Survei Fixpoll: 53 Persen Responden Tidak Setuju Kebijakan PPKM
Merdeka.com - Lembaga survei Fixpoll Research and Strategic Consulting merilis hasil survei terbaru yang dilakukan pada 16-27 Juli 2021. Salah satu poin dalam survei tersebut mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Hasilnya, sebanyak 43,2 persen responden tidak setuju dengan kebijakan PPKM. Sebanyak 9,8 responden menyatakan sangat tidak setuju. Total ada 53 persen responden yang tidak setuju dengan kebijakan ini.
Namun, ada 23,2 persen responden yang setuju dengan kebijakan PPKM. Bahkan 2,2 persen responden menyatakan sangat setuju. Masih ada 2,8 persen responden yang tidak tahu dan tidak menjawab ketika ditanyakan sikapnya mengenai kebijakan PPKM.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Siapa yang mengalaminya di Indonesia? Riskesdas 2018, menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan gelombang puncak Covid-19 di Indonesia? Data Satgas Penanganan Covid-19 mencatat ada dua kali gelombang puncak yang menghantam Indonesia selama kurun 3 tahun terakhir ini.Gelombang pertama pada 15 Juli 2021 akibat varian Delta dengan rata-rata laporan positif harian 16.041 kasus, dan 16 Februari 2022 oleh varian Omicron sebanyak 18.138 kasus.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
Kebijakan PPKM dan kondisi Pandemi Covid-19 secara langsung berkorelasi dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sebanyak 60,5 persen responden mengaku kondisi ekonominya lebih buruk selama Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sebanyak 16,9 persen responden mengaku kondisi ekonominya jauh lebih buruk.
Sekitar 17,2 persen responden justru mengaku kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Sebanyak 3,4 persen responden yang menyatakan kondisi ekonominya membaik dan jauh lebih baik justru saat Pandemi Covid-19.
Survei dilakukan dengan multistage random sampling. Dengan jumlah sampel 1.240 orang. Margin of Error di bawah 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95,0 persen.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca Selengkapnyamargin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin dengan wawancara dengan responden melalui sambungan telepon.
Baca SelengkapnyaSurvei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.
Baca Selengkapnya48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Baca SelengkapnyaMenurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.
Baca SelengkapnyaKepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Baca SelengkapnyaDalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.
Baca SelengkapnyaErosi daya beli masyarakat kelas menengah ini tercermin dari peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan.
Baca Selengkapnya