Sumarsono yakin APBD DKI 2017 selesai sebelum tutup tahun
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyakini pembahasan APBD DKI 2017 mendatang akan selesai sebelum akhir tahun ini. Untuk itu dia akan memenuhi panggilan dari DPRD DKI Jakarta untuk melakukan paripurna hari ini, Jumat (28/10).
Sumarsono atau akrab disapa Sony ini mengatakan, dengan mendengarkan hasil reses anggota dewan maka akan tergambar bagaimana penganggaran untuk tahun depan. Sebab dengan adanya masukan tersebut dapat tergambar bagaimana program-program Pemprov DKI selanjutnya.
"Dari situ kemudian akan terpola dan terpikirkan gambaran persis aspirasi rakyat dari dewan. Karena aspirasi ada dua, langsung dan lewat dewan. Baru hari ini bisa memetakan dan saya akan penuhi undangan dewan pada siang ini untuk menghadiri paripurna," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/10).
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
-
Kapan batas waktu ASN untuk menyelesaikan pelaporan SKP? Berdasarkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023, semua ASN diwajibkan menggunakan aplikasi ini agar pelaporan SKP tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sebelum 10 Januari 2025.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengungkapkan, beberapa tahun terakhir pembahasan anggaran Pemprov DKI Jakarta selalu terlambat. Sebab pernah terjadi pembahasan baru selesai pada bulan Maret dan dapat dipergunakan di bulan April, tepatnya saat APBD DKI 2015.
"Sebelum akhir Desember harus sudah selesai. Itu targetnya, dan menurut jadwal harusnya bisa dilakukan. Karena dalam sejarah DKI sebelum-sebelumnya cenderung terlambat. Pernah sampai Maret, Februari, Januari dan baru sekali tepat waktu," terangnya.
Bahkan, Sony merasa memiliki tanggung jawab moril untuk dapat menyelesaikan pembahasan tersebut tepat waktu. Harapannya tidak ada kepentingan publik yang tertunda akibat lambatnya pengesahan APBD DKI 2017 mendatang.
"Dan saya kira saya sendiri juga malulah. Dari orang Kemendagri dikirim ke sini kok masih juga lambat , secara moral adalah tanggung jawab saya untuk mempercepat ini proses," tutupnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan, sebelum pergantian periode DPR pada 1 Oktober mendatang, DPR berupaya menyelesaikan pekerjaan yang dapat dirampungkan pada periode sekarang.
Baca SelengkapnyaPenggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, DPR akan melanjutkan pembahasan 19 RUU yang saat ini masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
Baca Selengkapnya