Follow
Sultan HB X Modifikasi PPKM dengan Optimalkan Posko di Desa dan Kecamatan
Merdeka.com - Presiden Jokowi menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan saat ini tidak efektif. Terbukti dengan tidak kunjung menurunnya jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X pun angkat bicara. Sultan menilai efektif atau tidaknya pelaksanaan PPKM baru bisa terlihat saat akhir penerapan nanti.
"Kita lihat hasilnya setelah dua minggu. Enggak bisa terus sekaligus," ujar Sultan, Senin (1/2).
-
Gimana Pasuruan bikin PKL di Alun-alun lebih rapi? Tak hanya itu, Gus Ipul juga mengatakan nantinya para PKL akan diberi pakaian yang seragam sehingga telihat rapi dengan harapan mendatangkan lebih banyak pengunjung ke Alun-Alun Kota Pasuruan.
-
Kenapa PPPK di Sumut dibuat? Konsep PPPK diperkenalkan sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas dalam perekrutan pegawai bagi instansi pemerintah, memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau kebutuhan khusus tanpa melalui proses seleksi dan penerimaan PNS yang lebih panjang dan rumit.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Apa yang BUMDes Karangtalun optimalkan? Ada potensi desa lain yang hendak mereka optimalkan demi mewujudkan ketahanan ekonomi warga semaksimal mungkin.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Apa saja tugas PPPK di Sumut? Tugas dan Fungsi PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memiliki tugas dan fungsi yang dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan posisi yang diemban.
Sultan menuturkan pada penerapan PPKM jilid I di tanggal 11 hingga 22 Januari memang belum terlihat drastis penurunan angka pasien Covid-19. Meskipun demikian, ada penurunan pasien dan angka mortalitas sebanyak 5 persen di DIY.
Sultan memaparkan ada sedikit modifikasi penerapan PPKM di DIY. Yaitu dengan mengoptimalkan posko Satgas Covid-19 di level desa dan kecamatan.
Selain itu, Sultan pun mengeluarkan instruksi kepada desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19. Bahkan dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel transparan dan bertanggungjawab.
"Kemarin ada modifikasi (PTKM), kita lakukan modifikasi. Kita lihat dulu hasilnya. Yang penting itu memang memotong di level bawah. Desa atau RT, RW karena rata-rata sudah penularan itu keluarga, bapak, ibu, anak, sama tetangga," ungkap Sultan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Walaupun masalah sampah belum selesai, namun Sri Sultan HB X optimis kabupaten/kota mampu mengelola sampah secara mandiri
Baca Selengkapnya
Program ini disebut bisa mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka stunting
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Pos lintas batas pertama di Indonesia yang beroperasi sejak 1 Oktober 1989 itu kini punya penampilan keren dan membanggakan bagi warga Indonesia di perbatasan.
Baca Selengkapnya
Prabowo mengingatkan, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang makmur perlu kebersamaan, persatuan, gotong royong dan tidak ada adu domba.
Baca Selengkapnya
Pemkab Bantul akan memaksimalkan tempat pembuangan di masing-masing kelurahan sebagai tempat penampungan sampah sementara
Baca Selengkapnya
Plt Ketua DPW PPP Bali, Idy Muzayyad mengaku siap melaksanakan instruksi Muhamad Mardiono.
Baca Selengkapnya
High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 berlangsung pada tanggal 10-20 Juli 2023.
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah diganjar penghargaan Merdeka Awards kategori program reformasi birorkasi, Selasa (30/8).
Baca Selengkapnya