Sungguh Memprihatinkan DPR Gelar Vaksinasi Covid-19 secara Tertutup

Merdeka.com - Proses vaksinasi Covid-19 bagi anggota DPR beserta keluarga dan staf di Kompleks DPR/MPR dilakukan secara tertutup. Para awak media pun tidak diperbolehkan untuk meliput.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia Dicky Budiman pun prihatin dengan perilaku para anggota DPR yang tidak terbuka terkait pemberian vaksinasi.

"Memprihatinkan dan sekaligus juga menjadi bukti begitu lemahnya good governance, tata kelola kita dalam pengendalian pandemi," kata Dicky saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/2).

Dia menjelaskan hal tersebut membuktikan pelaksanaan program vaksinasi yang digencar dilakukan pemerintah memiliki kelemahan dalam operasional. Salah satunya dari mulai sisi data yang seharusnya transparan.

"Dari sisi data yang tidak bottom-up ini dari sisi transparansi, fokus prioritas target ini tidak berbasis publik health secara seutuhnya ya," bebernya.

Dia menjelaskan yang seharusnya mendapatkan vaksinasi adalah kelompok prioritas. Mulai dari tenaga kesehatan hingga pelayan publik. Sebab itu, kata dia pendataan yang dilakukan harus transparan sehingga tidak menimbulkan korupsi.

"Korupsi kita luar biasa, musuh kita pandemi korupsi juga bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk penyalahgunaan wewenang kekuasan yang harusnya memiliki hak ya yang tepat sesuai dengan kriteria yang diterapkan pemerintah itu yang harus dilakukan," bebernya.

Dicky pun berharap pemerintah bisa mengklarifikasi hal tersebut. Karena hal tersebut dapat menimbulkan persepsi tidak baik dari masyarakat. Dia menjelaskan penangan pandemi Covid-19 seluruh negara menilai. Sebab itu dia berharap Indonesia menjadi negara yang menangani pandemi dengan baik dan transparan.

"Saya kira ini harus diklarifikasi dan diluruskan oleh pemerintah ini menjadi juga penilaian dari publik mengenai respon pemerintah, bagaimana manajemen pemerintah dalam vaksinasi," ungkapnya.

Dicky pun tidak mempersoalkan jika yang anggota DPR yang mendapatkan vaksin tersebut sesuai dengan kategori. Tetapi dia berharap mereka bisa transparan dalam pendataan vaksinasi.

"Harus terbuka, kalau namanya diam-diam atau juga tidak masuk kriteria itu jadi cacat tata kelola ini," bebernya. (mdk/rhm)