Sulit cari Bacaleg perempuan, Ketua PKPI Sulsel daftarkan anak dan keponakan
Merdeka.com - Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sulsel Zusanna Kaharuddin mengaku kesulitan mendapatkan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) perempuan demi memenuhi kuota 30 persen.
Akibatnya, PKPI pun terlambat mendaftarkan bacalegnya. Untung saja, masih bisa mengejar waktu kurang lebih 2,5 jam sebelum pendaftaran ditutup pukul 00.00 WITA di kantor KPU Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar. Itu pun hanya mengisi dua dari 11 daerah pemilihan (dapil) di wilayah Sulsel yakni dapil 2 dan dapil 3.
Dari dua dapil itu, hanya enam bacaleg yang diajukan. Dengan komposisi satu dapil itu, dua laki-laki dan satu perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen. Padahal, tersedia 85 kursi yang harus diisi untuk DPRD Sulsel.
-
Apa kriteria PKS untuk calon di Pilkada? PKS memiliki sejumlah pertimbangan utama bagi seseorang figur dapat maju sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Serentak 2024. Terutama, mereka yang memiliki kans menang paling besar.'Ya kita perlu (figur) dengan kans menangnya besar, kan ikut Pilkada buat menang bukan biar kalah,' ucapnya.
-
Kenapa PKS membuka pendaftaran bagi banyak calon? Sebab, kata Mabruri semakin banyak kandidat cabup-cawabup, maka bakal semakin seru.
-
Siapa yang mendaftar sebagai bacabup Klaten di PKS? Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri membenarkan Youtuber Ridwan Hanif ikut penjaringan bakal calon bupati (cabup) atau calon wakil bupati (cawabup) Klaten 2024 yang dibuka PKS.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Apa syarat caleg terpilih maju pilkada? Caleg terpilih itu harus bersedia mengundurkan diri.
"Seperti di dapil saya yakni di dapil 3 meliputi daerah Gowa, Takalar dan Makassar II. Sebenarnya tidak penuhi syarat 30 persen itu tapi dari pada dapil saya gugur maka saya pun ambil anak saya, keponakan saya menjadi bacaleg meskipun sebenarnya mereka tidak jalan," kata Zusanna.
Soal syarat wajib 30 persen itu, Zusanna meyakini bukan hanya PKPI yang merasa kesulitan. Menurutnya, partai-partai lain juga merasakan hal yang sama, karena memang saat banyak perempuan yang kurang berminat terjun ke politik.
"Perempuan kurang berminat ke politik antara lain karena harus izin suami dulu. Lalu kemudian saat ada yang berminat tapi karena melihat ada caleg lain yang kuat di dapil yang sama, nyalinya pun ciut kembali. Selain itu juga karena pertimbangan materi," ujar Zusanna.
Sementara Komisioner KPU Sulsel divisi teknis Fatmawati Rahim mengakui syarat wajib 30 persen keterwakilan perempuan memang menjadi salah satu kendala parpol.
"Dari pengamanan kami memang salah satu kesulitan parpol adalah pada pengisian formulir B1 yakni daftar calon yang di antaranya penempatan nomor urut, keterwakilan perempuan 30 persen," tutur Fatmawati Rahim.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan KPU sudah berada di Jakarta namun tidak hadir dalam sidang karena kesibukan.
Baca SelengkapnyaKeempat parpol yang dimaksud PKS adalah PKB, Gerindra, NasDem dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaSyarat Keterwakilan Perempuan Tak Sesuai, MK Minta PSU Pileg DPRD Gorontalo Dapil 6
Baca SelengkapnyaParlemen Indonesia masih mengalami ketertinggalan untuk kesetaraan gender dengan negara-negara di kawasan ASEAN.
Baca SelengkapnyaSaat ini 79 orang sudah mendaftar sebagai Capim dan 64 orang sebagai calon Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaICW menilai banyak hal yang membuat pendaftaran seleksi calon pimpinan KPK dan Dewas terasa sepi
Baca SelengkapnyaPSI sudah menyiapkan kader perempuan untuk turut memenuhi kapasitas 30 persen di Parlemen.
Baca SelengkapnyaCak Imin mempersilakan kepada semua cakada untuk mendaftar di partainya.
Baca SelengkapnyaTiti Anggraini menilai pada penyelenggaraan Pilkada 2024, belum banyak yang mengusung kebutuhan maupun peran perempuan.
Baca SelengkapnyaPKB tengah membahas nama untuk menjadi penantang Khofifah, salah satu nama yang muncul adalah Marzuki Mustamar.
Baca SelengkapnyaDaftar DCT anggota DPR yang ditetapkan dinilai tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Baca SelengkapnyaDari total tersebut, hanya ada beberapa Calon Legislatif (Caleg) dari partai politik peserta pemilu saja yang berjumlah 580 orang.
Baca Selengkapnya