Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Vaksin Anak dan Booster
Merdeka.com - Indikator Politik Indonesia mencatat masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pemerintah yang memberikan vaksin ke-2 atau booster kepada masyarakat. Tercatat terdapat 54,8% masyarakat yang tidak setuju dan 41,7% yang setuju dengan adanya vaksin booster.
"Vaksin ke-3, 54,8% tidak setuju dan 41,7% setuju. bahkan masyarakat lebih banyak yang tidak setuju, dibandingkan setuju," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam saluran YouTube Indikator Politik, Minggu (9/1).
Tidak hanya itu, terdapat 63,2% masyarakat yang tidak setuju dengan adanya vaksin untuk anak-anak. Sementara terdapat 34,2% setuju dengan program yang sedang digencarkan pemerintah tersebut.
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Apa dampaknya jika anak tidak divaksinasi? Tidak memberi vaksin pada anak bisa menyebabkan sejumlah dampak kesehatan yang tidak diinginkan.
-
Mengapa vaksin kanker penting bagi masyarakat? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
-
Kenapa anak harus divaksinasi? Vaksinasi atau imunisasi adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan anak-anak kita.
-
Bagaimana vaksin melindungi anak? Pemberian vaksinasi ini merupakan langkah penting untuk mencegah munculnya sejumlah masalah kesehatan.
-
Siapa saja yang menerima vaksin cacar monyet? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kriteria penerima vaksin ini adalah laki-laki yang dalam dua minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko dengan atau tanpa status ODHIV.'Kementerian Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi monkeypox terutama pada populasi yang berisiko,' kata Maxi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10).
"Vaksin anak, banyak yang tidak setuju 63,2%, setuju 34,2%" bebernya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasil Survei Litbang Kompas menyatakan, sebanyak 63,7 persen responden menyetujui agar praktik politik dinasti dibatasi.
Baca SelengkapnyaSurvei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca SelengkapnyaData-data survei opini publik digunakan dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum.
Baca Selengkapnya69,3 Persen penerima bansos berdasarkan hasil survei LSI memilih Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPopuli Center merilis hasil survei tentang respon publik terhadap isu politik dinasti.
Baca Selengkapnyasurvei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca SelengkapnyaNamun apakah manusia siap menghadapi dunia baru yang penuh tantangan ini?
Baca SelengkapnyaBurhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaSurvei LSI: 38,1 Persen Publik Nilai Ekonomi Nasional Buruk, 37.9% Anggap Penegakan Hukum juga Buruk
Baca SelengkapnyaDeputi Kementerian PMK menilai 69 persen responden merupakan angka yang tinggi.
Baca SelengkapnyaCharta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik
Baca Selengkapnya