Sudah saatnya pasukan elit TNI ambil alih penangkapan Santoso
Merdeka.com - Sejak Polri menerapkan operasi camar maleo I sampai IV periode Januari 2015 - Januari 2016, gembong teroris paling dicari di Indonesia, Santoso alias Abu Wardah, tak kunjung tertangkap.
Operasi penangkapan kelompok Santoso pun berubah menjadi Tinombala di bawah komando Wakapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Kombes Pol Leo Bona Lubis. Operasi Tinombala dimulai 9 Januari sampai 9 Maret 2016 melibatkan sedikitnya 2.500 pasukan gabungan TNI-Polri. Masa operasi Tinombala diperpanjang hingga September 2016.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto ikut angkat bicara. Menurutnya, sudah saatnya TNI ambil alih operasi Tinombala dan menangkap kelompok Santoso.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Apa tugas utama TNI? Tugas pokok TNI dibagi 2(dua) yaitu: operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
-
Apa kewajiban utama TNI? Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, yaitu mempertahankan kedaulatan. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagipula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh.
-
Apa tugas Kopassus di Timor Timur? Menurut Agum, dia diberi tugas mengurangi kekuatan Fretilin di Timor Timur. Ada dua cara yang bisa dilakukan, cari dan bunuh mereka. Atau sadarkan mereka untuk sama-sama membangun. “Saya pilih cara yang kedua,“ kata Perwira Baret Merah ini.
-
Apa yang dilakukan TNI untuk mencegah pertikaian? Komandan Kompi (Danki) Alpha Mayor Inf Handi Wibowo segera melaksanakan prosedur tetap sebagai pasukan misi perdamaian PBB. Selanjutnya Danki Alpa melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas dan menyiapkan Quick Reserve Team (QRT) yang berjumlah 23 personel untuk menghadang tank Markava milik Israel guna mencegah terjadinya pertikaian dengan tentara Lebanon.
Langkah ini sudah sesuai undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di mana dalam pasal 7 ayat 2 mengamanatkan tugas operasi TNI selain perang yaitu mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme.
"Kalau Santoso punya pengikut banyak maka penyelesaiannya boleh dengan operasi militer oleh TNI dengan turunkan pasukan elit," kata Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto saat berbicang dengan merdeka.com, Senin (28/3).
Menurutnya, jika pasukan elit TNI sudah turun tangan memburu kelompok Santoso, maka aparat kepolisian tak perlu ikut campur. Polri cukup memberikan informasi akurat perihal pergerakan kelompok Santoso, urusan eksekusi serahkan pada pasukan khusus TNI.
"Kalau Santoso itu benar-benar ada, menurut saya sudah saatnya TNI turun tangan," tegasnya.
Dorongan agar pasukan TNI mengambil alih perburuan terhadap kelompok Santoso juga sempat diutarakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Menurutnya, pengejaran Santoso dan kelompoknya seharusnya melalui operasi gabungan dengan melibatkan pasukan khusus TNI, bukan hanya mengandalkan Densus 88 Antiteror. Desmond menduga seolah ada pembiaran sehingga kelompok Santoso tak ditangkap.
"Kenapa Kopassus enggak dilibatkan dari dulu, kesannya kan seperti dipelihara," kata Desmond.
Dalam pandangannya, tidak heran jika kesan diperlihara muncul lantaran operasi perburuan Santoso ini sudah memakan waktu lebih dari satu tahun. Sehingga muncul isu Santoso sengaja tidak ditangkap dan menunggu momen yang pas.
"Seharusnya operasi gabungan dari dulu. Kalau hanya Densus 88 nanti mereka salah bunuh lagi. Kan sudah ada yang begitu, ada penolakan dari masyarakat sekarang atas Densus. Ada Denjaka segala macam. Kenapa itu tidak dilibatkan?," kata politisi Gerindra ini.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tak menampik, melumpuhkan kelompok Santoso tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi peperangan dengan Kelompok Santoso dilakukan secara gerilya. Jebolan Kopassus ini meyakini, tentara Amerika pun tidak serta merta bisa melumpuhkan gerilyawan dalam waktu singkat.
"Perang gerilya tuh enggak kayak matematika. Seluruh dunia operasi antigerilya itu enam bulan selesai? enggak ada. Amerika secanggih apa, siapa juga enggak bisa cepet selesai. Israel canggih enggak selesai juga. Inggris tuh lihat enggak selesai juga," kata Luhut.
Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan nama Santoso ke dalam daftar Teroris Global. Santoso dikenal sebagai militan asal Indonesia yang pernah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Santoso alias Abu Wardah diyakini bersembunyi di hutan Sulawesi. Dia merupakan pemimpin dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelompok MIT juga masuk dalam daftar Teroris Global versi AS.
"Keputusan hari ini memberitahukan kepada warga AS dan komunitas Internasional bahwa Santoso terlibat aktif dalam terorisme," kata pernyataan Kemlu AS kemarin, seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (23/3).
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Agus, tugas TNI sudah diatur semua dan berharap masyarakat paham.
Baca SelengkapnyaLangkah ini mendapat respons beragam, termasuk usulan dari dalam tubuh institusi TNI.
Baca SelengkapnyaTNI akan bekerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya yang mempunyai kemampuan hingga kepentingan untuk hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaMenurut Menko Polhukam, apabila aturan larangan bisnis dihapuskan, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.
Baca SelengkapnyaAgus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.
Baca SelengkapnyaBelum diketahui apa motif dari dua anggota tersebut yang ikut dalam aksi penyerangan tersebut.
Baca SelengkapnyaPenghapusan aturan larangan bisnis, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.
Baca SelengkapnyaRancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaLangkah ini mendapat respons beragam, termasuk usulan dari dalam tubuh institusi TNI
Baca SelengkapnyaMembantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024.
Baca SelengkapnyaNetralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya