Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Subsidi Kuota Belajar Tidak Terpakai Siswa, KPAI Sebut Ada Potensi Kerugian Negara

Subsidi Kuota Belajar Tidak Terpakai Siswa, KPAI Sebut Ada Potensi Kerugian Negara Belajar online degan JAK WiFi. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menilai subsidi kuota yang diberikan pemerintah bisa menimbulkan potensi kerugian negara. Alasannya, tidak semua kuota yang diberikan terpakai oleh penerima sasaran.

Ia mencontohkan, subsidi kuota yang diberikan bagi pelajar sebesar 35 GB, terbagi menjadi kuota umum sebesar 5 GB dan 30 GB untuk kuota aplikasi belajar daring.

Berdasarkan pernyataan para murid kepada KPAI, kebanyakan kuota aplikasi belajar daring tidak terpakai. Seharusnya, kuota reguler mendapat alokasi yang lebih besar.

"Terkait 30 GB yah. 30 GB ini kan kuota belajar ternyata itu tidak maksimal digunakan terutama pada kelompok di luar Jawa, tidak semua memang. Akhirnya ini nganggur, pulsa ini nganggur. Kalau pun terpakai kami melihat ada potensi kerugian negara," ujar Retno dalam diskusi daring, Sabtu (23/1)

Ia menuturkan, untuk kuota aplikasi belajar sebesar 30 GB rata-rata terpakai 15 GB. Jika demikian, kata Retno, sisa 15 GB dianggap menjadi potensi kerugian negara.

Ia menambahkan, anak-anak atau para pendidik justru berharap kuota umum mendapat jatah terbesar dibanding kuota khusus membuka aplikasi tertentu.

Untuk itu, menurut Retno pemerintah harusnya memetakan setiap masalah dan kebutuhan murid di setiap wilayah. Sehingga subsidi kuota yang telah diberikan kepada tepat sasaran.

"Harus dipikirkan. Harus ada pemetaan kebutuhan yang enggak bisa dapat bantuan kuota ada bantuan lain sebagai ganti kuota, belikan alat daring," tandasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa

Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa

Baca Selengkapnya
Uang Negara Rp271 Triliun Kasus Korupsi Timah Bisa Untuk Biayain Berapa Anak Sekolah Gratis?
Uang Negara Rp271 Triliun Kasus Korupsi Timah Bisa Untuk Biayain Berapa Anak Sekolah Gratis?

Sementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya

Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%

Baca Selengkapnya
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal

Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya
PDIP Jakarta Temukan 75.000 Penerima KJP Diputus Pemprov DKI Sejak 2023
PDIP Jakarta Temukan 75.000 Penerima KJP Diputus Pemprov DKI Sejak 2023

Fraksi PDI Perjuangan telah banyak menerima pengaduan masyarakat terkait pengurangan bantuan sosial pendidikan

Baca Selengkapnya
80 Persen Penerima Salahgunakan KJP, DPRD DKI Nilai Sekolah Swasta Gratis Jadi Solusi Tepat
80 Persen Penerima Salahgunakan KJP, DPRD DKI Nilai Sekolah Swasta Gratis Jadi Solusi Tepat

DPRD DKI menyebut, 80 persen atau 684 siswa penerima KJP didapati menggunakan bantuan pendidikan itu untuk hal-hal yang tidak baik.

Baca Selengkapnya
Megawati Sebut Masalah UKT Bisa Selesai Pakai Dana Bansos: Urusan Sekolah saja Heboh
Megawati Sebut Masalah UKT Bisa Selesai Pakai Dana Bansos: Urusan Sekolah saja Heboh

Megawati menjelaskan tugas pemerintah saat ini menyiapkan sumber daya manusia progresif.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Orang Miskin, Kelas Menengah dan Orang Kaya Ikut Nikmati Anggaran Perlindungan Sosial
Tak Hanya Orang Miskin, Kelas Menengah dan Orang Kaya Ikut Nikmati Anggaran Perlindungan Sosial

Sebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cegah Banyak Anak Tak Sekolah, Kemendikbudristek Siapkan Anggaran Rp199,95 Miliar
Cegah Banyak Anak Tak Sekolah, Kemendikbudristek Siapkan Anggaran Rp199,95 Miliar

Anggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak.

Baca Selengkapnya
Prabowo Minta Anggotanya Sisihkan Rp100.000 Tiap Bulan untuk Sekolahkan Anak Kurang Mampu: Jangan Omon-Omon, Sekarang Aksi
Prabowo Minta Anggotanya Sisihkan Rp100.000 Tiap Bulan untuk Sekolahkan Anak Kurang Mampu: Jangan Omon-Omon, Sekarang Aksi

Prabowo mengungkapkan, saat ini APBN sudah diatur untuk program makan bergizi gratis.

Baca Selengkapnya