Sudah dapat Rp 50 miliar dari Pemprov, Bawaslu Banten minta tambah
Merdeka.com - Meski telah mendapat alokasi bantuan anggaran sebesar Rp 50 miliar dari Pemerintah Provinsi Banten, tetapi Badan Pengawas Pemilu Banten masih membutuhkan tambahan duit. Uang itu buat membiayai beberapa kegiatan dan membayar honor pengawas pemilu.
Ketua Bawaslu Banten, Pramono U. Tantowi mengatakan, tambahan dana ditujukan buat honorarium pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota sampai tingkat PPL (petugas pengawas lapangan), kesekretariatan, dan kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan bintek, serta lainnya.
"Ada juga untuk sosialisasi rakor pengawalan tahapan pilkada dan anggaran penanganan pelanggaran," kata Pramono kepada wartawan, Jumat (29/4).
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Bagaimana cara Pantarlih Pilkada 2024 mendapatkan gaji? Gaji ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
Menurut Pramono, alokasi paling besar yakni buat honorarium di tingkat bawah, seperti honor PPL selama enam bulan masa kerja, dan petugas TPS. Di Banten ada 1.551 desa/kelurahan yang jadi wilayah kerja PPL.
"Belum lagi pengawas TPS. Nanti akan ada 16.500 TPS se-Banten. Total honorarium dan operasional petugas TPS itu satu juta rupiah. Kalau dikalikan jumlah TPS, maka kebutuhannya mencapai Rp 16,5 miliar," ujar Pramono.
Pramono mengatakan, maka dari itu Bawaslu Banten butuh tambahan anggaran, dan akan kembali mengusulkan pada anggaran perubahan 2016 mendatang.
"Tapi, kita belum tahu apakah kita akan diberi tambahan anggaran atau tidak. Yang jelas, kita usulkan lagi nanti di anggaran perubahan 2016," tutup Pramono.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta pemerintah menaikkan uang kehormatan panitia pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) sekitar 50 hingga 100 persen.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaRp45,59 miliar untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi influencer, content creator, YouTuber dan TikToker.
Baca SelengkapnyaTidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta merekomendasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera memproses usulan kenaikan dana bantuan parpol tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca SelengkapnyaBenny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca Selengkapnya