Suciwati soal kasus Munir: Pesimis saya sama Presiden Jokowi
Merdeka.com - Suciwati, istri aktivis HAM Munir pesimis terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu menuntaskan kasus pembunuhan suaminya, termasuk diungkapnya dokumen hasil TPF yang kini disebut-sebut hilang. Suciwati mengingatkan bahwa saat kampanye dahulu, Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus tersebut.
"Soal harapan, pesimis kalau saya ya sama Presiden Jokowi," ujarnya usai menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan tema 'Munir, Demokrasi, dan Perlindungan Pembela HAM' di Unika Atma Jaya, Jakarta, Selasa (5/9).
Namun, Suciwati menegaskan akan terus mendorong Jokowi untuk menuntaskan kasus kematian Munir. Suciwati mengungkapkan, untuk tidak berkomunikasi langsung dengan Presiden karena belajar dari pengalaman bahwa kasus pelanggaran HAM yang dialami suaminya justru hanya dijadikan komoditas politik pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu.
-
Kapan Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik publik saat menghadiri upacara perayaan HUT ke-79 TNI di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Sabtu (5/10). Jokowi tertangkap kamera tidak menyalami Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI, Jenderal (Purn) TNI Try Sutrisno.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Kenapa Jokowi tidak menyalami Try Sutrisno? Dalam video yang merekam momen tersebut, terlihat Try Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu pe rsatu. Saat itulah Jokowi melewati Try Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
"Saya tidak perlu bertemu orang-orang penting itu. Yang penting adalah kasusnya diselesaikan," kata dia.
Presiden lanjutnya harus memenuhi janji yang telah diucapkan untuk menuntaskan kasus Munir. "Dan hari ini apa yang dia ucapkan tidak direalisasikan dan menurut saya itu bagian dari framing dia sebagai seorang Presiden bahwa kalau seorang berjanji harus ditepati," jelasnya.
Suciwati pun kembali mengingat isi pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus lalu yang sama sekali tidak menyinggung isu HAM. Padahal saat masa kampanye dulu, isu tersebut selalu dikumandangkan.
"Belajarlah, sebagai seorang pemimpin yang ketika kamu berbicara ya kamu harus buktikan," ujarnya.
Jika dalam Pemilu mendatang, Jokowi kalah, maka kasus Munir harus dituntaskan Presiden terpilih berikutnya. Karena persoalan ini telah memiliki Keppres. (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.
Baca SelengkapnyaDalam konteks HAM, yang menjadi pijakan dijelaskannya yakni yang pertama memori kolektif korban dan kedua adanya kesamaan kronologis peristiwa.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN prihatin dengan sikap dan pernyataan Presiden Jokowi tersebut.
Baca SelengkapnyaIstana menilai permintaan SYL menghadirkan Jokowi sebagai saksi meringankan tidak relevan
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaSoal baiknya bagaimana sikap KPK, Jokowi tidak ingin berkomentar.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri telah mengetahui hal itu sehingga ia berani menjadikan Prabowo sebagai cawapresnya.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaOtto mencontohkan, Amicus Curiae mestinya diajukan oleh pihak yang tidak partisan semisal dari kampus karena memberikan sudut padang kepada pengadilan.
Baca SelengkapnyaGerindra Bela Prabowo yang sering diserang isu HAM 1998
Baca SelengkapnyaMenurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurut Budi, pihak yang mengajukan Amicus Curiae, meskipun memiliki kepentingan namun tidak terlibat sengketa.
Baca Selengkapnya