Sudah sebulan jadi presiden, Jokowi belum laporkan harta ke KPK
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai saat ini belum juga menerima laporan harta kekayaan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi, sapaan Joko Widodo, kalah gesit dengan beberapa menterinya yang sudah bergiliran melaporkan aset yang mereka miliki kepada KPK.
"Kayaknya belum. Kita imbau untuk segera lapor, waktunya 2 sampai 3 bulan. Kalau tidak kita surati lagi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (24/11).
Johan mengakui memang rumit bila belum terbiasa mengisi formulir laporan kekayaan yang disiapkan KPK. Bahkan dia mengatakan ada beberapa pejabat meminta bantuan buat didampingi saat mengisi formulir itu, salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa menteri Jokowi korupsi? Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah.
-
Bagaimana modus korupsi menteri Jokowi? Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.
-
Kapan menteri Jokowi korupsi? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta.
"Ada beberapa yang minta di-asistensi," ujar Johan.
Johan mengatakan, sampai saat ini sudah 15 anggota Kabinet Kerja melaporkan kekayaannya. Terbaru adalah Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
"Ditotal semua kabinet kerja sudah 15. 14 menteri, 1 wamen," sambung Johan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebagai pejabat negara, para menteri harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK
Baca SelengkapnyaKPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca SelengkapnyaProses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca SelengkapnyaRinciannya, dari 14.072 penyelenggara negara tercatat bidang Eksekutif (pusat dan daerah) sejumlah 9.111 dari total 323.651 WL.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak nepotisme.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaKPK menjelaskan, penagihan itu berdasarkan Peraturan KPK No. 02/2020.
Baca SelengkapnyaDari 19.025 caleg terpilih, baru 18.706 yang telah dinyatakan laporan LHKPN-nya dinyatakan telah lengkap.
Baca SelengkapnyaEmpat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, dan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaBanyak Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN, KPU: Kami Sudah Berkali-kali Mengingatkan
Baca SelengkapnyaJokowi memiliki 8 kendaraan, antara lain 7 mobil dan 1 motor dengan total Rp 432.000.000.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca Selengkapnya