Survei: Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Jokowi Perlu Diperbaiki
Merdeka.com - Lembaga survei Parameter Politik Indonesia merilis temuannya mengenai evaluasi kinerja Presiden Jokowi selama lima tahun. Publik beranggapan agar pemerintah Jokowi memperbaiki komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Publik menganggap pemberantasan korupsi menjadi salah satu catatan penting yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi," papar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kawasan Pancoran, Jakarta, Kamis (17/10).
Menurut Adi, jika diranking, pemberantasan korupsi menjadi salah satu hal yang menjadi catatan buruk bagi pemerintah Jokowi. Menurut survei tersebut, pemberantasan korupsi menempati posisi ke-5 sebagai isu yang perlu pemerintah Jokowi tingkatkan.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Setelah isu harga mahal, kemiskinan dan pengangguran; bantuan sosial tidak merata, kurang adil, kriminalisasi dan antikritik; dan layanan kesehatan," beber Adi.
Kata Adi, dalam survei tersebut pihaknya juga menanyakan responden ihwal lima besar masalah yang perlu diperbaiki ke depannya oleh Presiden Jokowi. Lima besar masalah itu, kata Adi adalah ekonomi, kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Kemudian pendidikan dan sumber daya manusia.
"Ini menurut saya cukup in line dengan visi dan janji politik Jokowi. Di mana program Nawa Cita Jilid Kedua itu melanjutkan infrastruktur dan meningkatkan sumber daya manusia," ungkap Adi.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut Jokowi, hasil survei tersebut menjadi evaluasi pemerintah, untuk menyempurnakan kinerja yang belum sempurna
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, kinerja KPK sudah sangat bagus. Sejumlah pejabat mulai ditangkap, melalui operasi tangkap tangan KPK.
Baca SelengkapnyaKinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca SelengkapnyaHasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca SelengkapnyaAda sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca SelengkapnyaTingginya kepuasan masyarakat ini menjadi bukti bahwa kerja keras pemerintah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaMeski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca SelengkapnyaDalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca Selengkapnya