Survei LIPI: Akses untuk punya rumah & pendapatan masyarakat masih buruk
Merdeka.com - Hasil survei ahli yang dilakukan Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menunjukkan akses masyarakat untuk memiliki rumah atau hunian masih sangat buruk. Tak hanya itu, mereka juga menyatakan pendapatan masyarakat saat ini juga masih buruk.
"Tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai relatif baik. Namun tingkat pendapatan masyarakat dan disparitas harga perlu lebih diperhatikan," kata Kepala P2P LIPI Firman Noor di Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (7/8).
Dari hasil survei yang dilakukan April-Juli 2018 kepada 145 ahli politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sebanyak 65 persen ahli menyatakan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sudah baik. Namun, 54,47 persen responden menilai akses masyarakat terhadap perumahan sangat buruk.
-
Kenapa rumah murah ini penting? Rumah murah ini sangat membantu warga di Kota Bandung dengan penghasilan menengah ke bawah.
-
Kenapa rumah itu penting? Penemuan yang luar biasa ini dapat menjelaskan asal-usul masyarakat menetap di Eropa dan pertanian paling awal di benua itu.
-
Bagaimana kondisi rumah di permukiman terbengkalai? Rata-rata, rumah di permukiman padat tersebut masih berbentuk utuh, dan tak jauh dari pinggir jalan.Semakin dalam masuk ke dalam gang, beberapa rumah yang awalnya masih layak ditinggali, perlahan-lahan berganti menjadi rumah yang tampak rusak karena tidak terurus lama.
-
Kenapa KPR jadi solusi untuk punya rumah? Di tengah harga rumah yang melambung, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa jadi solusi untuk memiliki rumah sendiri, lho.
-
Kenapa pemahaman perbedaan 'perumahan' dan 'permukiman' penting? Dengan demikian, pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara perumahan dan permukiman sangat penting untuk perencanaan dan pengembangan wilayah yang efektif.
-
Kenapa polusi udara jadi masalah di rumah? Penyebabnya antara lain adalah emisi kendaraan bermotor, industri, dan limbah pembakaran. Dampaknya termasuk penurunan kualitas udara, gangguan pernafasan, dan risiko penyakit pernapasan.
"Terkait dengan penilaian terhadap tingkat daya beli masyarakat, 83,45 persen ahli menyatakan ketersediaan barang telah baik, dan 57,93 persen menyatakan inflasi saat ini masih dalam kondisi baik," jelas Firman.
Pemerintah, kata dia, belum memiliki solusi untuk mengatasi masalah akses masyarakat ke sektor perumahan. Padahal, menurut Firman rumah adalah aspek penting yang harus dipenuhi dan dimiliki masyarakat.
"Memiliki rumah menurut saya adalah memiliki hal yang membuat kita nyaman dalam bekerja. Efeknya, ketika bekerja akan lebih fokus, profesional, tak terganggu money politics," ucapnya.
Kemudian, meski 90 persen ahli menilai kinerja pemerintah di bidang infrastruktur sudah baik. Namun, pembangunan inftastruktur air bersih masih mendapat penilaian buruk dari 51 persen ahli.
Survei LIPI ini juga menyoroti masalah penyerapan tenaga kerja dan kegiatan ekonomi luar negeri yang dianggap belum baik. Firman mengatakan bahwa kondisi ekonomi ini dikhawatirkan dapat menganggu pelaksanaan Pemilu 2019.
"Krisis ekonomi dan inflasi dikhawatirkan akan mengganggu penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Kebijakan yang berpihak pada industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal dibutuhkan untuk menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi berkeadilan," tuturnya.
Hasil survei LIPI ini diharapkan dapat memetakan isu dan masalah strategis di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Selain itu, survei ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan untuk mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Survei P2P LIPI ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Penelitian tidak bertujuan menggeneralisasi pandangan.
Reporter: Lizsa EgehamSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca SelengkapnyaDia menilai masih banyak masyarakat tinggal di hunian tidak layak.
Baca SelengkapnyaSalah satunya, karena rumah tak layak huni tidak memiliki air yang bersih.
Baca SelengkapnyaSejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaSelain Boy Thohir, ada pula PT Berau Coal Energy Tbk yang akan melaksanakan proses pertama pembangunan rumah rakyat di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaHuda mengatakan terkadang orang memilih tidak punya rumah karena faktor kenyamanan bukan karena unsur ketidakmampuan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.
Baca SelengkapnyaMenteri Ara mengaku anggaran yang tersedia di kementeriannya tidak mampu untuk membangun target Program 3 Juta Rumah Rakyat.
Baca SelengkapnyaPenambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi sampai kini belum terealisasi.
Baca SelengkapnyaPuluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca SelengkapnyaMenteri Maruarar Sirait mengusulkan orang yang tidak memiliki rumah, masuk dalam kategori miskin
Baca Selengkapnya