Follow
Supaya mudah & efisien, KPK bakal ganti format LHKPN
Merdeka.com - KPK berniat untuk melakukan perubahan format Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Menurut Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan perubahan format agar memudahkan dan mengefisiensikan laporan harta kekayaan.
"Kita ganti formatnya. Kalau dalam 1 tahun 3 kali ganti jabatan otomatis ganti LHKPN, nanti kita usulin 1 tahun 1 kali saja. Formatnya juga kita buat mudah," kata Pahala di Gedung KPK, Rabu (15/3).
Selain perubahan format LHKPN, KPK juga berencana akan mengatur sanksi bagi pejabat yang tidak melapor harta kekayaan mereka. Pahala mengatakan sanksi yang diberikan akan disesuaikan kedudukan atau jabatan yang diemban.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa saja bentuk pungli Rutan KPK? Ada beberapa upaya uang yang masuk ke kantong Ristanta, salah satunya dengan uang tersebut dimasukkan ke dalam kantong dan ditaruh di jok mobil terperiksa.Upaya lainnya yakni via transfer, yang diterima oleh 'Lurah' Hengki yang merupakan otak pungli. Diketahui, Ristanta dapat setoran dari Hengki rutin tiap bulannya.
-
Apa saja bentuk sanksi hukum? Saknsi yang dilakukan dari norma hukum bersifat tegas serta nyata, bisa berupa denda dengan nominal tertentu hingga penjara dalam waktu tertentu pula.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
"Potong gaji, penundaan kenaikan pangkat itu untuk semua yang wajib LHKPN. Kalau (orang wajib lapor) DPR ya diselesaikan oleh MKD," jelasnya.
Namun Pahala mengatakan usulan ini belum diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, hanya baru disusun di dalam naskah akademik. Jika nantinya dirasa sudah cukup point-point yang akan diusulkan KPK segera menyerahkan naskah tersebut ke Kemenkum HAM.
KPK berharap jika sudah ada kemudahan pengisian LHKPN, para pejabat wajib lapor harta kekayaan tidak lagi menunda laporan harta.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Padahal LHKPN tersebut dikatakan Nawawi sebagai salah satu bentuk dari pencegahan korupsi
Baca Selengkapnya
Proses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca Selengkapnya
KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca Selengkapnya
KPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca Selengkapnya
kepada caleg yang belum melaporkan LHKPN-nya untuk segera melaporkan
Baca Selengkapnya
KPK menyatakan bahwa masih ada pejabat publik yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan sembarangan.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 52 Menteri/Kepala Lembaga, Wamen/Wakil Kepala Lembaga hingga utusan khusus belum melaporkan LHKPN.
Baca Selengkapnya
KPK menjelaskan, penagihan itu berdasarkan Peraturan KPK No. 02/2020.
Baca Selengkapnya
Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca Selengkapnya
Hingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.
Baca Selengkapnya
Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.
Baca Selengkapnya
Nawawi Pomolango mengatakan masih banyak ditemukan laporan manipulatif yang dilaporkan oleh para penyelenggara negara
Baca Selengkapnya