Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Survei Fixpoll: 53 Persen Responden Tidak Setuju Kebijakan PPKM

Survei Fixpoll: 53 Persen Responden Tidak Setuju Kebijakan PPKM Antrean kendaraan di pos penyekatan Ciputat. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Lembaga survei Fixpoll Research and Strategic Consulting merilis hasil survei terbaru yang dilakukan pada 16-27 Juli 2021. Salah satu poin dalam survei tersebut mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hasilnya, sebanyak 43,2 persen responden tidak setuju dengan kebijakan PPKM. Sebanyak 9,8 responden menyatakan sangat tidak setuju. Total ada 53 persen responden yang tidak setuju dengan kebijakan ini.

Namun, ada 23,2 persen responden yang setuju dengan kebijakan PPKM. Bahkan 2,2 persen responden menyatakan sangat setuju. Masih ada 2,8 persen responden yang tidak tahu dan tidak menjawab ketika ditanyakan sikapnya mengenai kebijakan PPKM.

Orang lain juga bertanya?

Kebijakan PPKM dan kondisi Pandemi Covid-19 secara langsung berkorelasi dengan kondisi ekonomi masyarakat. Sebanyak 60,5 persen responden mengaku kondisi ekonominya lebih buruk selama Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sebanyak 16,9 persen responden mengaku kondisi ekonominya jauh lebih buruk.

Sekitar 17,2 persen responden justru mengaku kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Sebanyak 3,4 persen responden yang menyatakan kondisi ekonominya membaik dan jauh lebih baik justru saat Pandemi Covid-19.

Survei dilakukan dengan multistage random sampling. Dengan jumlah sampel 1.240 orang. Margin of Error di bawah 2,89 persen pada tingkat kepercayaan 95,0 persen.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hasil Survei Kinerja Pemerintahan Jokowi: 32,7% Responden Akui Pemberantasan Korupsi Buruk
Hasil Survei Kinerja Pemerintahan Jokowi: 32,7% Responden Akui Pemberantasan Korupsi Buruk

Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk

margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%

Baca Selengkapnya
Indikator: Kondisi Ekonomi Nasional Memburuk Pasca-Pemilu, Tak Ada Selebrasi Buat Paslon Yang Menang
Indikator: Kondisi Ekonomi Nasional Memburuk Pasca-Pemilu, Tak Ada Selebrasi Buat Paslon Yang Menang

Survei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin dengan wawancara dengan responden melalui sambungan telepon.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik

Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.

Baca Selengkapnya
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Turun dari 57,3 Juta Menjadi 47,8 Juta Orang, Turun Jadi Masyarakat Miskin?
Jumlah Masyarakat Kelas Menengah Turun dari 57,3 Juta Menjadi 47,8 Juta Orang, Turun Jadi Masyarakat Miskin?

Jumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.

Baca Selengkapnya
Masyarakat Nilai Jakarta Tidak Ada Perubahan Signifikan, Ini Hasil Survei Terhadap Kinerja Heru Budi
Masyarakat Nilai Jakarta Tidak Ada Perubahan Signifikan, Ini Hasil Survei Terhadap Kinerja Heru Budi

48,60 persen warga Jakarta yang menilai perkembangan Jakarta di bawah kepemimpinan Heru Budi sama saja.

Baca Selengkapnya
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk

Survei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk

Baca Selengkapnya
Hasil Survei Indikator Ungkap Ketidakpuasan Terhadap Jokowi Akibat Naiknya Harga Kebutuhan Pokok
Hasil Survei Indikator Ungkap Ketidakpuasan Terhadap Jokowi Akibat Naiknya Harga Kebutuhan Pokok

Menurut survei ini, mayoritas warga cukup puas atas kinerja Jokowi sebagai Presiden sebesar 76.2%.

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Bidang Hukum Paling Rendah
Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Bidang Hukum Paling Rendah

Kepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Mencapai 25,9 Juta Orang di Maret 2023
Data BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Mencapai 25,9 Juta Orang di Maret 2023

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.

Baca Selengkapnya
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara
Survei Indef: Netizen Sosial Media Anggap Kenaikan Utang Sebagai Beban Negara

Dalam catatan Menteri Keuangan (Menkeu) posisi utang pemerintah mencapai Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Daya Beli Kelas Menengah Terseok-seok, Gaji Habis Buat Beli Makan
Daya Beli Kelas Menengah Terseok-seok, Gaji Habis Buat Beli Makan

Erosi daya beli masyarakat kelas menengah ini tercermin dari peningkatan porsi pengeluaran untuk makanan.

Baca Selengkapnya