laut, orang ramai datang ke situ. Saya pikir ini kalau terlalu ramai akan merusak vegetasi Pulau Angso ini sehingga kita perlu membuka pulau lain yaitu Pulau Tangah. NahPulau Tangah ini kita buka dengan bekerja sama dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat dengan biaya dari provinsi 40 persen dan dari Kota Pariaman 60 persen.

Pulau ini memiliki vegetasi yang cukup beragam karena seperti hutan di pulau tersebut kemudian airnya adalah air tawar. Karena itu, untuk membuka pulau ini, konsep pembangunan wisata yang berbasis ekologi atau green tourism harus kita lakukan supaya ketika kita mengembangkan wisata jangan sampai fungsi-fungsi ekologi terganggu.

Nah yang kita jual adalah bagaimana kita menjual pariwisata tapi kita mempertahankan ekologinya. Berarti ekologi yang baik ini ada dalam produk destinasi wisata yang baik juga. Kenapa demikian? Wisata yang berbasis lingkungan ini karena ekologi ini akan dipandang global oleh masyarakat dunia dan ini adalah bagian dari market wisata yang besar juga. Nah ini akan segera kita buka juga Pulau Tangah ini dengan konsep green tourism tadi.

Terakhir Soal pendidikan. Pemkot Pariaman menjalankan Program Pariaman Pintar dengan memberikan Kartu Pariaman Pintar (KPP) bagi siswa SD dan SMP? Apa bedanya kartu ini dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP)?

Pariaman kita memiliki Program Pariaman Pintar. Nah program ini kita wajibkan belajar 12 tahun, jadi SD, SMP, SMA. Harus belajar semuanya, tidak ada alasan tidak ada uang. SD dan SMP kita gratiskan karen aitu merupakan kewenangan pemerintah kota. Kemudian SMA sekarang sudah pindah ke provinsi.

Bagaimana kita melakukan? Kita melakukan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota membayar ke provinsi bantuan keuangan khusus, kemudian pemerintah provinsi membayarkan kembali kepada SMA, SMK yang ada di Kota Pariaman untuk membebaskan SPP anak-anak yang belajar di Pariaman ini.

Sehingga konsep wajib 12 tahun bisa kita lakukan SD, SMP, SMA, semacam sekolah gratis. Kemudian di tingkat SMA, perguruan tinggi, kita memiliki namanya program sakra saja, satu keluarga satu sarjana. Jadi semua warga miskin minimum satu orang di keluarga tersebut mencapai sarjana. Program ini berjalan empat semester dan kami mengirim satu tahun itu 100 orang.

Jadi sampai semester empat warga tersebut kuliah di perguruan tinggi vokasi yang ada di Indonesia ini yang sudah kita lakukan kerja sama. Kerja sama apa syaratnya? Perguruan tinggi ini harus juga memiliki kerja sama dengan industri. Jadi pemerintah kota, perguruan tinggi, kemudian industri. Kenapa demikian? Karena ini ketika belajar di politeknik dan magang di industri nanti setelah dia tamat belajar dan dia menerima gajinya dan dialah yang bertugas membawa keluarganya keluar dari kemiskinan.

Salah satu untuk memutus mata rantai lingkaran kemiskinan itu melalui pendidikan. Beberapa perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah kota adalah Politeknik Negeri Padang, Politeknik Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan, Politeknik Kelautan dan Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Politeknik Perindustrian di bawah Kementerian Perindustrian. Kemudian tahun ini kita tambahan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) di program vokasi IPB, kemudian tahun ini juga kita mendapatkan 20 orang slot di Universitas Indonesia (UI) di fakultas vokasi UI.

Saya pikir program ini tidak ada, tidak boleh lagi orang berasal dari keluarga tidak mampu tidak sekolah. Jadi kita lakukan intervensi sejak SD, SM hingga SMA. Kenapa? Karena dengan program KPP ini kita menyadur dari KIP. Dengan kartu itu, beberapa subsidi untuk anak-anak belajar. Tapi subsidi dari pemerintah pusat itu tidak penuh untuk anak-anak Pariaman sehingga anak-anak yang belum mendapatkan kita support dengan KPP sehingga semua keluarga warga tidak mampu ini juga bisa mendapatkan kartu pintar. Sehingga semua menjadi orang pintar. Kenapa program pintar karena kita ingin menjadikan Pariaman sebagai orang pintar.

Berapa total KPP yang sudah didistribusikan ke pelajar?

Untuk KPP itu, tahun ini kita distribusikan 1.200 kartu khusus untuk anak-anak tidak mampu di Kota Pariaman. Khusus belajar di tingkat SD, SMP, biaya pendidikan 60 persen, kemudian untuk pembeli alat-alat sekolah dan sebagainya 40 persen.