Surat keberatan ditolak, alasan BW ogah diperiksa Bareskrim

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif, Bambang Widjojanto, hari ini menolak menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi lima tahun silam. Dia enggan diperiksa karena saran tim kuasa hukumnya sebab surat keberatannya ditolak oleh pihak Badan Reserse Kriminal Polri.

Menurut ketua tim advokasi Bambang, Asfinawati, mereka hari ini membawa surat keberatan berisi tiga tuntutan. Pertama adalah klarifikasi kekeliruan dari surat panggilan karena pasal sangkaan berubah, kedua adalah permohonan gelar perkara, dan ketiga adalah permintaan turunan Berita Acara Pemeriksaan pada pemeriksaan kedua sampai saat ini belum diterima.

"Tadi kami sudah datang ke ruang tamu berniat menyerahkan surat ini. Awalnya kami tidak diterima, kami serahkan ke Sekum. Akhirnya kami serahkan ke sekretariat di Bareskrim. Itu kronologis akhirnya kami rekomendasikan Pak Bambang tidak masuk ke dalam dan menjalani pemeriksaan," kata Asfinawati kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut Asfinawati, dua lembaga negara yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia sudah membeberkan kejanggalan proses penyidikan dan penangkapan Bambang. Dia mendesak Wakil Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti, segera mengambil tindakan atas rekomendasi kedua institusi itu.

"Ada banyak kelemahan dari formil sampai substantif. Kami minta gelar perkara khusus untuk melihat apakah penyidikan ini sesuai hukum atau rekayasa," ujar Asfinawati.