Sudah diberi tuslah, layanan maskapai Indonesia harus meningkat

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta agar maskapai penerbangan nasional meningkatkan pelayanannya. Ini menyusul bakal disetujuinya proposal tuslah atau biaya tambahan angkutan udara milik Indonesia National Air Carriers Association (INACA) oleh Kementerian Perhubungan.

"Jangan harga kelas atas, tapi service kelas bawah," kata Anggota YLKI Tulus Abadi, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (6/12).

Dia juga menegaskan bahwa peningkatan keselamatan penerbangan mutlak dilakukan oleh maskapai. "Safety harga mati."

Sekedar informasi, pada semester I tahun ini sudah tiga kali terjadi kecelakaan pesawat terbang. Lebih banyak ketimbang tiga tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S. Ervan menegaskan dasar penerapan tuslah akan dituangkan dalam keputusan menteri perhubungan. Namun, bentuknya bukan revisi tarif batas atas, sehingga bakal dievaluasi tiga bulan sekali.

"Tuslah bakal dihitung per jam," kata Bambang.

Tuslah untuk pesawat jet lebih besar ketimbang pesawat baling-baling. Besaran tuslah yang akan diputuskan lebih kecil dari usulan INACA. Kebijakan ini diajukan untuk mengurangi beban biaya operasional maskapai yang membengkak lantaran depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

Isu tuslah mengemuka tahun ini setelah dilontarkan INACA. Pengusaha penerbangan menilai, komponen bahan bakar avtur, antrean terbang di bandara, sampai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai alasan mengajukan peningkatan biaya operasional.

Biaya komponen yang berujung pada kenaikan tarif disambut kritis YLKI maupun anggota DPR dari Komisi V. Sebab, konsumen harus menanggung biaya lebih besar, tapi layanan jauh dari memuaskan. Pengamat dan anggota DPR merasa imbas negatif dari pertumbuhan bisnis penerbangan seharusnya bisa diprediksi pemerintah jauh-jauh hari.

Kemenhub sendiri sudah memprediksi adanya lonjakan penumpang pesawat pada 2013, sebesar 10 hingga 15 persen. Tahun lalu, seluruh maskapai di Indonesia mengangkut 72,4 juta orang, dengan konsentrasi aktivitas paling banyak membebani Bandara Soekarno-Hatta. Akibatnya, muncul persoalan delay sampai pesawat antre turun yang merugikan konsumen. (mdk/ard)