Suparman tersangka KPK, pelantikan Bupati Rokan Hulu ditunda

Merdeka.com - Pemberhentian Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau, Suparman tidak serta merta dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Suparman sebagai tersangka dalam kasus suap RAPBD-P Riau Tahun 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta asas praduga tak bersalah harus dipegang teguh.

"Asas praduga tidak bersalah tetap harus dikedepankan pembatalan atau pemberhentian sebagai kepala daerah terpilih pilkada pada prinsipnya kalau sudah mendapatkan ketetapan hukum tetap dari pengadilan kalau diputuskan bersalah," kata Tjahjo, Minggu (10/4).

Namun kendati demikian, pelantikan Suparman terancam ditunda sampai status hukumnya benar-benar jelas. Mendagri mengaku telah berkoordinasi dengan Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman atas nasib Suparman.

Sebelumnya, Jumat (8/4) KPK menetapkan Bupati Rokan Hulu terpilih Suparman dan mantan ketua DPRD Riau Johan Firdaus ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua tersangka diduga terlibat dalam kasus suap RAPBD-P Riau Tahun 2014 dan RAPBD Riau Tahun 2015.

"KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam pengembangan kasus Suap RAPBD-P Riau tahun 2014. Keduanya yakni Joh (Johan Firdaus Ketua DPRD Riau Periode 2009-2014) dan Sup (Anggota DPRD Riau Periode 2009-2014)," ujar Kabag Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Jumat (8/4).

Dikatakan Priharsa, Johar Firdaus dan Suparman yang keduanya adalah politisi partai Golkar itu diduga telah menerima hadiah atau janji berupa uang dalam pembahasan RAPBD tersebut.

Suparman dan Johar diduga menerima hadiah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait RAPBD tersebut.

"Atas perbuatannya ini, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP," pungkas Priharsa.