Sultan HB X Tak Masalah Mudik 2021, Asal Jumlah Cuti Bersama Dikurangi
Merdeka.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X tidak mempermasalahkan kebijakan pemerintah pusat yang memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran pada tahun 2021 ini.
"Ya tidak apa-apa. Berarti kalau memang seperti itu nanti kebijakannya seperti apa, saya belum tahu persis. Pasti nanti ada kebijakan," kata Sultan HB X, di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Rabu.
Sultan mengaku tidak masalah mudik Lebaran tidak dilarang dengan catatan jumlah libur cuti bersama Lebaran mendatang dapat dikurangi.
-
Bagaimana Kapolri mendapat rumusan baru untuk mudik 2025? Oleh sebab itu, dari hasil manajemen arus mudik 2024 yang berjalan baik. Dengan dipadukan evaluasi arus mudik 2023, telah didapat satu rumusan yang lebih baik untuk arus mudik 2025. 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Kenapa Kapolri menemukan rumusan baru untuk mudik 2025? 'Ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024. Maka tadi, didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025,' kata Sigit.
-
Kapan kebijakan ini berlaku? Mulai awal tahun 2025, hanya aplikasi yang memiliki fungsi inti dan memerlukan akses ke gambar serta video pengguna yang akan diizinkan untuk mengakses seluruh galeri.
-
Kapan kata sambung 'meskipun' dipakai? Meskipun lelah, dia tetap bekerja.
-
Bagaimana cara menentukan transportasi mudik? Tips atur budget untuk mudik lebaran yang paling pertama adalah menentukan moda transportasi apa yang paling efisien dan terjangkau untuk Anda gunakan mudik. Pertimbangkanlah untuk membandingkan berbagai pilihan transportasi seperti pesawat, kereta api, bus, atau mobil pribadi.
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
Dengan cara itu, menurut dia, mobilitas masyarakat yang tidak dapat menerapkan protokol 5M (mengenakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) bisa ditekan.
"Kalau saya ya lebih cenderung (mudik) tidak dilarang, tapi jumlah harinya misalnya kemarin itu (libur) bisa lima hari sampai seminggu, ya sekarang tidak usah. Silaturahmi ya dua hari atau tiga hari saja sudah selesai," kata dia.
Dengan jumlah kasus positif COVID-19 yang hingga kini masih fluktuatif, bagi Sultan, saat ini belum waktunya menumbuhkan sikap seperti saat kondisi normal.
Diperbolehkan mudik atau tidak, Sultan menilai selama ini tidak sedikit warga luar daerah yang datang ke Yogyakarta saat akhir pekan. Hanya saja, jumlahnya diperkirakan bisa melonjak sampai tiga kali lipat saat momentum mudik Lebaran.
Oleh sebab itu, menurut Gubernur DIY, salah satu upaya yang tidak kalah penting menjadi perhatian saat momentum mudik Lebaran adalah pemeriksaan surat bebas COVID-19 terhadap para pendatang yang memasuki perbatasan wilayah.
Tanpa upaya pengetatan di perbatasan, menurut dia, kasus COVID-19 memiliki peluang melonjak kembali.
"Hal-hal seperti ini jadi perhatian atau enggak? Kalau tetap lolos bebas saja ya mungkin bisa naik lagi," kata dia pula.
Meski demikian, terkait kemungkinan penerapan penyekatan di perbatasan, ia mengaku masih akan menunggu kebijakan dari pemerintah pusat menjelang mudik Lebaran.
"Ya nanti kita lihat, kebijakan itu kan belum ada dari pemerintah pusat, dimungkinkan dimodifikasi atau tidak," kata Sultan HB X.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah akan melakukan efisiensi agar ibadah haji dapat dijangkau banyak masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSelain Tol Japek, Basuki juga menyebut ada banyak pengajuan penyesuaian tarif tol lain.
Baca SelengkapnyaMenhub sepakat jika harga tiket angkutan udara wajib terus dipantau agar tidak melebihi ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan Kemenhub.
Baca SelengkapnyaBudi menerangkan puncak arus mudik terjadi pada H-4 dan H-3 lebaran.
Baca SelengkapnyaWarsito menekankan, tidak ada penambahan cuti bersama tahun ini, meskipun terdapat banyak masukan dari berbagai pihak.
Baca SelengkapnyaKemenhub telah mensosialisasikan aturan harga batas atas ke seluruh operator jasa angkutan umum.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.
Baca SelengkapnyaMenag Yaqut menegaskan, tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan haji 2024.
Baca SelengkapnyaMenag Yaqut menyebut kekurangan selama proses ibadah haji 2024 adalah hal wajar.
Baca Selengkapnya