Follow
Survei LKP soal birokrasi Jokowi: 44,3% baik, 42,8% sama dengan SBY
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah genap berumur satu tahun. Sejumlah hal telah dilakukan untuk memperbaiki birokrasi.
Lembaga Klimatologi Politik (LKP) melakukan survei nasional untuk mengetahui tingkat kepuasan publik terhadap birokrasi di era Jokowi-JK selama satu tahun menjabat. Hasilnya, sebesar 44,3 persen publik menyatakan semakin baik, 42,8 persen menyatakan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya.
"Dan 10,5 persen menyatakan pemerintahan Jokowi-JK semakin buruk dari era pemerintahan sebelumnya," kata CEO LKP, Usman Rachman, di Pulo Dua Restoran, Jakarta, Selasa (3/11).
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Mengapa persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi menurun? Adapun jika melihat trennya, persepsi positif menurun, sebaliknya persepsi negatif meningkat.
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Bagaimana Jokowi menilai transisi kepemimpinan? Dia mencontohkan, untuk RAPBN 2025, Prabowo sudah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 'Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan. Artinya apa? Transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insyaallah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh Kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda,' ucap Jokowi.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
Dengan hasil tersebut, kata dia, tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan di bidang pelayanan publik menurun.
Menurutnya, hal itu bisa terjadi tak lepas dari program dan kinerja para menteri. "Membaiknya kinerja birokrasi pelayanan publik di mata masyarakat tidak lepas dari berbagai program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipimpin Menteri PAN-RB dan menteri lain," pungkas Usman.
Survei dilakukan dari 24 hingga 29 Oktober 2015 di 34 provinsi dengan mengambil sampel sebanyak 784 responden. Survei dilakukan dengan teknik multi-stage random sampling.
Ambang kesalahan dari survei ini adalah ±3,5 persen dan level of confidence 95 persen.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca Selengkapnya
Ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali.
Baca Selengkapnya
Kepuasan publik pada sektor hukum paling rendah, dibandingkan dengan bidang politik keamanan, kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menggunakan hasil survei untuk bahan evaluasi dan koreksi.
Baca Selengkapnya
Menurut Jokowi, hasil survei tersebut menjadi evaluasi pemerintah, untuk menyempurnakan kinerja yang belum sempurna
Baca Selengkapnya
Penilaian kinerja presiden berdasarkan sosio-demografi tingkat kepuasannya merata di berbagai kategori. Hasilnya, cenderung di atas 70 persen menyatakan puas.
Baca Selengkapnya
Hasil survei Poltracking Indonesia mengungkap 17,6 persen publik tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Meski tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi, ada lima kondisi masyarakat di era Jokowi yang menjadi perhatian.
Baca Selengkapnya
Survei LSI Denny JA yang mengusung tema "Di Ambang Pilpres Satu Putaran Saja" ini dilakukan pada periode 16-26 Januari 2024.
Baca Selengkapnya
Adapun responden yang menjawab kurang dan tidak puas sebesar 17,9%. Sementara itu, 1% responden lainnya menjawab tidak tahu.
Baca Selengkapnya
Survei ini dilakukan 28 Januari sampai 4 Februari 2024 dengan metode multistage random sampling
Baca Selengkapnya
"Kalau tingkat kepuasan Jokowi naik maka kabar baik bagi Prabowo, kurang baik bagi Anies," kata kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta
Baca Selengkapnya