Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Survei Indikator Politik: Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Demokrasi Meningkat

Survei Indikator Politik: Ketidakpuasan Masyarakat Terhadap Demokrasi Meningkat Aksi Ratusan Buruh Jakarta Tolak UU Omnibus Law. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia mencapai 47,6 persen. Namun, 44,1 persen masyarakat mengaku tidak puas dengan sistem demokrasi di Tanah Air.

Sementara itu, sebanyak 8,3 persen masyarakat tidak menjawab dan tidak tahu apakah puas atau tidak terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

"Jadi yang tidak puas bukan berarti mengidealkan sistem lain di luar demokrasi tapi mereka punya kritik terhadap bagaimana mekanisme demokrasi dijalankan," kata Burhanuddin, Minggu (26/9).

Dia juga memaparkan temuan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berjalannya demokrasi di Indonesia. Temuan survei menunjukkan, angka kepuasan terhadap berjalannya demokrasi menurun, dari sebelumnya 60,7 persen kini menjadi 47,6 persen.

Di saat bersamaan, ketidakpuasan masyarakat terhadap berjalannya demokrasi meningkat tajam. Sebelumnya, ketidakpuasan masyarakat atas jalannya demokrasi hanya 32 persen, kini menjadi 44 persen.

Burhanuddin mengaitkan turunnya kepuasan masyarakat terhadap jalannya demokrasi dengan penangkapan pihak yang menyuarakan aspirasi. Seperti Suroto, peternak ayam yang ditangkap karena membentang poster berisi kritikan.

Dia juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang mengundang Suroto ke Istana Negara usai insiden penangkapan oleh aparat kepolisian.

"Pak Jokowi mengundang ke Istana kemudian memberikan teguran kepada Kapolri yang dianggap terlalu berlebihan dalam menangani aksi atau demo. Ini saya kira penting untuk disampaikan supaya aspirasi publik bisa ditangkap oleh policy makers," ujarnya.

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia sejak tanggal 17 sampai 21 September 2021. Sampel survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada Maret 2018 hingga Juni 2021.

Dari 1.200 responden, margin of error sekitar kurang lebih 2.9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi. Survei menggunakan telepon.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk
Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk

margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9%, pada tingkat kepercayaan 95%

Baca Selengkapnya
Hasil Survei Poltracking: 44,6% Publik Tidak Puas Kinerja Jokowi Dukung Anies
Hasil Survei Poltracking: 44,6% Publik Tidak Puas Kinerja Jokowi Dukung Anies

Hasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Bidang Hukum Paling Rendah
Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Bidang Hukum Paling Rendah

Kepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik kepada Pemerintahan Jokowi Tembus 81%
Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik kepada Pemerintahan Jokowi Tembus 81%

Adapun responden yang menjawab kurang dan tidak puas sebesar 17,9%. Sementara itu, 1% responden lainnya menjawab tidak tahu.

Baca Selengkapnya
Survei LSI: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Capai 81,9 Persen
Survei LSI: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Capai 81,9 Persen

Penilaian kinerja presiden berdasarkan sosio-demografi tingkat kepuasannya merata di berbagai kategori. Hasilnya, cenderung di atas 70 persen menyatakan puas.

Baca Selengkapnya
Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur
Charta Politika: 76,3% Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi, Alasan Utama Pembangunan Infrastruktur

Charta Politika menilai kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tergolong baik

Baca Selengkapnya
Survei: 76 Persen Masyarakat Puas Penyelenggaraan Pemilu 2024, Bagaimana dengan Pendukung Anies dan Ganjar?
Survei: 76 Persen Masyarakat Puas Penyelenggaraan Pemilu 2024, Bagaimana dengan Pendukung Anies dan Ganjar?

Mayoritas responden menyatakan puas atas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Politik: 75 Persen Masyarakat Puas Kinerja Presiden Jokowi
Survei Indikator Politik: 75 Persen Masyarakat Puas Kinerja Presiden Jokowi

Ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik
Survei Indikator Ungkap Masyarakat Nilai Kondisi Ekonomi dan Penegakan Hukum Baik

Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.

Baca Selengkapnya
Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Jokowi Naik, Kabar Baik Bagi Prabowo-Gibran
Survei Poltracking: Tingkat Kepuasan Jokowi Naik, Kabar Baik Bagi Prabowo-Gibran

"Kalau tingkat kepuasan Jokowi naik maka kabar baik bagi Prabowo, kurang baik bagi Anies," kata kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta

Baca Selengkapnya
Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Jokowi, Harga Kebutuhan Pokok & Korupsi Pejabat Jadi Sorotan
Mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Jokowi, Harga Kebutuhan Pokok & Korupsi Pejabat Jadi Sorotan

Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 44,1 Persen Responden Nilai Jokowi Tak Khianati PDIP Usai Gibran Cawapres
Survei Indikator: 44,1 Persen Responden Nilai Jokowi Tak Khianati PDIP Usai Gibran Cawapres

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s

Baca Selengkapnya