Suku Anak Dalam terancam, Setkab baru rencana bikin satgas

Merdeka.com - Sebelas anggota Suku Anak Dalam di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas, Jambi ditemukan mati kelaparan. Peristiwa ini mestinya menjadi lecutan pemerintah supaya tidak mengabaikan keberadaan Orang Rimba, sebutan bagi Suku Anak Dalam.

Namun, pemerintah malah memutuskan cuma membikin satuan tugas buat menyelesaikan konflik pertanahan dan mengurus pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Sekretaris Kabinet Jaleswari Pramodhawardhani. Dia mengklaim satgas itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap nasib Orang Rimba.

"Satgas ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh orang rimba di Indonesia. Satgas tersebut dalam bidang agraria dan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat," kata Jaleswari, Kamis (18/3).

Namun, Jaleswari mengakui satgas ini masih sebatas rencana. Pembentukan satgas pun terbentur rumitnya birokrasi. Dia berdalih Setkab masih perlu membicarakan soal pembentukan satgas ini kepada kementerian terkait supaya penyelesaian masalah Orang Rimba maksimal. Sayangnya, menurut dia satgas ini baru dibahas pada April mendatang. Padahal masalah dihadapi Suku Anak Dalam cukup pelik, mulai dari sengketa lahan, ancaman fisik, dan krisis pangan.

"Satgas ini belum direalisasikan karena masih perlu dibicarakan dengan para kementerian. Kira-kira April satgas ini akan dibahas," ucap Jaleswari.

Jaleswari menambahkan, dasar pendirian satgas adalah putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 45 tahun 2011 tentang Kehutanan. Sehingga dengan dasar hukum tersebut, Jaleswari berharap satgas ini bisa bekerja di bawah komando Presiden Joko Widodo.

"Saya berharap satgas ini bisa berada langsung di bawah presiden. Karena jika kita melihat ke belakang dari MK 45 bahwa hutan negara bukan milik negara tapi milik masyarakat adat, dan masyarakat adat memiliki hak untuk dilindungi oleh negara," lanjut Jaleswari.