Sumut Siapkan Layanan Kesehatan Bagi Warga Riau yang Mengungsi karena Asap

Merdeka.com - Sejumlah warga Riau memilih mengungsi ke Sumatera Utara (Sumut) untuk menghindari kabut asap di daerahnya. Gubernur Edy Rahmayadi memerintahkan Dinas Kesehatan setempat memberikan pelayanan kesehatan bagi pengungsi yang sakit akibat asap kebakaran hutan dan lahan (Karhulta) .

"Kita membantu kesehatannya, kita maksimalkan kesehatannya dengan obat obat yang ada. Saya sudah panggil kepala Dinas Kesehatan yang sudah koordinasi dengan wilayah kabupaten," ujar Edy seusai mengikuti rapat koordinasi Karhulta dengan sejumlah pejabat terkait di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (20/9).

Sementara Karhulta juga sudah mengancam Sumut. Sejumlah daerah bahkan sudah terpapar kabut asap. “Hari ini sudah sampai ke (Kabupaten) Nias asap, untuk itu segera kita waspadai khususnya kesehatan, untuk menjaga rakyat kita dari dampak asap itu,” ucap Edy.

Sepanjang September terdata 83 hotspot atau titik panas tersebar di 19 kabupaten dan kota di Sumut. Sementara dalam 3 hari terakhir, masih tersisa 8 hotspot lagi yang tersebar di Asahan, Dairi, Humbang Hasundutan, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Tengah.

Di antara daerah-daerah itu, Dairi dan Labuhan Batu Selatan (Labusel) yang paling parah terpapar asap. "Untuk itu segera siapkan masker untuk rakyat khususnya di wilayah Labusel yang asap sudah mulai tebal di sana," ujar Edy.

Untuk mengantisipasi agar Karhultra tidak terjadi di Sumut, Edy mengatakan Pemprov Sumut bersama pihak kepolisian sepakat mencabut izin perusahaan yang menyebabkan terjadinya kebakaran.

"Kita akan lakukan tindakan tegas sampai ke tingkat pencabutan izin kalau itu benar benar dilakukan suatu perusahaan yang lalai," sebut Edy.

Bupati dan Wali Kota di Sumatera Utara juga diminta untuk menginventarisasi usaha perkebunan yang tidak menggunakan lahannya. Jika terbukti, izin usahanya terancam dicabut. Sementara Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto mengatakan akan memproses direksi perusahaan pemilik lahan yang terbakar.

"Izin lokasi atau HGU juga akan kita lakukan pemeriksaan terhadap direksi jadi kita mencoba untuk direksi bertanggung jawab juga kepada pertama anak buahnya atau karyawannya, kedua juga wilayah yang dia kuasai yang diberikan izin oleh pemerintah. Kita lihat buktinya, jika ada perintah untuk melakukan ya kita proses, jika tidak kita lakukan penahanan, supaya mereka bertanggung jawab. Jangan nanti ada wilayah HGU, yang dikorbankan karyawan, warga setempat," tegasnya.