Survei LSI Denny JA: Lima Alasan 5 Juni Warga Bisa Kerja Kembali
Merdeka.com - Lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam survei terbaru menemukan lima alasan yang menjadi pertimbangan warga Indonesia di 158 wilayah dari Aceh hingga Papua mulai 5 Juni 2020, bisa bekerja kembali dalam memasuki era normal baru (new normal).
Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman didampingi Fitri Hari (moderator) menyampaikan hal itu dalam video conference di Jakarta, Sabtu lalu, mengatakan riset lembaganya dilakukan secara kualitatif yaitu data sekunder periode. Tiga sumber data yang digunakan yaitu: data Gugus Tugas, data Worldmeter dan data WHO.
Dengan demikian, kata Ikrama, Indonesia bisa kembali bekerja secara bertahap di 158 wilayah, dari Aceh hingga Papua. Sebagian wilayah tersebut telah siap untuk masuk era normal baru, warga kembali bekerja dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.
-
Apa fokus utama pemerintahan baru menurut responden? kebanyakan responden (48.3%) memilih mementingkan isu perekonomian, terutama tentang keterbukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan atau gaji, dan menstabilkan harga untuk rakyat.
-
Bagaimana LSI melakukan survei? Adapun survei ini dilakukan pada awal Desember 2023, memakai metode random digit dialing (RDD) dengan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Kenapa ada pemungutan suara ulang di Jateng? Pemilu ulang harus dilakukan di beberapa daerah karena terjadinya pelanggaran saat pemungutan suara. Kondisi seperti ini juga terjadi di wilayah Jawa Tengah.
-
Di mana survei APJII dilakukan? Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis survei penetrasi internet Indonesia 2024.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
"Sektor bisnis berskala besar maupun bisnis kecil menengah dapat kembali beroperasi dengan panduan kesehatan di tempat kerja masing-masing. Indonesia mampu memulihkan ekonomi lebih cepat dan menghindari melonjaknya kasus baru yang terpapar virus Corona," tuturnya seperti dikutip Antara.
Masloman mengatakan, lembaga surveinya menyimpulkan lima alasan yang menjadi pertimbangan Indonesia bisa kembali bekerja pada 5 Juni 2020, yaitu pertama, wilayah yang dibuka adalah wilayah yang penyebaran virus Coronanya nisbi terkontrol.
Dari riset yang dilakukan LSI Denny JA, ada 158 wilayah di Indonesia yang siap untuk bekerja kembali. Dari 158 wilayah tersebut terdiri dari tiga gabungan kategori wilayah. Yaitu pertama, 124 wilayah Indonesia yang sejak awal pandemik Covid-19 masuk ke Indonesia hingga saat ini belum ada laporan warganya terpapar virus Corona.
Selanjutnya sebanyak 33 wilayah Indonesia yang tercatat punya kasus Covid-19 dan telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun secara umum, pascamemberlakukan PSBB, penyebaran virus di wilayah tersebut nisbi terkontrol dan masa PSBBnya di wilayah tersebut berakhir pada 5 Juni 2020.
Provinsi Bali adalah wilayah yang mampu mengontrol penyebaran virus Corona meskipun tanpa memberlakukan PSBB. Oleh karena itu, Bali melengkapi wilayah lain sehingga menjadi total 158 wilayah yang siap bekerja kembali pada 5 Juni 2020.
Alasan kedua, yaitu strategi penanganan Covid-19 lewat kebijakan PSBB, masyarakat diminta tetap di rumah, dan pemerintah secara aktif melakukan kontrol terhadap penyebaran virus. Melakukan tes virus terhadap mereka yang punya gejala (testing), melacak sejarah kontak (contact tracing), dan melakukan perawatan.
Melalui strategi PSBB bahwa kontrol penyebaran virus secara aktif dilakukan oleh level organisasi paling bawah yang bersentuhan dengan masyarakat yaitu RT/RW ataupun desa. Sehingga tak perlu lagi menutup wilayah atau kota yang lebih luas.
Alasan ketiga, Indonesia perlu harus menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi. Para ekonom telah menunjukkan bahwa pandemik Covid-19 juga ikut memperburuk kondisi ekonomi.
Alasan keempat, bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Penyebaran virus Corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan yang menunggu waktu 12-18 bulan. Di Indonesia, pemerintah melalui Balitbangkes dibantu sejumlah universitas dan lembaga swasta mulai melakukan pengembangan vaksin sendiri. Dan jika berhasil baru tersedia di tahun 2022.
Alasan kelima, Indonesia tidak sendiri, negara tetangga juga sudah lebih dulu membuka ekonomi. Banyak negara di dunia telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitas ekonominya.
"Artinya membuka ekonomi di saat pandemik belum selesai telah dilakukan berbagai negara di dunia. Jika Indonesia memutuskan untuk serentak membuka aktivitas ekonomi di 158 wilayah pada 5 Juni 2020, maka keputusan tersebut didasarkan pada data perkembangan kasus, perubahan strategi, dan pengalaman negara-negara lain," papar Ikrama.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
" untuk ASN Pemprov DKI Jakarta tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober ini langkah kita," kata Prasetio.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaHal tersebut merupakan hasil riset dari LinkedIn yang dilakukan pada profesional di Asia Tenggara.
Baca SelengkapnyaBahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca SelengkapnyaMeskipun, tantangan dalam hal pelatihan terstruktur dan akses ke sumber daya memadai masih ada untuk memaksimalkan potensi GenAI.
Baca SelengkapnyaPekerjaan tersebut ditambahkan karena ASN tidak keluar rumah selama jam kerja. Dan pengawasan tetap akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaSistem kerja 4 hari dalam sepekan telah ditetapkan Jerman mulai 1 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSelain menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah juga meminta agar di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, angka kemiskinan juga turun.
Baca SelengkapnyaKebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca Selengkapnya