Survei Indikator: Kebijakan Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Menimbulkan Kepanikan
Merdeka.com - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 67 persen masyarakat Indonesia menilai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 lebih banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian. Sementara itu, 25,6 persen masyarakat merasa kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah sudah tepat.
"Lagi-lagi 67 persen merasa kebijakan penanganan wabah Covid-19 secara umum lebih banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian. 7,4 Persen masyarakat tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8).
Burhanuddin memaparkan, mayoritas masyarakat Indonesia juga merasa tidak memerlukan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19. Persentasenya mencapai 66,2 persen.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Dukungan apa yang diberikan? Dalam kesempatan itu, para relawan memainkan lakon berjudul 'Gatotkaca Wisuda' dengan harapan Ganjar bisa memenangi Pilpres 2024.
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan memastikan seluruh masyarakat di Sumatera Selatan terlindungi? 'Dukungan dari pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota merupakan komponen kunci dalam menyukseskan Program JKN. Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang telah memastikan seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan terlindungi Jaminan Kesehatan.'
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
Di saat yang sama, 27,1 persen masyarakat Indonesia merasa masih perlu melakukan pembatasan dalam berbagai kegiatan sosial dan 6,7 persen masyarakat mengaku tidak tahu.
"Jadi ini saya kira bukan keputusan yang mudah oleh pemerintah bagaimana mendayung di antara dua karang," ujarnya.
Burhanuddin menjelaskan, dari hasil analisis hasil survei, masyarakat Indonesia sebetulnya tidak menolak pembatasan sosial. Asalkan pemerintah bersedia menanggung kebutuhan ekonomi masyarakat yang terdampak pembatasan sosial.
"Masalahnya negara juga punya keterbatasan. Ini betul-betul situasi yang susah dan butuh keputusan terbaik dari pemerintah. Ini bukan mudah mengakomodasi kepentingan masyarakat," ujarnya.
Sementara jika disinggung soal urgensi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebanyak 63,6 persen masyarakat mengatakan kurang mendesak atau tidak mendesak sama sekali untuk diterapkan. Sisanya, 25,6 persen mengatakan mendesak, 4,9 persen berpendapat sangat mendesak dan 5,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Menurut Burhanuddin, mayoritas masyarakat Indonesia melihat penularan Covid-19 di Indonesia tidak parah. Persentasenya mencapai 45,9 persen.
Sedangkan yang mengatakan penularan Covid-19 di Indonesia sangat parah sebesar 19,4 persen, sangat parah 2,4 persen, sama sekali tidak parah 16,9 persen dan tidak tahu 2,9 persen.
"Paling banyak 45,9 persen merasa tingkat penularan Covid-19 di wilayah sekitar tempat tinggal saat ini tidak parah," tandasnya.
Survei ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.220 responden pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.
Populasi survei merupakan rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum yakni berumur 17 tahun ke atas. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%
Baca SelengkapnyaInformasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaResponden yang sama sekali tidak pernah menerima bansos tetap menempatkan Prabowo-Gibran 56,9%.
Baca SelengkapnyaSurvei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil
Baca SelengkapnyaLembaga survei Indopol Survey and Consulting memutuskan tidak merilis hasil survei untuk periode Januari 2024.
Baca SelengkapnyaDikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, rumusan Solusi untuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat merupakan substansi adanya Pemilihan Kepala Daerah.
Baca SelengkapnyaAHY tidak menginginkan masyarakat tergantung pada bantuan jangka pendek.
Baca Selengkapnya