Suhardi Alius absen di pelantikan Wakapolri Komjen Budi Gunawan

Merdeka.com - Komisioner Kompolnas Muhammad Nasser menyayangkan pelantikan Wakapolri Komjen Budi Gunawan di Rupatama Mabes Polri, yang berlangsung tertutup. Menurut Nasser, seharusnya pelantikan tersebut terbuka bagi publik khususnya awak media.

"Ada kesan tertutup sejak awal. Enggak terbuka untuk publik. Saya kira seharusnya enggak seperti itu. Enggak ada sesuatu yang perlu dijaga dari publik," kata Nasser kepada wartawan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (22/4).

Mewakili Kompolnas, Nasser dan Edi Hasibuan hadir dalam pelantikan yang berlangsung sekitar 10 menit tersebut. Dalam acara tersebut, kata Nasser, dihadiri sejumlah Jenderal bintang tiga dan dua, tetapi tak ada mantan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.

"Yang hadir perwakilan semua bintang tiga dan lima orang bintang dua. Kalau Suhardi Alius enggak hadir," kata Nasser.

Namun Nasser mengaku tak mengetahui alasan tak hadirnya Suhardi Alius dalam acara tersebut. Hanya saja dia berharap dengan terpilihnya Wakapolri baru situasi internal Polri yang sebelumnya memanas kembali normal.

"Kami harap situasi saat ini kembali normal. Tingkatkan pelayanan ke masyarakat. Harapan masyarakat kepada kepolisian sangat tinggi. Polisi harus terus berbenah diri," pungkas dia.

Seperti diketahui konflik internal di tubuh Polri sempat menyeruak ke publik setelah Kepala Lemdikpol yang kini menjabat Wakapolri, Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibat penetapan tersebut Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kapolri.

Sementara di sisi lain penetapan tersebut diduga ada peran dari internal Polri yang kurang setuju terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Buntutnya, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dicopot dari jabatannya masing-masing. Suhardi kini menjabat Sekretaris Utama Lemhanas.

Keduanya disebut-sebut oknum internal Polri yang menyerahkan data berkas perkara dugaan korupsi Budi Gunawan yang 2010 silam ditangani Bareskrim kepada KPK. Namun Polri selalu membantah kisruh yang terjadi di internalnya.