Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Survei Indikator: Kebijakan Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Menimbulkan Kepanikan

Survei Indikator: Kebijakan Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Menimbulkan Kepanikan Ganjil-genap di kawasan Jalan Sudirman. ©2021 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, 67 persen masyarakat Indonesia menilai kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 lebih banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian. Sementara itu, 25,6 persen masyarakat merasa kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah sudah tepat.

"Lagi-lagi 67 persen merasa kebijakan penanganan wabah Covid-19 secara umum lebih banyak menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian. 7,4 Persen masyarakat tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8).

Burhanuddin memaparkan, mayoritas masyarakat Indonesia juga merasa tidak memerlukan pembatasan sosial di tengah pandemi Covid-19. Persentasenya mencapai 66,2 persen.

Orang lain juga bertanya?

Di saat yang sama, 27,1 persen masyarakat Indonesia merasa masih perlu melakukan pembatasan dalam berbagai kegiatan sosial dan 6,7 persen masyarakat mengaku tidak tahu.

"Jadi ini saya kira bukan keputusan yang mudah oleh pemerintah bagaimana mendayung di antara dua karang," ujarnya.

Burhanuddin menjelaskan, dari hasil analisis hasil survei, masyarakat Indonesia sebetulnya tidak menolak pembatasan sosial. Asalkan pemerintah bersedia menanggung kebutuhan ekonomi masyarakat yang terdampak pembatasan sosial.

"Masalahnya negara juga punya keterbatasan. Ini betul-betul situasi yang susah dan butuh keputusan terbaik dari pemerintah. Ini bukan mudah mengakomodasi kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sementara jika disinggung soal urgensi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebanyak 63,6 persen masyarakat mengatakan kurang mendesak atau tidak mendesak sama sekali untuk diterapkan. Sisanya, 25,6 persen mengatakan mendesak, 4,9 persen berpendapat sangat mendesak dan 5,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

Menurut Burhanuddin, mayoritas masyarakat Indonesia melihat penularan Covid-19 di Indonesia tidak parah. Persentasenya mencapai 45,9 persen.

Sedangkan yang mengatakan penularan Covid-19 di Indonesia sangat parah sebesar 19,4 persen, sangat parah 2,4 persen, sama sekali tidak parah 16,9 persen dan tidak tahu 2,9 persen.

"Paling banyak 45,9 persen merasa tingkat penularan Covid-19 di wilayah sekitar tempat tinggal saat ini tidak parah," tandasnya.

Survei ini dilakukan secara tatap muka terhadap 1.220 responden pada 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Populasi survei merupakan rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan umum yakni berumur 17 tahun ke atas. Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Golkar Tekankan Pentingnya Penyelesaian Masalah Lingkungan Hidup
Golkar Tekankan Pentingnya Penyelesaian Masalah Lingkungan Hidup

Golkar Institute konsisten mengangkat isu lingkungan hidup dan keberlanjutan sebagai salah satu topik yang harus menjadi perhatian pemimpin politik muda.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk

margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%

Baca Selengkapnya
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa
Jokowi ke Menkes soal Kasus Covid-19: Amati Betul Secara Detail Perkembangannya Seperti Apa

Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik Ungkap Bansos Bukan Jadi Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran
Survei Indikator Politik Ungkap Bansos Bukan Jadi Pendongkrak Suara Prabowo-Gibran

Responden yang sama sekali tidak pernah menerima bansos tetap menempatkan Prabowo-Gibran 56,9%.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik

Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik Catat Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Jokowi
Survei Indikator Politik Catat Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Jokowi

Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasil Survei Indikator Politik, Masyarakat Puas Kinerja Presiden Jokowi karena Bansos
VIDEO: Hasil Survei Indikator Politik, Masyarakat Puas Kinerja Presiden Jokowi karena Bansos

Hasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Kelompok Miskin, Masyarakat Kelas Menengah Sangat Butuh Bantuan Pemerintah
Tak Hanya Kelompok Miskin, Masyarakat Kelas Menengah Sangat Butuh Bantuan Pemerintah

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS, jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen dari total penduduk Indonesia.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos
Survei Indikator Politik: 76,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi Karena Bansos

Masyarakat yang mengaku puas itu adalah karena Presiden Jokowi banyak memberikan bantuan sosial kepada rakyat kecil

Baca Selengkapnya
Lembaga Survei Bongkar Anomali di Jatim, Warga Takut Disurvei Khawatir Bansos dan PKH Dicabut
Lembaga Survei Bongkar Anomali di Jatim, Warga Takut Disurvei Khawatir Bansos dan PKH Dicabut

Lembaga survei Indopol Survey and Consulting memutuskan tidak merilis hasil survei untuk periode Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia
Waspada, Penurunan Daya Beli Berpotensi Tambah Jumlah Pengangguran di Indonesia

Dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pengangguran karena para pengusaha mengurangi pekerjanya, karena menurunnya pendapatan perusahaan.

Baca Selengkapnya
Respons Elektabilitas Moncer di Survei, Anies Soroti Dua Persoalan Ini Jika Kembali Jadi Gubernur Jakarta
Respons Elektabilitas Moncer di Survei, Anies Soroti Dua Persoalan Ini Jika Kembali Jadi Gubernur Jakarta

Menurut Anies, rumusan Solusi untuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat merupakan substansi adanya Pemilihan Kepala Daerah.

Baca Selengkapnya