Sultan HB X: Yang bukan orang miskin kembalikan BLSM
Merdeka.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, minta warga mampu di daerah ini yang terdaftar sebagai penerima bantuan langsung sementara masyarakat secara sadar untuk mengembalikannya.
"Kalau mereka bukan orang miskin ya dengan kesadaran harus mengembalikan, yang proporsional saja," kata Sultan usai Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-20 di Komplek PSG Kabupaten Bantul, DIY, Selasa (16/7).
Menurut Sultan, hal itu penting karena penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) oleh pemerintah pusat diakui banyak yang salah sasaran atau yang seharusnya menerima justru tidak mendapatkan dan sebaliknya.
-
Bagaimana cara menentukan pengguna BBM Subsidi? Rencananya, kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan ditentukan berdasarkan Cubicle Centimeter (CC).
-
Kenapa Sri Sultan HB X nyoblos? Sri Sultan HB X pun menjadi pemilih pertama di TPS itu.
-
Apa bukti korupsi SYL? Nyatanya, hal itu tak dilakukan Jaksa, lantaran kasus yang membelit SYL adalah tindak pidana korupsi bukan asusila atau perselingkuhan.
-
Sri Sultan HB X nyoblos apa? Sri Sultan HB X pun menjadi pemilih pertama di TPS itu.
-
Apa dakwaan terhadap Mentan SYL? Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul yasin Limpo (SYL) menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (28/2/2024). Dalam sidang tersebut, SYL didakwa telah melakukan pemerasan terhadap anak buahnya sebesar Rp44,5 miliar selama periode 2020-2023. Selain itu, SYL juga didakwa menerima suap sebanyak Rp40 miliar perihal gratifikasi jabatan.
-
Siapa yang mendakwa SYL? 'Terdakwa selaku Menteri Pertanian RI periode tahun 2019 sampai 2023 meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, yaitu dari anggaran Sekretariat, Direktorat, dan Badan pada Kementerian RI sejumlah total Rp44.546.079.044,' kata Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho, Rabu (28/2).
Sultan mengatakan, meski sebagian bantuan kompensasi kepada warga miskin atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah cair, namun untuk kearifan lokal dengan mengalihkan penerima bantuan itu tidak bisa dilakukan.
"Kearifan lokal tidak bisa, karena itu harus sesuai dengan data yang ada, kalau saya solusinya bagaimana harus diberikan pada sesuatu yang benar kalau memang itu tidak benar ya jangan dilakukan," katanya.
Terkait tidak tepatnya sasaran BLSM, kata Sultan, itu dikarenakan pada data acuan penerima bantuan yang menggunakan hasil survei pada dua atau tiga tahun lalu, namun tidak dilakukan verifikasi.
"Data itu menjadi bagian dari proses pemberian BLSM, sehingga banyak yang salah sasaran, seperti ada yang sudah meninggal dunia, ada juga PNS yang menerima. Itu yang jadi masalah," katanya.
Hal itu, kata Sultan, mengakibatkan protes dari warga miskin yang tidak mendapat bantuan, bahkan yang menjadi sasaran adalah para dukuh karena dinilai warga ikut bertanggungjawab dalam bantuan itu.
"Saya juga sudah ketemu para dukuh, harapan saya begaimana mereka bisa mengkondisikan, kerena sebetulnya mereka jauh hari sudah mensosialisasikan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses verifikasi," katanya. (mdk/ian)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, alokasi perlinsos kepada masyarakat menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaMahfud disambut antusias oleh kerumunan masa yang memadati lapangan Senduro, Kecamatan Senduro.
Baca SelengkapnyaLangkah ini menuai reaksi positif, hanya saja juga muncul kekhawatiran akan digunakan untuk orang tidak bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaCak Imin hanya akan memaksimalkan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaCalon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bukanlah bantuan dari pemerintah, melainkan bantuan dari negara.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaSebenarnya anggaran perlindungan sosial juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi yang dinikmati hampir seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya