Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sudah saatnya pasukan elit TNI ambil alih penangkapan Santoso

Sudah saatnya pasukan elit TNI ambil alih penangkapan Santoso Pasukan elit TNI. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Sejak Polri menerapkan operasi camar maleo I sampai IV periode Januari 2015 - Januari 2016, gembong teroris paling dicari di Indonesia, Santoso alias Abu Wardah, tak kunjung tertangkap.

Operasi penangkapan kelompok Santoso pun berubah menjadi Tinombala di bawah komando Wakapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Kombes Pol Leo Bona Lubis. Operasi Tinombala dimulai 9 Januari sampai 9 Maret 2016 melibatkan sedikitnya 2.500 pasukan gabungan TNI-Polri. Masa operasi Tinombala diperpanjang hingga September 2016.

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto ikut angkat bicara. Menurutnya, sudah saatnya TNI ambil alih operasi Tinombala dan menangkap kelompok Santoso.

Langkah ini sudah sesuai undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di mana dalam pasal 7 ayat 2 mengamanatkan tugas operasi TNI selain perang yaitu mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme.

"Kalau Santoso punya pengikut banyak maka penyelesaiannya boleh dengan operasi militer oleh TNI dengan turunkan pasukan elit," kata Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto saat berbicang dengan merdeka.com, Senin (28/3).

Menurutnya, jika pasukan elit TNI sudah turun tangan memburu kelompok Santoso, maka aparat kepolisian tak perlu ikut campur. Polri cukup memberikan informasi akurat perihal pergerakan kelompok Santoso, urusan eksekusi serahkan pada pasukan khusus TNI.

"Kalau Santoso itu benar-benar ada, menurut saya sudah saatnya TNI turun tangan," tegasnya.

Dorongan agar pasukan TNI mengambil alih perburuan terhadap kelompok Santoso juga sempat diutarakan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa. Menurutnya, pengejaran Santoso dan kelompoknya seharusnya melalui operasi gabungan dengan melibatkan pasukan khusus TNI, bukan hanya mengandalkan Densus 88 Antiteror. Desmond menduga seolah ada pembiaran sehingga kelompok Santoso tak ditangkap.

"Kenapa Kopassus enggak dilibatkan dari dulu, kesannya kan seperti dipelihara," kata Desmond.

Dalam pandangannya, tidak heran jika kesan diperlihara muncul lantaran operasi perburuan Santoso ini sudah memakan waktu lebih dari satu tahun. Sehingga muncul isu Santoso sengaja tidak ditangkap dan menunggu momen yang pas.

"Seharusnya operasi gabungan dari dulu. Kalau hanya Densus 88 nanti mereka salah bunuh lagi. Kan sudah ada yang begitu, ada penolakan dari masyarakat sekarang atas Densus. Ada Denjaka segala macam. Kenapa itu tidak dilibatkan?," kata politisi Gerindra ini.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan tak menampik, melumpuhkan kelompok Santoso tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Apalagi peperangan dengan Kelompok Santoso dilakukan secara gerilya. Jebolan Kopassus ini meyakini, tentara Amerika pun tidak serta merta bisa melumpuhkan gerilyawan dalam waktu singkat.

"Perang gerilya tuh enggak kayak matematika. Seluruh dunia operasi antigerilya itu enam bulan selesai? enggak ada. Amerika secanggih apa, siapa juga enggak bisa cepet selesai. Israel canggih enggak selesai juga. Inggris tuh lihat enggak selesai juga," kata Luhut.

Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memasukkan nama Santoso ke dalam daftar Teroris Global. Santoso dikenal sebagai militan asal Indonesia yang pernah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Santoso alias Abu Wardah diyakini bersembunyi di hutan Sulawesi. Dia merupakan pemimpin dari Mujahidin Indonesia Timur (MIT). Kelompok MIT juga masuk dalam daftar Teroris Global versi AS.

"Keputusan hari ini memberitahukan kepada warga AS dan komunitas Internasional bahwa Santoso terlibat aktif dalam terorisme," kata pernyataan Kemlu AS kemarin, seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (23/3).

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang
Pasal Karet di Revisi UU TNI, Panglima Singgung Operasi Militer Selain Perang

Menurut Agus, tugas TNI sudah diatur semua dan berharap masyarakat paham.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Usulan Revisi UU, TNI Tegas Minta Prajurit Terlibat Bisnis
VIDEO: Usulan Revisi UU, TNI Tegas Minta Prajurit Terlibat Bisnis "Masa Enggak Boleh?"

Langkah ini mendapat respons beragam, termasuk usulan dari dalam tubuh institusi TNI.

Baca Selengkapnya
TNI Bentuk Satgas Cegah Judi Online hingga Korupsi, Dipimpin Jenderal Bintang Tiga
TNI Bentuk Satgas Cegah Judi Online hingga Korupsi, Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

TNI akan bekerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya yang mempunyai kemampuan hingga kepentingan untuk hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer
Kasus Kepala Basarnas, Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer

Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas

Baca Selengkapnya
Wacana Penghapusan Larangan TNI Berbisnis, Menko Polhukam Singgung soal Kesenjangan
Wacana Penghapusan Larangan TNI Berbisnis, Menko Polhukam Singgung soal Kesenjangan

Menurut Menko Polhukam, apabila aturan larangan bisnis dihapuskan, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!
Jenderal Agus Subiyanto ke Prajurit: Kalau Mau Berpolitik Praktis, Keluar Dari TNI!

Agus menegaskan tidak segan menindak siapapun prajurit aktif baik secara pidana ataupun hukuman disiplin bila ketahuan tidak menjaga netralitasnya dalam Pemilu.

Baca Selengkapnya
Dua Prajurit TNI Diduga Terlibat Penyerangan Kantor Satpol PP Denpasar, Apa Motifnya?
Dua Prajurit TNI Diduga Terlibat Penyerangan Kantor Satpol PP Denpasar, Apa Motifnya?

Belum diketahui apa motif dari dua anggota tersebut yang ikut dalam aksi penyerangan tersebut.

Baca Selengkapnya
Mabes TNI Buka Suara soal Usulan Prajurit Boleh Berbisnis
Mabes TNI Buka Suara soal Usulan Prajurit Boleh Berbisnis

Penghapusan aturan larangan bisnis, tidak akan mengganggu tugas pokok dari fungsi TNI.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI
Jenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI

Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB

Baca Selengkapnya
VIDEO: Usulan Panglima di Revisi UU TNI Soal Prajurit Berbisnis, Usia Pensiun & Urusan Kematian
VIDEO: Usulan Panglima di Revisi UU TNI Soal Prajurit Berbisnis, Usia Pensiun & Urusan Kematian

Langkah ini mendapat respons beragam, termasuk usulan dari dalam tubuh institusi TNI

Baca Selengkapnya
Wajib Diingat! Ini Sederet Tugas Pokok Prajurit TNI saat Pemilu 2024
Wajib Diingat! Ini Sederet Tugas Pokok Prajurit TNI saat Pemilu 2024

Membantu pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Janji Netralitas, Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Ancam Sanksi Prajurit Ikut Politik Praktis
Janji Netralitas, Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Ancam Sanksi Prajurit Ikut Politik Praktis

Netralitas TNI itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya