Survei AirMob: Tren positif Jokowi turun 50 persen di media sosial
Merdeka.com - Lembaga monitoring data dan analisa kampanye sosial media AirMob bersama lembaga Pengkajian teknologi dan Informasi (LPTI) membuka data penelitiannya terkait pandangan politik masyarakat atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hasilnya di awal tahun 2015 pandangan positif masyarakat menurun drastis. Bahkan, penurunan itu lebih rendah dibanding pandangan positif atas kinerja sejumlah kementerian.
"Januari-Febuari tren positif Jokowi mengalami penurunan sebesar 51 persen lebih rendah dibanding sejumlah kementeriannya. Kami lihat ESDM tren positifnya 70 persen, Kemendagri 69 persen, Kemenhub 68 persen, KKP 64 persen, dan Kemendikbud juga 64 persen," kata peneliti LPTI pelataran Mataram Husen Ansyari seorang di kantor Airmob, Jakarta, Jumat (6/3).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana tanggapan Jokowi soal Kabinet Prabowo? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. 'Kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih,' kata Jokowi kepada wartawan di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5).
Sementara itu, Politikus PDIP Alexander Yahta Datuk menyatakan seharusnya Jokowi fokus terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial. Tak lupa, pemerintah harus tetap fokus menggarap isu utama mengenai ekonomi dan pembangunan.
"Apa yang timbul di dalam topik di sosial media seharusnya pemerintah mulai fokus dan berkonsentrasi pada isu-isu yang buat kemajuan negeri terutama isu ekonomi, dan pembangunan," tegasnya.
Diketahui, penelitian ini menggunakan program khusus yang diberi nama Bandit (Branding Analytic Network Detector Issue Tracker). Mekanismenya peneliti mengumpulkan segala tulisan yang memiliki kata kunci Jokowi dalam sosial media.
Berbagai tulisan tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu dan dipisahkan antara tren positif dan negatif sesuai isi pembicaraan.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dari Oktober 2023, elektabilitas PDI Perjuangan mengalami penurunan dari 20,8 persen, lalu 19,7 persen dan 19,1 persen di Desember 2023
Baca SelengkapnyaPenurunan elektabilitas Ganjar-Mahfud dinilai karena blunder gaya kampanye yang menyerang Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaElektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaHasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaTingginya kepuasan masyarakat ini menjadi bukti bahwa kerja keras pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Selengkapnya"Kalau tingkat kepuasan Jokowi naik maka kabar baik bagi Prabowo, kurang baik bagi Anies," kata kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaHasilnya, TNI memperoleh angka 85,8 persen dan Presiden 77,1 persen.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, hasil survei tersebut menjadi evaluasi pemerintah, untuk menyempurnakan kinerja yang belum sempurna
Baca Selengkapnya