Sumsel Ditetapkan PPKM Mikro, Epidemiolog Nilai Seharusnya Sejak Dulu

Merdeka.com - Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu dari lima daerah yang ditetapkan pemerintah pusat untuk melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada 6-19 April 2021. Penerapan ini dilatarbelakangi tingginya angka penambahan kasus dan kematian Covid-19 di provinsi itu.

Menanggapi hal tersebut, epidemiolog dari Universitas Sriwijaya Palembang Iche Andriyani Liberty menilai kebijakan tersebut sudah sangat tepat. Bahkan, mestinya dilakukan sejak lama melihat kondisi penyebaran virus di Bumi Sriwijaya.

"Seharusnya sejak lama. Tapi karena kebijakan ini diambil hari ini, maka kita akan melakukan sosialisasi terkait teknisnya," ungkap Iche, Senin (5/4).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah mengisyaratkan pemerintah setempat untuk bersiap PPKM saat berkunjung ke Palembang belum lama ini. Namun, penerapan teknisnya belum diketahui dan paling tidak meniru Jawa dan Bali yang lebih dulu menerapkan PPKM Mikro.

"Jika tidak ada perubahan seperti PPKM yang sudah ada, maka pembatasan akan mulai dilakukan per zona tergantung kondisi sebaran kasus yang tinggi. Kalau aturannya tidak berubah," ujarnya.

Menurut dia, klaim penurunan kasus Covid-19 tidak bisa mengaburkan fakta di lapangan. Sebab, bisa jadi penurunan kasus akibat testing yang tidak masif dilakukan.

"Di minggu sebelumnya kasus aktif turun dan kasus sembuh juga turun. Lalu di minggu ini ada kenaikan angka positivity rate, menandakan testing kita turun," ujarnya.

Hingga saat ini, angka kematian Covid-19 di Sumsel di angka 4,74 persen yang berada di atas nasional sekitar 2,7 persen. Angka sebaran kasus positif juga tinggi, mencapai 28,58 persen atau di atas nasional dengan persentase 17,82 persen.

"Angka saat ini meningkat dari bulan lalu yang mencapai 27 persen," kata dia.